DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan kewajiban, larangan, tingkat dan jenis hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, serta upaya administratif bagi PPPK, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Kewajiban dan Larangan; Hukuman Disiplin; Pejabat yang Berwenang Menghukum; Tim Pemeriksa; Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin; Berlakunya Hukuman Disiplin dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin; Upaya Administratif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa Kkali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
7.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Daerah adalah Kabupaten Nunukan. Bupati adalah Bupati Nunukan. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang melakukan pelanggaran disiplin. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. Jam Kerja adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

(1)2) 4- Gaji PPPK yang selanjutnya disebut Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada PPPK sebagai tambahan penghasilan di luar Gaji pokok, yang besarannya berdasarkan pada hasil pencapaian kinerja atas pencapaian kinerja. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap keputusan PPK/Keputusan PyB/keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap keputusan PPK/Keputusan PyB/keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum selain Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK dan upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap keputusan PPK/Keputusan PyB/keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap keputusan PPK/Keputusan PyB/keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum mengenai Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah /negara. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan disiplin bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan PPPK yang berkualitas, bermartabat, dan bermoral serta memiliki dedikasi tinggi terhadap tanggungjawab sebagai ASN. BABII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan baik di dalam dan diluar Jam Kerja.

(1)2)

Pasal 4

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan yang dirumuskan PyB; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK memiliki kewajiban:
a.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
b.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
c.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja;
d.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik- baiknya; dan
e.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. opoo ™

Pasal 5

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. b. menyalahgunakan wewenang; menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain; bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK; bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK; memiliki, menjual, membeli menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 5@

(1)2) melakukan pungutan di luar ketentuan; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; menghalangi berjalannya tugas kedinasan; menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; . melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PPPK; dan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1.ikut kampanye;
2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 6

PPPK yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin. Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan baik dilakukan di dalam maupun di luar Jam Kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

(1)2) ©) )
(1)7

Pasal 7

Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

a.Hukuman Disiplin ringan;
b.Hukuman Disiplin sedang; atau
c.Hukuman Disiplin berat. Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.teguran lisan;
b.teguran tertulis; dan/atau
c.pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
c.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan; dan
b.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 8

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada PPPK yang:

a.melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
1. 1.melaksanakan kebijakan yang dirumuskan PyB;
2. 2.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. 3.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
4. 4.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan/atau
5. 5.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b.tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
1. 1.mengutamakan kepentingan Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
2. 2.menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik- baiknya; dan/atau
3. 3.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
4. 1.PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran lisan;
5. 2.PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran tertulis; dan/atau
6. 3.PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

(2)Hukuman Disiplin Ringan dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
1. a.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; bertindak sewenang-wenang terhadap bawahah; dan/atau menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal 9

(1)Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada PPPK yang:
1. a.melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau Pemerintah Daerah. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah yang berupa:
  1. 1.melaksanakan kebijakan yang dirumuskan PyB;
  2. 2.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. 3.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  4. 4.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan/atau
  5. 5.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah yang berupa :
  6. 1.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  7. 2.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah; dan/atau
  8. 3.menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik- baiknya; tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  9. 1.PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari kerja sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  10. 2.PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
  11. 3.PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(2)Hukuman Disiplin Sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah berupa: a. a0 memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; menghalangi berjalannya tugas kedinasan; melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PPPK; bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan/atau
1. h.memberikan dukungan kepada calon Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.

Pasal 10

(1)Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ dijatuhkan kepada PPPK yang:
1. a.melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
2. b.melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa: menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh PyB; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan/atau
  1. 6.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. c.tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
  1. 1.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan/atau
  2. 2.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
4. d.tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati Ketentuan Jam Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
  2. 2.PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
  3. 3.PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. PO o 2)
(1)2)
(1)
1. e.tidak memenuhi ketentuan berupa menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukuman Disiplin Berat dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang berupa:
2. a.menyalahgunakan wewenang;
3. b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
4. c.tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
5. d.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
6. e.tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
7. f.memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. g.menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. h.melakukan pungutan di luar ketentuan; dan memberi dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  1. 1.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
  2. 2.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
  3. 3.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  4. 4.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  5. 5.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  6. 6.memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…