DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai rincian teknis keuangan daerah yang meliputi Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, dan Anggaran Pembiayaan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: Lampiran I: Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lampiran II: Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lampiran III: Daftar nama penerima, alamat, dan besaran hibah. Lampiran IV: Daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial. Lampiran V: Daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus. Lampiran VI: Daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil. Lampiran VII: Daftar rincian Dana Otonomi Khusus. Lampiran VIII: Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam. Lampiran IX: Rincian dana tambahan infrastruktur.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898); 2-
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 2.056.179.150.258,87 (dua triliun lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh delapan koma delapan tujuh) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp 1.830.737.529.329,67
b.Belanja Daerah Rp 2.056.179.150.258,87 Surplus/ (Defisit) Rp (225.441.620.929,20)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 228.441.620.929,20
2. 2.Pengeluaran Rp 3.000.000.000.00
3. 3.Pembiayaan Netto Rp 225.441.620.929,20 Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.1.830.737.529.329,67 (satu triliun delapan ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma enam tujuh sen), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 165.607.228.878,47 (seratus enam puluh lima miliar enam ratus tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah koma empat tujuh sen), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;dan
3. c.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 48.961.741.620,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 105.838.970.949,47 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah koma empat tujuh sen).
(4)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 7.206.516.309,00 (tujuh milyar dua ratus enam juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan rupiah).

Pasal 4

(1)Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp. 48.961.741.620,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas: . Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); . pajak reklame; pajak air tanah; . pajak sarang burung walet; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2); Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB); dan . Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). mo a0 T FR 4-
(2)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 6.079.312.544,00 (enam miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
(3)Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 351.450.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
(4)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 32.781.81,00. (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
(5)Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(6)Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 2.618.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan belas juta rupiah).
(7)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.3.751.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
(8)Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah);
(9)Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 25.185.552.251,00 (dua puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp.2.056.179.150.258,87 (dua triliun lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan tujuh sen), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 6

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp. 1.288.425.439.284,86 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan enam sen), yang terdiri atas: . belanja pegawai . belanja barang dan jasa; belanja subsidi; . belanja hibah; dan . belanja bantuan sosial.
(2)Belan_]a pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 628.287.279.910,66 (enam ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah koma enam enam sen). oo TP _5-
(8)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 614.454.522.061,20 (enam ratus empat belas miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu enam puluh satu rupiah koma dua puluh sen).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.097.296.130,00 (dua belas miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 31.883.000.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.703.341.183,00 (satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp.231.441.620.929,20 (dua ratus tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen) yang merupakan:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Pasal 8

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp. 228.441.620.929,20 (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen), yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
2. b.pembiayaan netto.
(2)Sisa lebih perhitungan pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 228.441.620.929,20 (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen).
(3)Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 225.441.620.929,20 (dua ratus dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen).

Pasal 9

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(1)2) _6-

Pasal 10

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.225.441.620.929,20 (dua ratus dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen). Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.225.441.620.929,20 (dua ratus dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen).

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam:

a.Lampiran I : ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian Objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; . Lampiran II : penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, jenis, Objek, dan Rincian objek, dan subrincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran III : daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; Lampiran IV : daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; Lampiran V : daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat umum dan Bersifat Khusus; Lampiran VI : daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; Lampiran VII : daftar Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; . Lampiran VIII : rincian dana Bagi Hasil sumber Daya Alam Pertambangan minyak bumi dan Pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan 7-
i.Lampiran IX : rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, Kkegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan dan belanja. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…