DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Pertai Politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 Ayat

(2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik;
1. b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Ogan komering Ilir sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang... 2
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5.Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Bir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7.Peraturan Menteri ... 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2008 Nomor 5); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Ogan komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 27) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 6

(1)Peresmian anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu terbaru.
(2)Peresmian bagi anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu sebelumnya.
(3)Santuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

2.Ketentuan Pasal 28 huruf f dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Format mengenai:

a.Rencana penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e;
b.Surat pemyataan ketua partai politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g;
c.Serita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
d.Serita Acara Serah Terima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
e.Laporan realisasi penerimaan, belanja bantuan keuangan partai politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2);
f.Dihapus. Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Supati ini.
1. 3.Ketentuan Pasal 29 ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Santuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu periode sebelumnya diberikan sampai diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu periode berikutnya.
(2)Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
(3)Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhimya masa keanggotaan DPRD Kabupaten ... 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu periode sebelumnya dalam satu tahun anggaran periode berikutnya.
(4)Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.
(5)Dihapus. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Diundangkan di Kayu Agung pada tanggal U M~ret: 1-02S SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR ~,,......,- ASMAR WIJAYA Ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 2-C, H?l re b J..O?-S- BUPATI OGAN KOMERING ILIR, M~ ZAREKI BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR \ 2. Paraf Hierarki Sekretaris Daerah ~ I Asisten Pemerintahan dan Kesra ,. Paraf Koordinasi Kepala Badan Kesbangpol (J f Kepala Bagian Hukum

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…