DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

PerBup ini memuat perubahan struktur organisasi, penambahan Seksi Keamanan, pengaturan masa jabatan, penyesuaian pembiayaan, serta pembaruan bagan organisasi Badan Pengelola Islamic Center.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Pengelola Islamic Center adalah lembaga nonstruktural Pemerintah Kabupaten Nunukan dibidang pengelolaan dan pengembangan Islam yang baru terbentuk tahun 2016, yang masih membutuhkan dukungan biaya operasional dari Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Islamic Center perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727);
3.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6.Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
8.Peraturan Bupati Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Islamic Center (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahunj 2017 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER KABUPATEN NUNUKAN. Pasal I Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

Pasal 33

1.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf h ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 3 dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

(1)Susunan Organisasi Badan pengelola Islamic Center terdiri atas:
1. a.Dewan Pembina;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Pengelola Islamic Center.
(2)Pengelola Islamic Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
1. a.Ketua;
2. b.Ketua Harian;
3. c.Imam Besar;
4. d.Sekretaris yang membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan/Bendahara.
5. e.Bidang Takmir, yang terdiri atas :
  1. 1.Seksi Peribadatan; dan
  2. 2.Seksi Dakwah.
6. f.Bidang Pendidikan, Pelatihan (Diklat) dan Usaha, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  2. 2.Seksi Pengembangan usaha Syari’ah Islam.
7. g.Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Informasi dan Publikasi; dan
  2. 2.Seksi Urusan Pelayanan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.
8. h.Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan;
  2. 2.Seksi Mekanikal dan Elektrikal; dan
  3. 3.Seksi Keamanan.
(3)Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Islamic Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 4 dan disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1)Seksi Keamanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keamanan dalam wilayah Islamic Center.
(2)Seksi Keamanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

3.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Dewan Pengawas dan Pengelola Islamic Center mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

4.Ketentuan Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Pembiayaan investasi, pemeliharaan konstruksi, bangunan dan pemeliharaan yang berskala besar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola Islamic Center diperoleh dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan, perolehan Infaq dan hasil pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)Biaya operasional pengelolaan Islamic Center dilakukan secara mandiri dan profesional oleh Pengelola Islamic Center melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola.
(4)Apabila Anggaran Badan pengelola Islamic Center belum mampu untuk membiayai operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dapat dibantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 14 Januari 2025 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan pada tanggal 14 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd ASMAR BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 NOMOR 4 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER KABUPATEN NUNUKAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…