DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan Farmasi di Daerah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat dalam rangka menunjang upaya peningkatan pelayanan Masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 2- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49); _3-

8.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1206);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10); 11.Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 45); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Nunukan. Bupati adalah Bupati Nunukan. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinkes P2KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Kepala Dinkes P2KB adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. 10. 11 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 4- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut UPT Infar adalah unsur pelaksana tugas teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinkes P2KB. Kepala UPT adalah Kepala UPT Infar. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha UPT Infar pada Dinkes P2KB. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. . Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

12.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan termasuk bahan medis habis pakai yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki Tugas dan Fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Tugas adalah pekerjaan sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang Jabatan untuk dicapai. Fungsi adalah peran suatu Jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pokok. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas Jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan oleh pemegang Jabatan. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. _5- Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. BABII PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Infar pada Dinkes P2KB
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)UPT Infar berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam pengelolaan obat-obatan, alat kesehatan, perbekalan kesehatan dan persediaan farmasi lainnya.
(2)UPT Infar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinkes P2KB.
(8)UPT Infar mempunyai wilayah Kkerja yang meliputi seluruh fasilitas kesehatan tingkat dasar dan Rumah Sakit Pratama di Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPT Infar terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. d.Kelompok Jabatan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi UPT Infar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT Infar mempunyai tugas melakukan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengamatan mutu, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, obat dan perbekalan farmasi, serta sediaan farmasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Infar menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan kebijakan Dinkes P2KB dalam perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengamatan mutu, pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi obat, vaksin dan perbekalan farmasi, alat kesehatan; pelaksanaan perhitungan perencanaan obat pelayanan dasar, perbekalan farmasi serta sediaan farmasi lainnya; pelaksanaan penerimaan obat dan perbekalan farmasi serta vaksin dari buffer stok provinsi, dan dari hasil pengadaan yang sudah ditetapkan berdasarkan e.catalog maupun non e.catalog; pelaksanaan penyimpanan obat dan perbekalan farmasi serta vaksin di penyimpanan instalasi farmasi sesuai standar penyimpanan yang sudah ditetapkan; pelaksanaan sistem distribusi obat dan perbekalan farmasi serta vaksin secara aktif ke Puskesmas pusat kesehatan masyarakat dan distribusi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; pelaksanaan pengamatan mutu obat dan perbekalan farmasi serta vaksin secara baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
g.pelaksanaan kegiatan pencatatan dan pelaporan obat dan perbekalan farmasi serta vaksin;
h.pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan perbekalan farmasi serta vaksin di puskesmas dan melakukan fasilitasi teknis tentang pengelolaan obat di puskesmas pusat kesehatan masyarakat;
i.pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Infar; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinkes P2KB terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Kepala UPT Infar mempunyai tugas memimpin pelaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinkes P2KB dalam bidang perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengamatan mutu, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, obat dan perbekalan farmasi, alat kesehatan serta sediaan farmasi lainnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Infar menyelenggaran fungsi sebagai berikut: a. b. c. pengendalian UPT Infar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna; perumusan kebijakan teknis operasionaLlUPT Infar; perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemantauan dan evaluasi obat dan perbekalan kesehatan, vaksin yang diperlukan oleh unit pelayanan kesehatan; pengelolaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan; penyusunan analisis kebutuhan, pencatatan dan pelaporan persediaan dan mutasi obat, perbekalan kesehatan dan vaksin; pengamatan mutu/kualitas obat, perbekalan kesehatan dan vaksin secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun akan didistribusikan; pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin serta melakukan pembinaan pada unit pelayanan kesehatan; . penyusunan standar dan prosedur pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin; pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan; pembinaan terhadap jabatan nonmanajerial; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinkes P2KB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit fungsional di lingkungan UPT Infar dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Kkerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPT Infar.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. a.penyusunan rencana dan program Kkerja bidang ketatausahaan, dan anggaran UPT;
2. b.pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, aset, kerumahtanggan, dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kegiatan UPT;
3. c.pelaksanaan penyiapan bahan administrasi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengamatan mutu, penyaluran dan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan dan barang milik daerah lainnya;
4. d.pembinaan terhadap jabatan nonmanajerial; dan
5. e.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi setiap Jabatan Manajerial mempunyai uraian Tugas sebagai berikut:

a.menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; mengoordinasikan bahan penyusunan dan penilaian SKP, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA, PPAS, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit organisasi; menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ, LKjIP sesuai lingkup tugasnya; melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban; menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan; mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya; menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang Tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya; memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan melaksanakan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi setiap Jabatan Nonmanajerial mempunyai uraian Tugas sebagai berikut: a. b. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja; melaksanakan kewajiban, Tugas dan pekerjaan sesuai dengan Jabatan/bidang Tugas dan Fungsi diberikan; memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup Tugas dan fungsinya; mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit organisasi lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas; . menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut; membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat manajerial sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan melaksanakan Tugas dan Fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…