Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, otonomi daerah, serta memberikan pelayanan publik esensial kepada masyarakatnya. Lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab penuh atas pembangunan, kesejahteraan, dan stabilitas wilayah, yang diperkuat dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 15 tahun berturut-turut. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten OKI mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan. Ini termasuk digitalisasi pembayaran pajak daerah melalui aplikasi SiDOMON Pajak, percepatan pencairan gaji ASN, hingga partisipasi aktif dalam sensus ekonomi nasional.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi daerah, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Kehadirannya sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab atas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas daerah. Signifikansi ini diperkuat dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 15 tahun berturut-turut, menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten OKI mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Pemerintah daerah menetapkan peraturan dan kebijakan untuk mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat, serta menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Program-program yang dijalankan meliputi digitalisasi pembayaran pajak daerah melalui aplikasi SiDOMON Pajak, percepatan pencairan gaji ASN, hingga pelaksanaan sensus ekonomi.
Beberapa program strategis yang diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten OKI antara lain perbaikan tata kelola dan layanan publik, serta digitalisasi pajak daerah melalui aplikasi SiDOMON Pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan empat jembatan baru dan peningkatan kualitas listrik di Kecamatan Air Sugihan juga menjadi fokus utama. Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam lembaga pemerintah serta penyaluran gaji ke-13 dan gaji reguler ASN secara cepat melalui Sistem Perintah Pencairan Dana (SPPD) daring turut menjadi prioritas.
Pemerintah Kabupaten OKI berkontribusi dalam isu nasional melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan pembangunan. Dukungan terhadap Sensus Ekonomi (SE) 2026 dan penguatan ideologi Pancasila juga menjadi bagian dari kontribusinya. Adopsi teknologi dan digitalisasi dalam birokrasi sejalan dengan agenda transformasi digital nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten OKI dalam berbagai situasi, seperti administrasi kependudukan dan pengurusan perizinan usaha atau bangunan. Pembayaran pajak daerah, seperti PBB dan PKB, kini dipermudah dengan aplikasi SiDOMON Pajak. Warga juga dapat memanfaatkan infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah serta berpartisipasi dalam program pembangunan seperti sensus ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang efektif, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Fokus pada digitalisasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan mempertahankan WTP selama 15 tahun berturut-turut menjadi indikator penting akuntabilitas keuangan, menegaskan posisi OKI sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 19 Tahun 2015
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengelolaan air irigasi, kelembanggan pengelolaan irigasi, hak dan kewajiban, pengelolaan aset irigasi, koordinasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan, pembiayaan, kewajiban dan larangan, sanksi administratif dan sanksi keperdataan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2023
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, arah kebijakan tujuan dan strategi, penetapan GDPK, sistematika, dan pelaksanaan GDPK.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2025
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, meliputi: Ketentuan Umum; Dasar Pengenaan; Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Sinergi Pemungutan Opsen; Rekonsiliasi Pajak; Penerimaan Pengaduan, Saran dan Masukan Pelayanan; Sosialisasi dan Edukasi; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2022
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 16 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ,pencatatan sipil,proses pelayanan,
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2023
Dalam peraturan ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ a tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Pajak; Retribusi; Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Ketentuan Penyidikan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 2 Tahun 2015
Peraturan ini memuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksaan APBD yang meliputi LRA, neraca, LAK, dan CaLK
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 4 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang penataan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal untuk mendapatkan, mengisi dan/ atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah. Yang dimaksud tenaga kerja lokal dalam peraturan ini adalah mereka yang memenuhi persyaratan yaitu penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berdomisili minimal 12 (dua belas) bulan dan usia sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun atau sudah menikah.