DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan petunjuk pelaksanaan pembentukan RT dan RW yang meliputi ketentuan umum, tugas dan fungsi RT dan RW, tata cara pembentukan dan pemekaran RT dan RW, persyaratan kepengurusan, tata cara pemilihan pengurus RT dan RW, masa bakti, pemberhentian pengurus, jenis musyawarah, sumber pembiayaan, administrasi dan kelengkapan RT/RW, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup sebagaimana diatur dalam Bab I s.d. Bab XII.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa/kelurahan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Nunukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Bupati adalah Bupati Nunukan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah bagian dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
9.Pemerintah Desa/Kelurahan dibantu aparatur desa/Kelurahan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11.Lurah adalah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Seorang Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal hal yang bersifat strategis.
14.Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15.Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
16.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang di bentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17.Penduduk adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di wilayah kerja RT dan RW setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
18.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
19.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20.Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari warga masyarakat dengan kesadaran maupun inisiatif sendiri, guna mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21.Wilayah Desa adalah suatu wilayah yang kondisi tempat tinggal penduduknya berjauhan yang dibatasi oleh faktor alam berupa lahan pertanian perkebunan dan hutan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI RT DAN RW

Pasal 2

(1)RT dan RW bertugas:
1. a.membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
2. b.membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
3. c.melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
4. d.ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa;
5. e.meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahaan; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, RT dan RW melalui musyawarah RW mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 3

(1)RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi:
1. a.melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya;
2. b.memfasilitasi hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
3. c.membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
4. d.pengkoordinasian antar penduduk wilayah kerja RT;
5. e.menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
6. f.menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
7. g.membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RT;
8. h.menggali potensi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi masyarakat di wilayah kerja RT; dan
9. i.membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
(2)RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi:
1. a.melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. b.memfasilitasi hubungan antar penduduk di wilayah kerja RW;
3. c.membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
4. d.pengoordinasian antar penduduk wilayah kerja RW;
5. e.menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
6. f.menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
7. g.membantu Kepala Desa/Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RW;
8. h.menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi masyarakat di wilayah kerja RW; dan
9. i.membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMEKARAN RT DAN RW

Pasal 4

(1)RT dan RW dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
(2)Syarat pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.berkedudukan di Desa setempat;
3. c.keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
4. d.memiliki kepengurusan tetap yang dipilih setiap 5 (lima) tahun sekali;
5. e.memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
6. f.tidak berafiliasi kepada partai politik.
(3)Dalam hal RT dan atau RW tidak mempunyai kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pengaturannya diatur oleh Peraturan Desa/Keputusan Lurah.

Pasal 5

Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan:

a.RT di lingkungan RW dapat dibentuk dengan terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) kepala keluarga untuk di Wilayah Desa dan paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga untuk wilayah kelurahan;
b.pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan Desa/Daerah;
c.setiap pembentukan RT ditentukan luas dan batas wilayah kerjanya oleh Pemerintah Desa/Kelurahan melalui kesepakatan musyawarah dari warga atau kepala keluarga setempat yang difasilitasi oleh Kepala Desa /Lurah atau petugas yang ditunjuk;
d.hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah, dengan dilengkapi daftar hadir dan notulen;
e.hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d di dibahas melalui Musdes/musyawarah Kelurahan;
f.pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan sah setelah diatur dalam Peraturan Desa/Keputusan Lurah dan di sahkan oleh camat;
g.disetiap komplek, asrama, perumahan atau tempat pemukiman lain yang sejenis sesuai dengan keadaan dapat dibentuk RT;
h.pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada huruf f setelah warga tersebut bertempat tinggal tetap, serta memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang beralamat sesuai dengan komplek, asrama, perumahan atau tempat pemukiman berada;
i.dalam hal terjadi perluasan wilayah dan penambahan jumlah penduduk RT, dapat diadakan pemekaran, penghapusan dan perubahan batas RT;
j.pemekaran, penghapusan dan perubahan batas RT sebagaimana dimaksud pada huruf i disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan Desa;
k.dalam hal terjadi pemekaran, penghapusan, dan perubahan batas RT sebagaimana dimaksud pada huruf j, ketua RT/RW wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan dari Camat;
l.usulan permohonan pemekaran, penghapusan, dan perubahan batas RT sebagaimana dimaksud pada huruf j merupakan hasil musyawarah RT yang dihadiri dan ditandatangani oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah kepala keluarga di wilayah kerja RT yang dimekarkan atau dihapuskan;
m.hasil musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada huruf l dituangkan dalam berita acara dan dilampiri dengan daftar hadir, notulen rapat dan data nama kepala keluarga yang termasuk dalam wilayah kerja RT yang akan dimekarkan;
n.hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf l dibahas dalam Musdes/musyawarah kelurahan dan dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dengan daftar hadir, notulen dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Keputusan Lurah;
o.Peraturan Desa/Keputusan Lurah dan hasil musyawarah RT yang dilampiri sebagaimana dimaksud pada huruf m disampaikan kepada Kecamatan sebagai laporan; dan
p.Camat atau pejabat yang ditunjuk penyampaian laporan Peraturan Desa/Keputusan Lurah dan hasil musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada huruf p kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi kependudukan untuk perubahan elemen data kependudukan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai laporan.

Pasal 6

Pembentukan RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.RW dapat dibentuk paling sedikit terdiri dari 5 (lima) RT untuk di Wilayah Desa dan paling sedikit 8 (delapan) RT untuk di wilayah Kelurahan;
b.pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan Desa/Daerah;
c.setiap pembentukan RW ditentukan luas dan batas- wilayah kerjanya oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, melalui kesepakatan musyawarah dari warga atau kepala keluarga setempat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/ Lurah atau pejabat yang di tunjuk;
d.hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah serta dilampiri daftar hadir dan notulen rapat.
e.hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d dibahas dalam Musdes/musyawarah kelurahan;
f.pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah setelah diatur dalam Peraturan Desa/Keputusan Lurah dan di sahkan oleh Camat;
g.disetiap komplek, asrama atau tempat pemukiman lain yang sejenis sesuai dengan keadaan dapat dibentuk RW;
h.pembentukan RW sebagaimana dimaksud huruf f disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan Desa;
i.pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada huruf h setelah warga tersebut bertempat tinggal tetap, serta memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang beralamat sesuai dengan komplek, asrama atau tempat pemukiman berada;
j.dalam hal bertambahnya luas wilayah dan jumlah penduduk, dapat dilakukan pemekaran, penghapusan dan perubahan batas RW;
k.pemekaran, penghapusan, dan perubahan batas RW sebagaimana dimaksud pada huruf j disesuaikan dengan keuangan Desa;
l.dalam hal terjadi pemekaran, penghapusan, dan perubahan batas RW sebagaimana dimaksud pada huruf k Ketua RW wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan dari Camat;
m.usulan permohonan pemekaran dan perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf l merupakan hasil musyawarah RW yang dihadiri dan ditanda tangani oleh seluruh Ketua RT dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepala Keluarga di wilayah kerja RW;
n.hasil musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada huruf m dituangkan dalam berita acara dan dilampiri dengan daftar hadir, notulen rapat dan data nama kepala keluarga yang termasuk dalam wilayah kerja RW yang akan dimekarkan;
o.hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf n dibahas dalam Musdes/musyawarah kelurahan dan dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dengan daftar hadir, notulen dan pengaturannya diatur dalam Peraturan Desa/Keputusan Lurah;
p.Peraturan Desa/Keputusan Lurah dan hasil musyawarah RW yang dilampiri sebagaimana dimaksud ada huruf p dan hasil Musdes/musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf o disampaikan kepada Kecamatan sebagai laporan; dan
q.Camat atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada pada huruf p kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi kependudukan untuk perubahan elemen data kependudukan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai laporan.

Pasal 7

(1)Untuk dapat menjadi Pengurus RT dan/atau RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pencalonan atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
2. b.Penduduk Desa/Kelurahan dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling singkat 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus atau berpindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki KTP setempat;
3. c.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. d.pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)/sederajat;
5. e.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. f.berkelakuan, baik, jujur, adil dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
9. i.bukan perangkat Desa, pengurus badan usaha milik desa, BPD dan jenis LKD lainnya.
(2)Dalam hal tidak terdapat warga yang mengajukan calon pengurus RT atau RW, dan/atau warga masyarakat setempat mencalonkan pengurus RT atau RW yang usianya melebihi persyaratan batas usia 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan harus menyampaikan permohonan pengecualian persyaratan secara tertulis kepada Kepala Desa/Lurah disertai dengan alasan dan pertimbangan.
(3)Berdasarkan permohonan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa/Lurah dapat memberikan pengecualian persyaratan usia tersebut.
(4)Dalam hal tidak terdapat warga yang mengajukan calon pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan musyawarah untuk memilih calon pengurus RT dan harus mendapat persetujuan dari warga masyarakat yang diwakili oleh kepala Keluarga di wilayah RT paling sedikit 60% (enam puluh persen) persen.
(5)Dalam hal tidak terdapat warga yang mengajukan calon pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan musyawarah untuk memilih calon pengurus RW dan harus mendapat persetujuan dari seluruh Ketua RT dan tokoh masyarakat perwakilan dari 2/3 (dua pertiga) di setiap wilayah kerja RT.
(6)Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 8

(1)Ketua RT dipilih oleh kepala Keluarga berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya.
(2)Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemilihan Ketua RT dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.
(3)Dalam proses pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh RW.
(4)Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW atau Pejabat yang ditunjuk untuk pemilihan pengurus RT.
(5)Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.
(6)Panitia pemilihan Ketua RT terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
(7)Ketua RT yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua RT terpilih.
(8)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(9)Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melaksanakan tahapan pemilihan, meliputi:
1. a.tahap persiapan;
2. b.tahap pendaftaran bakal calon ketua RT;
3. c.tahap pemilihan ketua RT;
4. d.tahap pelaporan; dan
5. e.tahap pelantikan pengurus RT terpilih.
(10)Pemilihan Ketua RT yang bersamaan dengan pemilihan Ketua RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.

Pasal 9

(1)Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) huruf a dilakukan setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Ketua RT, yaitu meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. a.musyawarah panitia pemilihan ketua RT yang dipimpin oleh ketua panitia dengan agenda pembahasan tentang penetapan jadwal kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
2. b.penyusunan rencana anggaran biaya untuk kegiatan pemilihan pemilihan ketua RT, bersumber dari dana masyarakat setempat berdasarkan musyawarah/ mufakat kepala keluarga;
3. c.pendataan kepala keluarga sebagai pemilih di setiap wilayah RT;
4. d.pengumuman, dan pemberitahuan, dan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang rencana kegiatan pemilihan ketua RT; dan
5. e.penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemilihan ketua RT.
(2)Penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.data pemilih di setiap RT;
2. b.surat pemberitahuan kepada pemilih di setiap RT yang memuat hari, tanggal, dan jam, serta tempat pemilihan ketua RT;
3. c.penentuan tempat dan penataannya yang akan digunakan pemilihan ketua RT;
4. d.pengadaan tempat untuk menampung surat suara dari pemilih sesuai dengan kebutuhan yang dapat dijaga kerahasiaannya di setiap RT; dan
5. e.papan tulis kertas untuk pencatatan penghitungan suara pada saat pembukaan kotak suara di setiap RT.

Pasal 10

Tahap pendaftaran bakal calon ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) huruf b, sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan panitia pemilihan ketua RT.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…