DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

PerBup ini memuat perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan fungsi Inspektur, penyesuaian tugas dan fungsi Inspektur Pembantu serta penambahan Pasal 11A terkait pembagian tugas per rumpun urusan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
9.Peraturan Bupati Nunukan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 33); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 33) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.
(2)Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah di bidang penyelenggaraan pengawasan, perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
(3)Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
6. f.pembinaan terhadap ASN, dan Non ASN; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 2.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu Investasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
(2)Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. b.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. c.pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. d.pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. e.pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. f.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. g.kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. h.pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. i.evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan;
10. j.Pelaksanaan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dan Penilaian mandiri reformasi birokrasi; dan
11. k.Pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
(3)Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Pengaduan Masyarakat
2. b.perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas;
3. c.pelaksanaan dan pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;
4. d.pelaksanaan dan pengoordinasian pengawasan penanganan pengaduan masyarakat;
5. e.pelaksanaan dan pengoordinasian investigasi dan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;
6. f.pemberian keterangan ahli dalam persidangan kasus korupsi;
7. g.pengawasan pelaksanaan pembangunan zona integritas, pelaksanaan pengendalian gratifikasi, pelaksanaan SPI, pelaksanaan Capaian aksi pencegahan korupsi, dan pelaksanaan Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
8. h.penyusunan laporan hasil pengawasan bidang investigasi dan pengaduan masyarakat; dan
9. i.evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan.
(4)Dihapus
(5)Dihapus

5.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 14 Januari 2025 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan pada tanggal 14 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd ASMAR BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 NOMOR 5

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…