DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai manajemen SDM pada BLUD UPTD Kesehatan yang meliputi Ketentuan Umum; Sumber Daya Manusia; Status Kepegawaian; Kewajiban dan Hak; Larangan; Hukuman Disiplin; Penilaian Kinerja; Pengadaan Pegawai BLUD; Pengangkatan Pegawai BLUD; Hubungan Kerja; Pengembangan Kompetensi; Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja; Penilaian Kinerja Pegawai BLUD; Perlindungan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); _3-
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2018 Nomor 1213);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Tahun 2024 Nomor 1039); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. Daerah adalah Kabupaten Nunukan. Bupati adalah Bupati Nunukan. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas yang selanjutnya disebut UPTD Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di bawah Dinas yang terdiri atas rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat serta laboratorium kesehatan. Pemimpin BLUD UPTD Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah direktur atau kepala UPTD Kesehatan sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan. Tenaga Profesional Lainnya adalah setiap orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

(1)2)
(1)2) ©) )
(1)4- Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang selain Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengabdikan diri untuk mendukung pelaksanaan upaya kesehatan, antara lain tenaga biologi, tenaga administratif, pramusaji, tenaga keuangan, petugas pemulasaran jenazah, dan petugas ambulans. Pegawai BLUD UPTD Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang sesuai kebutuhan. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap atau dalam jangka waktu tertentu. Penghasilan Lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain Gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan. Cuti Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas atau kompetensi Pegawai BLUD. Pengadaan Pegawai BLUD adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan serta pengangkatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menetapkan payung hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai BLUD untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu dan berkuliatas serta mendukung kinerja BLUD UPTD Kesehatan.

BAB II

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 3

Pegawai BLUD berasal dari:

a.pegawai negeri sipil; dan/atau
b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. BLUD dapat mengangkat pegawai lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tenaga profesional lainnya. Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
a.Tenaga Medis;
b.Tenaga Kesehatan;
c.Tenaga Penunjang/Pendukung pelayanan yang mendapatkan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dipersyarakatan; dan
d.tenaga administrasi yang mendukung pelayanan kesehatan BLUD UPTD Kesehatan. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 4

Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:

a.dokter; dan
b.dokter gigi. 2) ©)

(1)2) ©) )
(5)
(6)() 8) )
(10)
(11)
(12)Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis. Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.

Pasal 5

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dikelompokkan ke dalam: tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; Tenaga Kesehatan masyarakat dan / atau tenaga promosi kesehatan, dan/ atau tenaga epidemiolog kesehatan; Tenaga Kesehatan lingkungan; tenaga gizi/ nutrisionis; tenaga keterapian fisik / fisioterapis; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; Tenaga Kesehatan tradisional; dan Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu psikolog klinis. Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis. Tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi. Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Tenaga Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Tenaga Kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan. Tenaga Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomology kesehatan. Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas nutrisionis dan dietisien. Tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara dan akupuntur. Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan Daerah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis. Tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas radiographer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik. Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas Tenaga Kesehatan tradisional ramuan atau jamu, Tenaga Kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan Tenaga Kesehatan tradisional intercontinental. RS

Pasal 6

Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf ¢ berupa: SER&me A0 TP

(1)2) tenaga biologi; tenaga administrasi; pramusaji; tenaga keuangan petugas pemulasaran jenazah; petugas ambulans; tenaga sistem informasi kesehatan; pekarya (tenaga kebersihan, tenaga keamanan, sopir); dan tenaga lainnya dibutuhkan berdasarkan kajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Status kepegawaian Pegawai BLUD yaitu pegawai dengan kontrak kerja. Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai dengan perjanjian kerja selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

Setiap Pegawai BLUD berkewajiban: a. b. c. 1 2) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif; netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang; mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD UPTD Kesehatan dan peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mentaati ketentuan jam kerja; menjadi teladan yang baik di lingkungan kerjanya dan masyarakat; melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesenjangan dalam melaksanakan pekerjaannya; menggunakan dan memelihara barang milik Daerah sebaik-baiknya; dan menjaga rahasia jabatan.

Pasal 9

Pegawai BLUD berhak mendapat Gaji sesuai standar harga satuan Pemerintah Daerah. Selain mendapatkan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD dapat diberikan Penghasilan Lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD Kesehatan. ©) )

(5)
(1)2) ©)
(1)2) ©) )
(5)
(6)()
(8)) 7- Gaji dan Penghasilan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD UPTD Kesehatan. Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, dikenakan pemotongan Gaji sebesar jumlah hari tidak masuk dibagi jumlah hari kerja dikali besaran Gaji. Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja karena Cuti dan sakit tetap diberikan Gaji.

Pasal 10

Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas dalam Daerah dan luar Daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas, dan tanggung jawab sebagai Pegawai BLUD. Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sesuai dengan kebijakan Pemimpin BLUD.

Pasal 11

Setiap Pegawai BLUD berhak atas Cuti. Pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Cuti sakit;
b.Cuti melahirkan;
c.Cuti alasan penting; dan
d.Cuti tahunan. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibatasi paling lama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus dan juga dibatasi paling lama 46 (empat puluh enam) hari kerja terakumulasi dalam 1 (satu) tahun. Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling lama 3 (tiga) bulan. Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diberikan S5 (lima) hari kerja selama 1 (satu) tahun dengan alasan pegawai bersangkutan menikah dan anggota keluarga seperi ibu, bapak, istri, suami, anak, kakak, adik, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal serta untuk ibadah umroh/haji atau ibadah agama lainnya. Jangka waktu Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk Pegawai BLUD yang menunaikan ibadah umroh/haji atau ibadah agama lainnya. Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufd diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja 1 (satu) tahun terus menerus. Cuti diajukan oleh yang bersangkutan kepada Pemimpin BLUD. Pemberian Cuti ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan memperoleh persetujuan dari atasan secara berjenjang. BABV LARANGAN

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…