DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2023-2027, meliputi: Ketentuan Umum; Pendataan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data; Integrasi Standar Pelayanan Minimal Daerah; Strategi Penerapan Pelayanan Minimal; Pembiayaan; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
c.bahwa dalam rangka Pengimplementasi pasal 17 ayat (2) di bentuk Tim Standar Pelayanan Minimal Kabupaterr/Kota ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2023-2027. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di mSumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801); BUPATIOGANKOMERINGILIR, NOMOR 0 TAHUN2025 TENTANG RENCANAAKSIPENERAPANSTANDARPELAYANANMINIMALDAERAH TAHUN2023 - 2027 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANBUPATIOGANKOMERINGILIR BUPATI OGAN KOMERING ILIR PROVINSISUMATERASELATAN jdih.kaboki.go.id
13.Peraturan Bupati ...
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6323);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 12.Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor7); 2 jdih.kaboki.go.id
12.Kegiatan ..,

BAB I

PENDAHULUAN 12 jdih.kaboki.go.id 1.3.2 Topografi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki topografi dataran rendah. Kecamatan yang bertopografi tertinggi adalah Kecamatan Mesuji Makmur dengan ketinggian 98 mdpl (meter diatas permukaan laut), sedangkan Kecarnatan yang memiliki topografi paling rendah yaitu Kecamatan Air Sugihan dengan ketinggian 8 mdpl. Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengal, dan Kecamatan Sungai Menang sebagian wilayahnya merupakan berbatasan dengan Iaut, sehingga Kecamatan ini memilikipantai.

Pasal 4

(1)Melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPMke dalam dokumen APBD.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terintegrasi kedalam APBDdan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
(5)Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait layanan dasar. 5 jdih.kaboki.go.id
(4)Dalam ...
(7)Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam matrik Renaksi Penerapan SPMyang berupa:
1. a.program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
3. c.tahun dasar pelaksanaan;
4. d.pencapaian SPM;
5. e.misiasi;
6. f.sumber Pendanaan; dan
7. g.instansi Pelaksana.
(8)Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
(2)Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
(3)Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan. BABV PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1)Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Kabupaten.
(2)Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebankan padaAPBD.
(3)Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim RAP SPM Kabupaten memprioritaskan pembiayaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2}.
1. d.BABIV
2. c.BAB III Strategi dan Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Pernantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;dan Kesimpulan dan Saran.e. BABV
(6)Langkah operasional dan strategi RAP SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
1. a.BABI Pendahuluan;
2. b.BABII Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 6 jdih.kaboki.go.id Pasal 11 ...

Pasal 10

(1)Melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
(2)Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPMsebagaimana dimaksud pada ayat (I) pada triwulan 4 (empat).
(3)Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya. BABVI PEMANTAUANDANEVALUASI Pasal 8
(1)Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Kabupaten
(2)Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara berkala setiap triwulan.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPMtahun berikutnya.

Pasal 9

(1)Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dirniliki Pemerintah Kabupaten yang terintegrasi.
(2)Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.
(4)Dalam hal APBDtidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM,Tim Penerapan SPMmengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(5)Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPMsebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim RAP SPM Kabupaten dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)rnelalui kerja sarna dengan Kabupaten lain, kerja sarna dengan pihak ketiga, kerja sarna dengan Badan Usaha, mengusulkan pernbiayaan dari APBNdan upaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 jdih.kaboki.go.id Kepala Bagian Hukum \ -p... Paraf Koordinasi Paraf Hirarki Sekretaris Daerah ~~ Asisten Pemerintahan dan Kesra t ~ - Kabag Tata Pemerintahan re' \ BERITA DAERAH KABUPATENOGAN KOMERINGILIR TAHUN 2025 NOMOR (J ASMARWIJAYA Diundangkan di Kayu Agung pada tanggal 3 \'1Clr e-b ?- 0 JS SEKREiARIS lJAERAH KAHUPAiEN OGAN KOMERJNG JLIR, MUC ENDIMAHZARE~ lJitetapkan di Kayu Agung pada tanggal 3 Ht:\ret ')..~ BUPATIOGAN KOMERINGILIR, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP Pasa112 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

(1)Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi https:!! spm. bangda. kemendagri. go.id.
(2)Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan. 8 jdih.kaboki.go.id Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT,karena Rahmat dan KaruniaNya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2023-2027 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat diselesaikan dengan baik. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata "minimal" dalam istilah SPMini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat, sehingga Haeil pemetaan persoalan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPMmelalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayaanan Minimal Daerah. Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan Standar Pelayaanan Minimal Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan Standar Pelayaanan Minimal Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan Daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Renaksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Renaksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah yang akan datang. KATAPENGANTAR RENCANAAKSIPENERAPANSTANDARPELAYANANMINIMAL DAERAHTAHUN2023-2027 Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komeringllir Nomor Tahun 2025 Tanggal ... 9 jdih.kaboki.go.id 4.1 Pemantauan Dan Evaluasi Spm 46 4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM 50 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 52 5.1 Kesimpulan 52 5.2 Saran 52 PELAYANANMINIMAL 25 3.1 Strategi Dan Kebijakan Rencana Aksi. 25 3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM 36 BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANANMINIMAL 46 STANDARPENERAPANPEMENUHANDANBAB III STRATEGI 2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM 18 2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM 22 KATA PENGANTAR 9 DAFI'AR ISI. 10 DAF!'AR TABEL 11 BAB I PENDAHULUAN 12 1.1 Latar Belakang 12 1.2 Maksud, Tujuan Dan Sasaran 12 1.3 Kondisi Umum Wilayah 13 1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah 13 1.3.2 Topografi 13 1.3.3 Hidrologi 14 1.3.4 Demografi 14 1.3.5 Kawasan Rawan Bencana 15 1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.. 15 1.4 Tugas Dan Fungsi Tim Penerapan SPM 17 BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN STANDARPELAYANANMINIMAL 18 10 DAFTAR lSI jdih.kaboki.go.id Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Ogan KomeringIlir Tabun 2021 18 Tabe12.1.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Ogan KomeringIlir Tahun 2021 19 Tabel 2.1.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan KomeringIlir Tabun 2021. 20 Tabel 2.1.4 Kondisi Capaian Spm Bidang Perumaban Rakyat Kabupaten Ogan KomeringIlir Tabun 2021 20 Tabel2.1.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas Kabupaten Ogan KomeringIlir Tahun 2021. 21 Tabel 2.1.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Ogan Komeringllir Tabun 202 L 21 Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Daerab Bidang Pendidikan Kabupaten Ogan Komeringllir 2023-2026 36 Tahe13.2.2 Renaksi Penerapan SPM Daerab Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan KomeringIliR2023-2027 37 Tabe13.2.3 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang PekeIjaan Umum Kabupaten Ogan Komeringllir Tabun 2023-2027 39 TabeI3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tabun 2023- 2027 39 Tabe13.2.5 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertihan Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023- 2027 40 Tabel 3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Daerab Bidang Sosial Kahupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023- 2027 41 11 TABEL jdih.kaboki.go.id 1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPMdi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas- luasnya kepada daerab antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejabteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab. Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, stand ar, araban, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan KepalaDaerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan. mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelengaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalarn.pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor NegaraKesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju GoodGovernance. 1.1. LATAR BELAKANG 1.3. KONDISIUMUMWILAYAH 1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis Kabupaten Ogan Komering llir yang beribukota di Kayuagung, terletak 104°20' - 106°00' Bujur Timur dan 2°30'- 4°15' Lintang Selatan, dan secara administrasi wilayah Kabupaten Ogari KomeringIlir memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut:
1. a.Sebelah utara : Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang
2. b.Sebelah selatan : ProvinsiLampung;
3. c.Sebelah timur : Selat Bangka dan Laut Jawa;
4. d.Sebelah barat : Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKUTimur Kabupaten Ogan KomeringIlir yang beribukota di Kayuagung, terletak antara 104°20'- 106°00'Bujur Timurdan 2030' - 4°15' Lintang Selatan. Memilikiluas wilayah 17.071,33 km? atau 18,64% dari luas wilayahProvinsiSumateraSelatan.Kabupatenini memiliki18 Kecamatan. Kecamatantersebut yaitu Kayuagung,Pedamaran,PedamaranTimur,Teluk Gelam, Tanjung Lubuk, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Pampangan, Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, Air Sugihan, Cengal, Sungai Menang,Mesuji,MesujiMakmur,MesujiRaya, Lempuing,dan Lempuing Jaya. Kecamatan Kayuagung merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 145,45 Km2 atau 0,85 % dari total wilayah Kabupaten Ogan KomeringIlir. Sedangkan Kecamatan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Tulung Selapan dengan luas wilayah 4.853,40 Km.2 atau 28,430/0 dari total wilayah Kabupaten Ogan KomeringIlir, jauh lebih luas dari Kecamatan Kayuagung. Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempumaan sistem manajemen pelayanan publik. 13 jdih.kaboki.go.id 1.3.4 Demografi Seeara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Komering llir di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil sensus penduduk di tahun 2010. Hasil Proyeksi Penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir interim tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 776.690 jiwa. Selama periode 2020 hingga 2022, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ogan KomeringIlir sebesar 2,01 persen per tahun. Pada Tahun 2022, persebaran penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir terbilang merata. Jika dibandingkan menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70%• Dengan luas wilayah sebesar 17.071,33 km2, kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan KomeringIlir sebesar 42-43 jiwa per km2. 1.3.3 idrologi Seeara hidrologi Kabupaten Ogan KomeringIlir terdapat sungai yang membentang dari hulu Kabupaten OKU Selatan dan bermuara ke Sungai Musi yaitu Sungai Komering., serta Sungai Mesuji yang membatasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Provinsi Lampung dan bermuara ke Laut Jawa. Selain kedua sungai utama tersebut, daerah Ogan KomeringIlir dialiri pula oleh sungai- sungai keeil yang bermuara ke Selat Bangka. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Sugihan yang mengalir di wilayah Keeamatan Air Sugihan, Sungai Duabelas dan Sungai Lebong Itam yang mengalir di wilayah Kecamatan Tulung Selapan, Sungai Lumpur yang membatasi Keeamatan Tulung Selapan dan Keeamatan Cerigal, Sungai Jeruju dan Sungai Pasir yang mengalir di wilayah Keeamatan Cengal. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Ogan KomeringIlir selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya. Potensi air tanah dapat dimanfaatkan sebagai air baku untuk berbagai kepentingan kegiatan masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Potensi air tanah yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditunjang oleh keberadaan aliran sungai. Se1ain itu potensi air di Kabupaten Ogan Komering Ilir juga dipengaruhi oleh aliran Sungai- sungai tersebut yang sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan sumber air bersih. 14 Secara topografis Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai wilayah yang tidak terlalu tinggi namun juga mempunyai daerah laut. Dari segi morfologiwilayah di Kabupaten Ogan KomeringIlir, terdapat wilayah kategori pesisir laut. Topografi. dataran rendah dan pantai terdapat di beberapa Keeamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pada umumnya merupakan endapan sedimen sungai dan pantai berpotensi pengembangan pertanian dan perikanan / tambak, jdih.kaboki.go.id 1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
  1. 1.Perumbuhan Ekonomi Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Oomestik Regional Bruto (PORB). PORB mencenninkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PORB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PORB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PORB atas dasar harga konstan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir capaian kineIja makro pembangunan tahun 2021-2022 sebagai berikut: 1) Produk Oomestik Regional Bruto (PORB) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 34.459.322 (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan laju pertumbuhan ekonomi meneapai 6,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 1.3.5 Kawasan Rawan Bencana
  2. 1.Bencana Alam Banjir Beberapa wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan daerah rawan bencana banjir. Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan manusia terjadi sebagai akibat aktualisasi beberapa faktor yaitu: huj an , kondisi sungai, kondisi daerah huIu, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman bene ana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata- ruang wilayah, pereneanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. Selain faktor-faktor tersebut di atas, banjir juga kerap terjadi karena sifat alami wilayahnya, seperti bentuk dan luas daerah aliran sungai yang terpadu dengan eurah hujan yang tinggi.
  3. 2.Beneana Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan data ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota diketahui hampir separuhnya berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang luasnya berkisar 1,03 Juta Ha atau hampir separuh dari total area ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan. Selain kebermanfaat dari sisi ekonomi, bila tidak dilakukan pengawasan seeara ketat laban gambut ini juga dapat berubah menjadi potensi bencara kebakaran lahan terutama pada saat musim kemarau. Sebagaimana kita tahu, laban gambut yang mudah terbakar ini berada dibawah tanah dengan kedalaman bisa melebihi 3 (Tiga) meter sehingga menyebabkan api sulit dipadamkan. 15 jdih.kaboki.go.id 16 2) Angka kemiskinan juga mengalami penurunan yang cukup berarti, dari 14,680/0 pada tahun 2021 pada tahun 2022 menjadi 13,23 % 3) Sedangkan untuk angka pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2022 sebesar 3,750/0mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,01% 4) Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2022 sebesar 68,02 persen dibanding capaian tahun 2021 hanya sebesar 67,17 persen 5) Angka Partisipasi Mumi (APM) tingkat SD/MI sebesar 96,84 persen. Untuk tingkat SMP/MTS sebesar 77,67 persen dan untuk tingkat SMA/SMK/MA sebesar 59,85 persen. 6) Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI sebesar 112,54 persen. Untuk tingkat SMP / MTS sebesar 90,30 persen dan untuk tingkat SMA/SMK/MA sebesar 73,59 persen 7) Angka Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,05 Per tahun.. 8) Angka melek huruf 96,69 Persen. 9) Angka Usia Harapan Hidup mencapai 68,67 Per Tahun. 10) Tingkat Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,30 persen Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan wilayah. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam sau wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya bisa nook, stagnan atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi sumber daya manusia, sumber daya alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik.
  4. 2.Kondisi Pembangunan Manusia Pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun. 2022 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Ogan Komering llir meningkat mencapai 68,02 persen dibandingkan Tahun 2021 yang besarnya 67,17 persen. Selama periode 2020-2021, beberapa komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan yaitu Angka Harapan Hidup pada tahun 2021 mencapai 68,67 Persen meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang besarnya mencapai 68,61 persen, Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2021 mencapai 7,05 persen meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang besamya mencapai 7,04 persen, Harapan Lama Sekolah pada tahun 2021 mencapai 11,68 persen meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang besarnya mencapai 11,42 persen dan Pengeluaran per Kapita pada tahun 2021 mencapai 10775,00 juta rupiah meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang besamya mencapai 10725,00 juta rupiah. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut: jdih.kaboki.go.id Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim perier'apsm SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalarn menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologijlingkungan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Hir yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalarn merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalarn upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancarnan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing. Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 202 1 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalarn pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi rnaupun Kabupaten/Kota. 1.4 TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM Sumber : BPS Kah.OKI Tahun No Indikator Indeks Pernbangunan Manusia 2023 2024 1 74,09 74,23 Umur Harapan Hidup (Tahun 2 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 7,08 7,19 3 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 11,97 11,98 4 Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan 11.736,00 12.305,00 (000 rupiah) 5 lndek PembangunanManusia (IPM) 70~80 71,48 6 Pertumbuhan IPM 0,89 0,96 17 Tabel Indeks Pernbangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023-2024 jdih.kaboki.go.id Sumber: Laporan SPM Daerah SPM Bidang Pendidlkan Kabupaten/Kota Pendidikan Anak Usia Dinl Pendidikan Oasar Pendidikan Kesetaraan Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6(Enam) Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 12 (Oua Usia 13 (Tiga Belas) tahun sampai dengan 15 Kabupaten/ Kota tabun untuk Jenis Pelayanan Oasar belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar (Lima betas) tahun untuk Jenis Pelayanan Realisasi Anggaran pendidikan Anak Usia Din! pendidikan Dasar Dasar pendidikan Kesetaraan Pagu Anggaran SPM SPM Iumlah Total [urnlah [umlah Total jumlah jumlah Total (Rp) (Rp) Yang Harus Orang OIpalan Yang Harus Orang Capalan Yang Harus [umlah Orang Capaian Oilayani Terlayani (%) Dilayani Terlayani (%) Dilayani Terlayani (%) Kab. OGAN KOMERING 27.119 21002 77.44% 89.106 91.554 102,74% 45.902 37.906 82,58% 195.843.000.000 195.843.000.000 ILIR Tabel 2.1.1 Kondisi capaiari SPMbidang pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 2.1.1 BIDANG PENDIDIKAN 2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM Program.Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Ogan Komering Ilir 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut: 18 lumlah [umlah [umlah [urnlah [urnlah Total Iumlah Total Jumlah [urnlah Total [umlah Total [umlah Capaian Capaian Total Yang Capaian Capaian Capaian TotalPagu Total Realisasi Yang Orang Yang Orang Orang Yang Orang Yang Orang Harus Terlayani (%) Harus Terlayani (OAI) Harus Terlayani (%) Harus Terlayani (%) Harus Terlayani (%) Anggaran Anggaran Dilayani Dilavani Dilayani Dilavani Dilayani 179.912 161.965 90% 45.378 43.532 96% 1.072 1.072 100% 12.850 12.366 96% 17.590 16.055 91% 2.135.000.000 2.135.000.000 BIDANG KESEHATAN2.1.2 19 2022n' TabKotdi K bhkSPM bideli .Tb1212Ka e . on lSI caparari 1 ang ese atan 1 a upa en rgan ornermg lr un SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten) Pelayanan Kesehatan Ibu Pelayanan Kesehatan Ibu Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan pada Hamil Bersalin Bayi Baru Lahir Balita Usia Pendidikan Dasar Usia Produktif Usia Lanjut Kabupate Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah jumlah [umlah nl Kota Total [umlah Capaia Total [urnlah Capaia Total Iumlah Capaia Total Jumlah Capaia Toul lumlah Capaia Total [umlah Capaia [umlah Jumlah Capaia Yang Orang n Yang Orang Yang Orang Yang Orang Yang Orang Yang Orang n Total Yang Orang n Harus Terlaya Harus Terlaya n Harus Terlaya n Harus Terlaya n Terlaya n Terlayan Harus Dilayan ni (%) Dilayan ni (%) Dilayan ni (OAl) Dilayan ni (%) Harus ni (%) Harus i (%) Dilayani Terlayani (%) i i i i Dilayani Dilayani Kab. OGAN 14.660 13.693 93% 13.995 13.384 96% 13.482 100% 478.132 475.931 100% 65.975 65.975 100% KOMERIN 13.383 99% 67.903 66.197 97% 115.498 115.464 G ILJR jdih.kaboki.go.id Sumber : Laporan SPMDaerah Penyedlaan dan Rehabllltasl Rurnah Yang l..ayak Hunt Bagl Karban Bencana Fasilltasl Penyediaan Rurnah yang Layak Huni Bagl Masyarakat Yang Terkena Pagu Kabupsten/ Kota Daerah Kabupaten/Kota Relokasi Program Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota Anggaran Realisasl Anggaran SPM Jurnlah Orang Capalan Capalan SI'M (Rp) jurnlah Total yang Harus Dllayanl Terlayanl (%) Iurnlah Total Yang Hjlrus Dllayani [urnlah Orang Terlayani (%) (Rp) Kab.OGAN 0 0 100,00% 0 0 100,00% 0 0 KOMERING ILIR 2.1.4 BIDANGPERUMAHANRAKYAT Tabel 2.1.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten OGAN KOMERINGILIR Tabun 2021 Sumber: Laporan SPMDaerah Pemenuhan Kebutuhan Air Mlnurn Sellarl-Harl Penyedlaan Pelayanan Pengolahan Air Llmbah Oomestlk Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Iurnlah Total Yang Iurnlah Orang Capalan [urnlah Total Yang Hams [umlah Orang Capalan SPM SPM Harus Dtlayanl Terlayanl (%) Dllayanl Terlayanl (%) (Rp) (Rp) Kab. OGAN KOMERING ILIR 15.850 15.701 99% 1.500 1.475 98% 23.309.969.000 15.315.B43.911 2.1.3 BIDANG PEKERJAAN UMUM Tabel 2.1.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten OGAN KOMERINGILIR Tahun 2021 20 jdih.kaboki.go.id Sumber Laporan SPMDaerah Perlindungan dan [aminan Rehabilitasi So sial Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Sosial Pada Saat Tanggap Penyandang Disabilitas Khususnya Gelandangan dan Pengemis dan Paska Bencana Bagi Terlantar Diluar Panti Anak Terlantar Diluar Panti Usia Terlantar Oiluar Panti Oiluar Pant! Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kabupatenj'Kota pagu Realisasi Anggaran Kota [umlah Jumlah Anggaran SPM (Rp) [urnlah [umlah SPM (Rp) Total Yang Jurnlah Capaian Total [umlah Capaian Total Yang [umlah Capaian Jurnlah Total jumlah Capaian Total [umlah Capaian Harus Orang (%) Yang Orang (%) Harus Orang (%) Yang Harus Orang (%) Yang Orang (%) Dflayani Terlayani Harus Terlayani Dilayani Terlayani Oilayani Terlayani Harus Terlayani Dilayani Dilayani Kab. OGAN KOMERING 62 62 100% 44 44 100% 51 51 100% 5 5 100% 103 103 100% 748.543.676 748.543.876 ILIR Tabel 2.1.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten OGAN KOMERING ILIR Tahun 2021 BIDANG SOSIAL2.1.6 Sumber . Laporan SPM Daerah a e . on lSI capaian M 1 ang tr'arrtib'urn mrnas 1 a upaten GAN un Pelayanan Ketentraman dan Pelayanan Informasi Rawan Pelayanan Pencegahan dan Pelayanan Penyelamatan dan Pelay,nan Penyelamatan dan Ketertiban Umum Benccana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Evakuasi Korban Bencana Evakuasi Korban Kebakaran KabUPatenl Jumfah Jumlah Jumlah pagu Realisasi Kota Jurnlah Total Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Anggaran SPM Anggaran SPM Yang Harus Orang Capaian Total Yang Orang Capaian Total Yang Orang Capaian Total Yang Orang Capalan TotalYal'lg Orang Capaian Dilayani Terlayani (%) Harus Terlayan! (%) Harus Tertayani (%) Harus Terfayani (%) Harus Terfayani (%) Dilayani Dilavani Dilayani Dilayani Kab.OGAN KOMERING 50 50 100% 106 106 100% 62 62 100% 10.010 7.080 71% 50 50 100"10 8.384.162.250 7.968.686.958 IUR SP odi K br d· . 2021KOMERING ILIR TahTb1215K 2.1.5 BIDANG KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGANMASYARAKAT 21 jdih.kaboki.go.id 2.2.3. Pekerjaan Umum Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara umum mengalami perkembangan ke arab yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM,adalah sebagai berikut: 1) Alokasianggaran yang sangat terbatas; 2) Belum tersedianya basis data yang akurat; 2.2.2. Kesehatan Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM,adalah sebagai berikut: 1) Keterbatasan alokasi anggaran penyediaan sarana dan prasarana peralatan medis dan non medis pada Pusat Kesehatan; 2) Minimnya sarana pendukung listrik, internet, komunikasi dan alat transportasi; 3) Belum terpenuhinya SDM penyuluh yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sarana prasarana Kesehatan yang belum lengkap; 4) Kurangnya pemabaman terhadap pelaporan Kesehatan terutama pada faskes; 5) Kurangnya pemahaman terhadap pengumpulan data jumlah penduduk. 2.2.1. Pendidikan Bidang Pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara umum mengalami perkembangan ke arab yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM,adalah sebagai berikut: 1) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SO dan SMP untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan 8-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi lcualifikaai S1 namun belum tersertifikasi; 2) Belum merata dan optimalnya akses, kualitas dan tenaga pendidikan; 3) Fasilitas Pendidikan baik Sarana dan Prasana pada setiap Sekolah masih terbilang kurang dan belum memenuhi Standar Pendidikan; 4) Beberapa SO dan SMPbelum memilikisarana dan prasarana yang memadai seperti kondisi bangunan ruang kelas rusak yang berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar; 5) Minimnya anggaran yang dialokasikan pada sekolah PAUO,SO dan SMPdi daerah. 22 2.2. PERMASALAHANPEMENUHANPENERAPANSPM Oalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Ogan KomeringIlir ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: jdih.kaboki.go.id 2.2.6. Sosial Penyelenggaraanbidang Sosia! di Kabupaten Ogan KomeringlIir berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Minimnyaanggaran pelaksanaan penerapan SPM; 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia! (PMKS); 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM; 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial ; Pemerintahan Daerah; 3) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan; 4) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan; 5) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai; 6) Belum tersedinya sarana dan prasarana yang memadai. Negeri kinerja tenaga Penyidik Pegawai mempengaruhi terhadap bencana; 2) Masih terbatasnya Sipil (PPNS) yang dan Perlindungan Trantibumlinmas di Umum bidang 2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan Kabupaten Ogan Komering llir secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM,adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan 2.2.4. Perumahan Rakyat Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Ogan Komering llir secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM,adalah sebagai berikut: 1) Minimnyaalokasi anggaran; 2) Belum terintegrasi dan terinternalisasinya program, kegiatan dan sub kegiatan kebencanaan; 3) Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu layanan; 4) Status Tanah yang tidak jelas; 5) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM. 23 3) Belum terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatan SPM terutama sub bidang air bersih dalam dokumen perencanaan sehingga indikator layanan belum tercapai; 4) Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SPMsepertijaringan air bersih layak minum. jdih.kaboki.go.id 6)Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menye1uruh; 7)Minimnyasarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; 8)Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM. 24 5)Kondisi kehidupan sosial masyarakat yang tidak paham dan beranggapan tidak terhadap program dan kegiatan Disabilitas sosial; jdih.kaboki.go.id PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN NO 1 2 3 4 5 1 Program SPM Kegiatan 1 Pendataan anak usia dini untuk Peserta didik Pendidikan Anak Usia pemerruhan keperluan identifikasi kebutuhan daya Dini iByanandasar tampung layanan untuk anak usia 5 ~PM (lima)tahun sampai dengan 6 (enam) PAUD tahun 2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya Kegiatan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun 3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan Peserta didik kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu] kali dalam 6 (enam) bulan 4 Penyediaan layanan pendidikan anak Peserta didik usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa 5 Penyediaan layanan pendidikan di Peserta didik wilayah yang kekurangan daya tampung 6 Penyediaan layanan pendidikan di Peserta didik wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3.1.1 SPMPelayanan Dasar Urusan Pendidikan 3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tabun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam memenuhi ketentutan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kahupaten Ogan Komering Ilir memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut: Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPMadalah sebagai berikut: 25 sebagai pengawas sekolah 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas Pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Pemenuhan 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Kegiatan kualitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidik dan yang belum memenuhi kualifikasi dan tenaga kompetensi yang dipersyaratkan kependidikan 2 Pemberian beasiswa atau bantu an biaya Pendidik dan (SOISMPIPake t A/Paket B) pendidikan dalam peningkatan tenaga kualifikasi dan kompetensi pendidik dan kependidik tenaga kependidikan an 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang Kegiatan belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak Program SPM Kegiatan 1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan pemenuhan sampai dengan 15 (lima betas] tahun layanan dasar I yang tidak bersekolah SPM 2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta didik (Kesetaraan) Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampal lulus 27 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 3 Penyediaan layanan pendidikan di Peserta wilayah yang kekurangan daya tamping didik 4 Penyediaan layanan pendidikan di Peserta wilayah yang ditetapkan sebagai daerah didik terdepan, terluar dan tertinggal Pemenuhan 1 Pembentukan komunitas belajar dan Unit kualitas dan memastikan guru, kepala sekolah, dan komunitas pemerataan hasil pengawas sekolah terlibat aktif dalam belajar Peserta komunitas tersebut Didik (Kesetaraan) 2 Pelatihan/ seminar/ lokakruya Kegiatan penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Pemenuhan 1 Pemberian layanan pendampingan Kegiatan kualitas dan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan mencegah perundungan kekerasan layanan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali (Kesetaraan) dalam 6 (enam) bulan 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah Kegiatan dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan Kegiatan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan Kegiatan mengenai peningkatan kualitas layanan tennasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada aattrari pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Pemenuhan 1 Pemetaan dan penataan penempatan Pendidik jumlah pendidik untuk pemerataan pendidik dan tenaga dan tenaga dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali kependik kependidikan dalam 1 (satu) tahun (Kesetaraan) 2 Pendistribusian pendidik dan tenaga Pendidik kependidikan yang berkualitas untuk dantenaga pemerataan pendidik dan tenaga kependidik kependidikan an 3 Pengajuan fonnasi guru ASNsesuai Guru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4 Penyediaan guru pembimbing khusus Kegiatan paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakanpendidikan inklusif 5 Penempatan lulusan pendidikan dan Kegiatan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan .gtlru penaaerak sebagai kenala sekolah 6 Penempatan lulusan pendidikan dan Kegiatan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas Pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Pemenuhan 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Kegiatan kualitas pendidik bagi pendidik dan tenaga kependidikan dantenaga yang belum memenuhi kualifikasi dan kependidikan kompetensi yang dipersyaratkan (Kesetaraan) 28 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 Program Pengelolaan 1 Penyusunan Rencana, Kebijakari, Dokumen Pengelolaan dan Teknis SPAM Dan Pengemban Pengembarig ga ri 2 Supervisi Dokumen An Sistem Penyediaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasa Penyediaan Minum ari-SPAM ._- - - _. Air Minum di Daerah 3 Pembangunan SPAM Jaringan Liter /Detik ~bupaten/ Kawasan Perkotaan ta 4 Pembangunan SPAM Jaringan SR Perpipaan di Kawasan Perdesaan 5 Peningkatan SPAM Jaringan Liter /Detik Perpipaan di Kawasan Perkotaan 6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SR di Kawasan Perkotaan 8 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum e avanan asar rusan ese atan N PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN () 1 Program Penyediaan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil [Orang Pemenuhan Layanan 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hersaun Orang Upaya Kesehatan 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bay! Baru Orang Kesehatan untuk UKM 4 Pengelo1aan Pelayanan Kesehatan Balita Orang Peroranga dan UKP 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Orang NDan Rujukan Pendidikan Unava 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 1Orang Kesehatan Tingkat 7 Pengelolaan Petayarran Kesehatan _Q~a ~ sra I Orang Masyarakat Daerah 18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita I Orang Kabupaten/ 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Kot a Diabetes 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Orang dengan Gangguan 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Orang Terduga 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Orang dengan Risiko 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Doku I Ppnnl1nl1k n~n~ Knnnisi Kp.iarlian Luar Riasa Imen 14 Pengelolaari Pelayanan Kesehatan bagi Dokum Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana n dan / atau Berpotensi Bencana hKUD312 SPM P 1 NO PROGR KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN AM 1 2 3 4 5 2 Pemberian beasiswa atau Pendidik bantuan biaya pendidikan dalam dantenaga peningkatan kualifikasi dan kependidik kompetensi pendidik dan tenaga an kependidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau Kegiatan guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan 1 pelatihan guru penggerak 29 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 9 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Penyelenggara Minum SPAM 10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Badan Usaha Penyelenggaraan SPAMoleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kelompok Penyelenggaraan SPAMoleh Pemerintah Desa Masyarakat dan Kelompok Masyarakat 12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM Unit 13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Unit Pelaksanaan Kerja Sarna SPAM 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Penyelenggara Pengelolaan SPAM SPAM 15 Operasi dan Perneliharaan SPAMdi Kawasan Unit Perkotaan 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAMdi Kawasan Unit Perdesaan 17 Pembangunan Ban! SPAMBukan Jaringan Rumah Tangga Perpipaan di Kawasan Perdesaan 18 Peningkatan SPAMBukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 19 Perluasan SPAMJaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 20 Perbaikan SPAMJaringan Perpipaan di Unit Kawasan Perkotaan 21 Perbaikan SPAMBukan Jaringan Perpipaan di Unit Kawasan Perdesaan 2 PROGRAM Pengelolaan 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi. dan Dokumen PENGELOLAANdan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah DAN Pengembanga Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota PENGEMBANG n Sistem Air 2 Supervisi Pernbangunan/Rehabilitasi/ Dokumen ANSISTEMAIR Limbah Peningkatan/Perluasan Sis tern Pengelolaan Air LIMBAH Domestik Limbah Domestik Terpusat Skala Kota dalam Daerah Kabupaten / Ko 3 Pembangunany Penyediaan Sistem Rumah Tangga ta Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 4 Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Rumah Tangga Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 5 Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Rumah Tanggfi. Pengeloiaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Rumah Tangga Pengolahan Setempat 7 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Orang Domestik 8 Sosialisasi dan Pernberdayaan Masyarakat Kelompok terkaitPenyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 9 Pengembangan SDMdan Keiembagaan Unit Pengeioiaan Air Limbah Domestik 30 jdih.kaboki.go.id SPM Pelas anan Dasar Urusan Perumahan FakYat NO PROGRAM KEGlATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 Program Pendataan 1 Identifikasi Peru mahan di Lokasi Dakumen Pengembangan Penyediaan dan Rawan Bencana atau Terkena Relakasi Perumahan Rehabilitasi Program Rumah Korban Kabupaten/Kota Bencana atau 2 Identifikasi Lahan-Lahan Paten sial sebagai Dokumen Relokasi Lokasi Relokasi Perumahan Program Kabupaten/Kata 3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Dokumen Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Dokumen Bencana 5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Dokumen bagi Korban Bencana Alam atau Terkeria Relokasi Program Kabupaterr/ Kota 6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Dokumen Rumah Susun dan Rumah Khusus Pembangunan 1 Rehabilitasi Rumah bagi Karban Bencana UnitRumah dan Rehabilitasi Rumah Korban 2 Penyusunan Site Plan danyatau Detail Dokumen Bencana atau Relokasi Engineering Design (DED) bagi Rumah Program Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenyKota Kabupaten/Kota 3 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Ha Rumah bagi Karban Bencana 4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Unit Rumah 5 Pembangunan Rumah Khusus Unit Rumah beserta PSU bagi Korban Bencana atau RelokasiProgram Provinsi 6 Operasional dan Pemeliharaan Unit Rumah Lingkungan Perumahan pada RelokasiProgram Provinsi 314 NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGlATAN SATUAN 1 2 3 4 5 10 Operasi dan Perneliharaan Sistem Pengelalaan M3/Hari Air Limbah Damestik 11 SupeIVisi Pembangunan/Rehabilitasi M3/Hari /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 12 Pembangunan zPenyediaan Sistem Orang Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Unit Tinja 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Dakumen 15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Rumah Tangga Prasarana IPLT 16 Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana Rumah Tangga dan Prasarana IPLT 17 Supervisi Dokumen Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan / Perlu asan Sarana dan Prasararia IPLT 31 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 PROGRAM Penanganan 1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Kasus PENINGKATAN Gangguan Ketertiban Umum Meialui Deteksi Dirii dan KETENTERAMAN Ketenteraman Cegah Dirii, Pembinaan dan Penyuluhan, DANKETERTIBAN dan Ketertiban Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan UMUM Umum dalam 1 (Satu) PenRB.walan Daerah 2 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Kasus KabupatenjKo dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda ta dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dokumen dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dokumen dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Orang Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia 6 KeIja Sarna an tar Lembaga dan Kemitraan Dokumen dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Unit Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Dokumen Ketenteraman Masyarakat 9 Penyediaan Layanan dalam rangka Laporan Oampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Penegakan 1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Laporan Peraturan dan Peraturan Bupati/Wali Kota Daerah 2 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Laporan Kabupatenj' Ko Pelaksanaan Peraturan Daerah dan ta dan Peraturan Bupati/WaU Kota Peraturan 3 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Laporan Bupati/Wal Daerah dan Peraruran Bupati/Wali Kota Kota Pembinaan 1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Laporan Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) Kabupatenj Ko ta 2 PROGRAM Pelayanan 1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Dokumen PENANGGULANGAInformasi Kabupaten /Kota NBENCANA Rawan 2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan 0rang Bencana Edukasi (KIE)Rawan Bencana Kabupaten/Ko Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ta Pelayanan 1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Dokumen Pencegahan Bencana Kabupatenj Kota dan 2 Pelatihan Pencegahari dan Mitigasi Orang Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten zKota Terhadap Bencana 3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat 32 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Dokumen Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Unit Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 5 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Dokumen Pencegahan dan Kesiapsiagaan 6 Penguatan Kapasitas Kawasan unt.uk Kawasan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 7 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota 8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Orang (TRC)Bencana Kabupaten/Kota 9 Penyusunan Rencana Kontijensi Dokumen 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Orang 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Dokumen Kedaruratan Bencana 12 Pela.tihan KeluaI"gaTanggap Bencana Alam Keluarga. Pelayanan 1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Laporan Penyelamatan Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas dan Evakuasi Korban 2 Respon Cepat Darurat Bencana Dokumen Bencana Kabupaten/Kota 3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Orang Bencana Kabupaten/Kota 4 Penyediaan Logistik Penyelarnatan dan Orang Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 5 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Laporan Darurat Bencana 6 Respon Cepat Bencana Non ALam Dokumen Epidemi/Wabah Penyakit Penataan 1 Penyusunan ReguJasi Penanggulangan Dokumen Sistem Dasar Bencana Kabupaten/Kota Penanggulanga n Bencana 2 Penguatan Kelembagaan Bencana Dokumen Kabupaten/Kota 3 Kerja Sarna antar Lembaga dan Kemitraan Dokumen dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Dokumen lnformasi Kebencanaan 5 Pembinaan dan Pengawasan Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 6 Penanganan Pasca Bencana Dokumen Kabupaten/Kota 3 Pencegahan, Pencegahan, 1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Dokumen Penanggulanga N, Pengendalian, Kabupatenj Kota !penyelamatan Pemadaman, iKebakaran Dan Penyelamatan, Penyelamatan dan NONKEBAKARANPenanganan Bahan Berbahaya dan 33 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 Beraeun 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dokumen Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupatenj Ko 3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Laporan ta Kebakaran dan Non Kebakaran 4 Penanganan Bahan Berbahaya dan Dokumen Beracun Kebakaran dalarn Daerah Kabupaten/Kota 5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Unit Peneegahan,PenanggulanganKebakaran dan Alat Pelindurig Diri 6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Dokumen Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelirid'urrg Diri 7 Pembinaan Aparaxur Pemadam Kebakaran Dokumen 8 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Unit Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKlK) 9 Penyelenggaraan Kerja Sarna dan Orang Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Peneegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Dokumen Tangga Inspeksi 1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Laporan Peralatan Kebakaran Proteksi Kebakaran 2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Laporan Kebakaran Investigasi 1 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Dokurnen Kejadian Penelitian dan Pengujian Penyebab Kebakaran Kejadian Kebakaran Pemberdayaan 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Orang Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan dalam Kebakaran Pencegahan Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Kebakaran 2 Pembentukan dan Pernbiriaarr Relawan Desa/ Kelurahan Pemadarn Kebakaran 3 Dukungan Pemberdayaan pol<:tl~e~ Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Penyelenggara 1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Laporan an Operasi Pertoiongan pada Peristiwa yang Pencarian dan Menimpa, Pertolongan Membahayakan, dan Zatau Mengancam Terhadap Keselamatan Manusia Kondisi :2 Standarisasi Sarana dan Praaarana Dokumen Membahayaka Pencarian dan Pertolongan Terhadap n Manusia Kondisi Membahayakan Marrusiaj Penyelamatan dan Evakuasi 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusiaj Penyelamatan dan Evakuasi 4 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Laporan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 34 jdih.kaboki.go.id PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN NO 1 2 3 4 5 1 Program SPM Kegiatan 1 Pendataan anak: usia dini untuk Peserta didik Pendidikan Anak Usia >emenuhan keperluan identifikasi kebutuhan daya Dini ayanan dasar tampung layanan untuk anak usia 5 ~PM (lima'tahun sampai dengan 6 [enam] PAUD tahun 2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya Kegiatan pendidikan anak: usia dim kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun 3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan Peserta didik kepada Peserta Didik dati keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam] bulan 4 Penyediaan layanan pendidikan anak: Peserta didik usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa 5 Penyediaan layanan pendidikan di Peserta didik wilayah yang kekurangan daya tarnpung 6 Penyediaan layanan pendidikan di Peserta didik wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3.1.1SPMPe1ayananDasar Urusan Pendidikan 3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tabun 2019 tentang Klasif1kasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Haail Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam memenuhi ketentutan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut: Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPMadalah sebagai berikut: 25 BABIII STRATEGIDANPEMENUHANPENERAPANSPM jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGlATAN SUB KEGlATAN SATUAN 1 2 3 4 5 Kegiatan 1 Pemberian layanan pendampingan bagi Kegiatan Pemenuhan satuan pendidikan anak usia dini paling kualitas dan sed.ikit 1 (satu\ kali dalam 6 (enam] pemerataan bulan layanan 2 Fasilitasi pertemuan guru Zpendidik Kegiatan satuan dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 3 S<:>sialisasikepada satuan pendidikan Kegiatan mengenai kualitas layanan pendidikan anakusia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran 4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana Kegiatan dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap Kegiatan kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak Pemenuhan 1 Pemetaan dan penataan penempatan Pendidik dan jumlah untuk pemerataan pendidik dan tenaga tenaga pendidik dan kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali kependidik tenaga dalam 1 (satu) tahun an kependidikan 2 Pendistribusian pendidik dan tenaga Pendidik dan kependidikan yang berkualitas untuk tenaga pemerataan pendidik dan tenaga kependidik kependidikan an 3 Pengajuan formasi guru ASNsesuai Guru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4 Penyediaan guru pembimbing khusus Kegiatan paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 5 Penempatan lulu san pendidikan dan Kegiatan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah 6 Penempatan lulusan pendidikan dan Kegiatan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas Pengawas atau sekolah atau penilik untuk satuan penilik pendidikan anak usia dim Pemenuhan 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Kegiatan kualitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidik dan yang belum memenuhi kualifikasi dan tenaga kompeterisi yang dipersvaratkan kependidikan 2 Beasiswa atau bantuan biaya Pendidik dan pendidikan dalam peningkatan tenaga kualifikasi dan kompetensi pendidik dan kependidik tenaga kependidikan an 3 10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru Kegiatan yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak Program SPM Kegiatan 1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) Peserta didik Pendidikan Dasar pemenuhan sampai dengan 15 (lima belas) tahun layanan dasar yang tidak bersekolah SPM 2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta didik (SD/SMP/MI/ Peserta Didik dari keluarga tidak MTs/P aket mampu sampai lulus A/Paket B) 3 Penyediaan layanan pendidikan di Peserta didik wilayah yang kekurangan daya tamping 4 Penyediaan layanan pendidikan di Peserta didik wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 26 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 Pemenuhan 1 Pembentukan komunitas belajar dan Unit komunitas kualitas dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pemerataan pengawaa sekolah tetlibat aktif datam hasil belajar komunitas tersebut Peserta Didik 2 Pelatihanj seminar j lokakarya Kegiatan (SOjSMP/MI/ MTs/P aket penguatan kompetensi kepala sekolah A/Paket BI dan guru Pernerru hari 1 Pemberian Iayanan pendampingan Kegiatan kualitas dan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan mencegah perundungan kekerasan pada layanan anak paling sedikit 1 [satu) kali dalam 6 (SO/SMPjMI/ (enam) bulan MTs/P aket 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah KegiatanA/Paket B) dasar paling sedikit 1 (satu] kali dalam 1 (satu) tahun 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan Kegiatan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan Kegiatan mengenai peningkatan kualitas Iayanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agarna, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu] kali dalam 1 (satuj tabun ajaran Pemenuhan 1 Pemetaan dan penataan penempatan Pendidik dan jumlah untuk pemerataan pendidik dan tenaga tenaga pendidik dan kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali kependidik tenaga dalam 1 (satu) tahun an kependidikan 2 Pendistribusian pendidik dan tenaga Pendidik dan (SO/SMPjPake tA/Paket B) kependidikan yang berkualitas untuk tenaga pemerataan pendidik dan tenaga kependidik kependidikan an 3 Pengajuan formasi guru ASNsesuai Guru dengan ketentuan peraturan I perundang-undangan 4 Penyediaan guru pembimbing khusus Kegiatan paling sedikit 1 (satu) orang pada saruan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 5 Penempatan lulusan pendidikan dan Kegiatan pelatihan calon kepala sekolahjlulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah 6 Penempatan lulu san pendidikan dan Kegiatan pelatihan calon pengawas sekolahjlulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas Pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Pemenuhan 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Kegiatan kualitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidik dan yang belum memenuhi kualifikasi dan tenaga kompetensi yang dipersyaratkan kependidikan 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya Pendidik dan (SO/SMPjPake t A/Paket B) pendidikan dalam peningkatan tenaga kualifikasi dan kompetensi pendidik dan kependidik tenaga kependidikan an 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang Kegiatan belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak Program SPM Kegiatan 1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan pemenuhan sampai dengan 15 (lima belas) tahun layanan dasar yang tidak bersekolah SPM 2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta didik (Kesetaraan) Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus 27 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 3 Penyediaan layanan pendidikan di Peserta wilayah yang kekurangan daya tamping didik 4 Penyediaan layanan pendidikan di Peserta wilayah yang ditetapkan sebagai daerah didik terdepan, terluar dan tertiriggal Pemenuhan 1 Pembentukan komunitas belajar dan Unit kualitas dan memastikan guru, kepala sekolah, dan komunitas pemerataan hasil pengawas sekolah terlibat aktif dalam belajar Peserta komunitas tersebut Didik (Kesetaraan) 2 Pelatihan/ semiriar/ lokakarya Kegiatan penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Pemenuhan 1 Pemberian layanan pendampingan Kegiatan kualitas dan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan mencegah perundungan kekerasan layanan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali (Kesetaraan) dalam 6 (enam) bulan 2 Pemeriksaan kondisi barigurian sekolah Kegiatan dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan Kegiatan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan Kegiatan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Pemenuhan 1 Pemetaan dan penataan penempatan Pendidik jumlah pendidik untuk pemerataan pendidik dan tenaga dan tenaga dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (sam) kali kependik kependidikan dalam. 1 (satu) tahun (Kesetaraan) 2 Pendistribusian pendidik dan tenaga Pendidik kependidikan yang berkualitas untuk dan tenaga pemerataan pendidik dan tenaga kependidik kependidikan an 3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai Guru dengan ketentuan peraturan Iperundang-undangan 4 Penyediaan guru pembimbing khusus Kegiatan paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 5 Penempatan lulusan pendidikan dan Kegiatan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah 6 Penempatan lulusan pendidikan dan Kegiatan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak seb~gai pengawas sekolah 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas Pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Pemenuhan 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Kegiatan kualitas pendidik bagi pendidik dan tenaga kependidikan dantenaga yang belum memenuhi kualifikasi dan kependidikan kompetensi yang dipersyaratkan (Kesetaraan) 28 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 Program Pengelolaan 1 Penyusunan Rericarra, Kebijakan, Dokumen Pengelolaan dan Teknis SPAM Dan Pengemban Pengembang gan 2 Supervisi Dakumen An Sistem .. Penyediaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasa Penyediaan :~,'_1j_n.l.!l!l ari-SPAM Air Minum di Daerah 3 Pembangunan SPAM Jaringan Liter /Detik ~bupaten/ Kawasan Perkotaan ta 4 Pembangunan SPAM Jaringan SR Perpipaan di Kawasan Perdesaan 5 Peningkatan SPAM Jaringan Liter /Detik Perpipaan di Kawasan Perkataan 6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SR di Kawasan Perkotaan 8 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum .. e ayanan asar rusan ese a an N PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN () 1 Program Penyediaan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Orang Pemenuhan Layanan 2 Pengelotaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin I Orang Upaya Kesehatan 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Orang Kesehatan untuk UKM 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Orang Peroranga dan UKP 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Orang NDan Rujukan Pendidikan Unava 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada USIa Orang Kesehatan Tingkat 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada USIa urang Masyarakat Daerah ts Pengelolaari Pelayanan Kesehatan Pendenta I Orang Kabupaten/ 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Kot a Diabetes 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Orang dengan Gangguan 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Orang Terduga 12 Pengelalaan Pelayanan Kesehatan Orang Orang dengan Risika 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Daku Penduduk nada Knndlsi Kpladian Luar Riasa men 14 I Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bag! Dokum Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana n dan/ atau Berpotensi Bencana h tKUD312 SPM P 1 NO PROGR KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN AM 1 2 3 4 5 2 Pemberian beasiswa atau Pendidik bantuan biaya pendidikan dalam dantenaga peningkatan kualifikasi dan kependidik kompetensi pendidik dan tenaga an kependidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau Kegiatan guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak 29 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 9 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Penyelenggara Minum SPAM 10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Badan Usaha Penyelenggaraan SPAMoleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kelompok Penyelenggaraan SPAMoleh Pemerintah Desa Masyarakat dan Kelompok Masyarakat 12 Fasilitasi Penyiapan Kerja SaTIlaSPAM Unit 13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Unit Peiaksanaan Kerja Sarna SPAM 14 Pengembangan SDMdan Kelembagaan Penyelenggara Pengelolaan SPAM SPAM 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAMdi Kawasan Unit Perkotaan 16 Operasi dan Perneliharaan SPAMdi Kawasan Unit Perdesaan 17 Pembangunan Baru SPAMBukan Jaringan Rumah Tangga. Perpipaan di Kawasan Perdesaan 18 Peningkatan SPAMBukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 19 Perluasan SPAMJaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 20 Perbaikan SPAMJaringan Perpipaan di Unit Kawasan Perkotaan 21 Perbaikan SPAMBukan Jaringan Perpipaan di Unit Kawasan Perdesaan 2 PROGRAM Pengelolaan 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Dokumen PENGELOLAANdan Teknis Sistern Pengelolaan Air Urnbah DAN Pengembanga Domestik dalam Daerah KabupatenjKota PENGEMBANG n Sistem Air 2 Supervisi PernbangunanjRehabilitasi/ Dokumen ANSISTEMAIR Urnbah LIMBAH Domestik Peningkatan/Perluasan Sistern Pengelo1aan Air dalarn Daerah Limbah Domestik Terpusat Skala Kota KabupatenjKo 3 Pernbangunan/ Penyediaan Sistem Rumah Tangga ta Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 4 Rehabilitasi/ Peningkatanj' Perluasan Sistem Rumah Tangga Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 5 Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistern Rurnah Tangga Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Pennukiman 6 Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Rumah Tangga Pengolahan Seternpat 7 Pernbinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Orang Dornestik 8 Sosialisasi dan Pernberdayaan Masyarakat Kelornpok terkaitPenyediaan Sistern Pengelolaan Air Lirnbah Domestik 9 Pengernbangan SDM dan Kelembagaan Unit Pengelolaan Air Umbah Dornestik 30 jdih.kaboki.go.id . SPM Pelay anan Dasar Urusan Perumahan Rakyat NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 Program Pendataan 1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Dokumen Pengembangan Penyediaan dan Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Perumahan Rehabilitasi Program Rumah Korban Kabupaten/_Kota Bencana atau 2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Dokumen Relokasi Lokasi Relokasi Perumahan Program Kabupaten/Kota 3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Dokumen Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Dokumen Bencana 5 Pendataan clan Verifikasi Penerima Rumah Dokumen bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Dokumen Rumah Susun dan Rumah Khusus Pembangunan 1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Unit Rumah dan Rehabilitasi Rumah Korban 2 Penyusunan Site Plan danyatau Detail Dokumen Bencana atau Relokasi Engineering Design (OED)bagi Rumah Program Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kabupaterr/ Kota 3 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Ha Rumah bagi Korban Bencana 4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Unit Rumah 5 Pembangunan Rumah Khusus Unit Rumah beserta PSUbagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 6 Operasional dan Pemeliharaan Unit Rurnah Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi 314 NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 S 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan M3/Hari Air Limbah Domestik 11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi M3/Hari / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Orang Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Unit Tinja 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Dokumen 15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Rumah Tangga Prasarana IPLT 16 Rehabilitasi/ Peningkatan / Perluasan Sarana Rumah Tangga dan Prasarana IPLT 17 Supervisi Dokumen Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perlu asan Sarana dan Prasarana IPLT 31 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGlATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 PROGRAM Penanganan 1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Kasus PENINGKATAN Gangguan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan KETENTERAMAN Ketenteraman Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, DANKETERTIBAN dan Ketertiban Pelaksariaan Patroli, Pengamanan, dan UMUM Umum dalam 1 (Satu) Penl!;.awalan Daerah 2 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Kasus Kabupaten/Ko dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda ta dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dokumen dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat TinKkat Kabupaten/Kota 4 Pernberdayaan Perlindurigan Masyarakat Dokurnen dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Orang Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalarn Pelaksanaan Tuaas vane: Bernuansa Hak Asasi Manusia 6 KeIja Sarna an tar Lembaga dan Kemitraan Dokumen dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Unit Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Dokumen Ketenteraman Masyarakat 9 Penyediaan Layanan dalam rangka Laporan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Penegakan 1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Laporan Peraturan dan Peraturan Bupati_LWaliKota Daerah 2 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Laporan Kabupaten/Ko Pelaksanaan Peraturan Daerah dan tadan Peraturan Bupati/Wali Kota Peraturan 3 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Laporan Bupati/Wal Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Kota Pembinaan 1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Laporan Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Ko ta 2 PROGRAM Pelayanan 1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Dokumen PENANGGULANGAInformasi Kabupaten/Kota N BENCANA Rawan 2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Orang Bencana Edukasi (KIE)Rawan Bencana Kabupaten/Ko Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ta Pelayanan 1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Dokumen Pencegahan Bencana Kabupaten/Kota dan 2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Orang Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Terhadap Bencana 3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umurn, nan Pelindungan Masyarakat 32 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 :; 3 4 5 3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Dokumen Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Beneana Kabupaterr,' Kota 4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Unit Kesiapsiagaan Terhadap Beneana 5 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Dokumen Peneegahan dan Kesiapsiagaan 6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Kawasan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 7 Penanganan Pasea Beneana Kabupaten/Kota 8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat _._. Orang (TRC)Bencana Kabupaten/Kota 9 Penyusunan Reneana Kontijensi Dokurnen 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Beneana Orang 11 Penyusunan Reneana Penanggulangan Dokumen Kedaruratan Beneana 12 Pelatihan Ke\uarga Tanggap Bencana Alam Kel\larga Pelayanan 1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Laporan Penyelamatan Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas dan Evakuasi Korban 2 Respon Cepat Darurat Bencana Dekumen Bencana Kabupaten/Kota 3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Orang Bencana Kabupatenj Kota 4 Penyediaan Logistik Penyelarnatan dan Orang Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 5 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Laporan Danuat Bencana 6 Respon Cepat Bencana Non ALam Dokumen Epidemi/Wabah Penyakit Penataan 1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Dokumen Sistem Dasar Bencana Kabupaten/Kota Penanggulanga n Bencana 2 Penguatan Kelernbagaan Bencana Dokumen Kabupaten/Kota 3 KeIja Sarna antar Lembaga dan Kemitraan Dokumen dalam Penanggulangan Beneana Kabupaten r Kota 4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Dokumen In£orma~iKebencanaan 5 Pernbinaan dan Pengawasan Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Beneana 6 Penanganan Pasca Beneana Dokumen Kabupaten/Kota 3 Pencegahan, Pencegahan, 1 Peneegahan Kebakaran dalam Daerah Dokumen Penanggulanga N, Pengendalian, Kabupaten/Kota !penyelarnatan Pemadarnan, iKebakaran Dan Penyelamatan, Penyelarnatan dan NONKEBAKARAN Penanganan Bahan Berbahaya dan 33 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGlATAN SATUAN 1 2 3 4 5 Beracun 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dokumen Kebakaran dalam Daerah Kabupatenj Kota dalam Daerah Kabupaten/Ko 3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Laporari ta Kebakaran dan Non Kebakaran 4 Penanganan Bahan Berbahaya dan Dokumen Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota 5 Standarisa.si Sarana dan Prasarana Unit Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 6 Pengadaan Saran a dan Prasarana Dokumen Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 7 Pernbinaan Aparatur Pernadarn Kebakaran Dokumen 8 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Unit Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKlK) 9 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Orang Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penvelamatan Non Kebakaran 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Dokumen Tangga Inspeksi 1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Laporan Peralatan Kebakaran Proteksi Kebakaran 2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Laporan Kebakaran Investigasi 1 Invest1gasi KeSadianKebakaran, Meliputi Dokumen Kejadian Penelitian dan Pengujian Penyebab Kebakaran Kejadian Kebakaran Pemberdayaan 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Orang Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan dalarn Kebakaran Pencegahan Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masy_arakat Kebakaran 2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Desa/ Kelurahan Pemadam Kebakaran ~ Dukungan Pemberdayaan DQk\lmen Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Penyelenggara 1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Laporan an Operasi Pertolongan pada Peristiwa yang Pencarian dan Menimpa, Pertolongan Membahayakan, danj atau Mengancam Terhadap Keselamatan Manusia Kondisi 2 Standarisasi Sarana dan Prasarana Dokumen Membahayaka Pencarian dan Pertolongan Terhadap n Manusia Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manu siay Penyelamatan dan Evakuasi 4 Pembinaan Apararur Pencarian dan Laporan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 34 jdih.kaboki.go.id NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 PROGRAM Rehabilitasi 1 Penyediaan Permakanan Orang REHABILITASosial Dasar 2 Penyediaan Sandang Orang SOSIAL Penyandang 3 Penyediaan Alat Bantu Orang Disabilitas 4 Pemberian Pelayanan ReurrifikajsiKeluarga Orang Terlantar, 5 Pemberian Bimbingan Fiaik, Mental, Orang Anak Terlantar, Spiritual, Lanjut Usia 6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Orang Terlantar, Keluarga Penyandang Disabilitas serta Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Gelandangan Terlantar, serta Pengemis di 7 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Orang Luar Panti Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Sosial dan Kartu Identitas Anak 8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan Orang dan 9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Orang 10 Pemberian Layanan Kedaruratan Orang 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Orang 12 Pemberian Layanan Rujukan Dokume 2 PROGRAM Perlindungan 1 Penyediaan Makanan Orang PENANGANASosia! Korban 2 Penyediaan Sandang Orang BENCANA Bencana Alam 3 Penyediaan Tempat Penampungan Unit dan Sosial 4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Orang Kabupaten/ Ko 5 Pelayanan Dukungan Psikososial Orang 3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial 35 jdih.kaboki.go.id 2023 2027T hn·KotKbpSPM B·dak . Pa e . . en SI enerapan 1 ang en 1 1 an a upa en gan ornenng IT a un - -- --- --~ __ "'_l - - - - ... --- ..... - - - - - - - ,.. ~ - ::!S: 1$ - - - ~ ....... -- - -1 " .z, 17 , .......... AnIIt;u.DtnI(,MnIM ............ -.w __"..........................,...,.,. .... ...., ..., ......._ ,,- -"- ~ ...~,."UDvalll 0 ,... -"_ _""'_ -" .... " m ........... , ~ ......... " __'E _Ill 2'_ J ", -- " "" .. "" '" " ... ... ... .... " • 10 10 ,. '" ID " ". ,. l,.,....,matlpet81 "'" " "" '" "" '" " lO ... " ... " ,.,. > ....... ~~ .... ....,.IIIIIiI)..t,._.~."..,..,.lId111_pM'IIMIrM..., lIl>2 ..... .".. 'JI27.191._ "'" ""'" .... _, •"••o_ ..- 0' t.~,,1'U'IWD , ..... I , , ... ~ " -- , - ... I .... Ilm ..."...,...,., Ilm " W> l.lZ1. • ..... .....,.., ..,... " ........ " ".II .... ..... ... .., .... ..." .,. ... ..... .. "'" " - " ~ .... ...... .... ".s. """"""'" .... ..... ..... ,,..,.- OIS ..... 12.>' ......"""'" IMIII~~~ ."" _~.. .. - _"- ...,_-- , .. , "" ., , ..
5. o.~ ~ ~- - ..,. • 1>2 • • U2 •~ ... " - ~- 1_" "'" " ,.." ..... .. • '" ..... ., ." .., .. ...... .._. " " J.l .... " U .... .. -'" ...,... ~ '.... " " 7;' ... OJ .' ....,...,.". ... Of.' .. ......._ 7J .. t " 102-.".,.., • ......... ._...IMMMVIIIrp".....IIILIJ.lJ...................~,..,...._ .... _-.a .... ...." ..., ..... --......................~ ............. .."""""" ......,... -" - .. 'W ., ,..., "" " .. ,,-" .. ,~ , ..... "" , , U , ~ • • -- " " .. n , ..... " - .... " D ....... - ", ... Tb1321R 3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM 36 jdih.kaboki.go.id Venciilpaia~ SPM (H+l) Pencapalan SPM (N+lI- PenapaLII,. SP'M (N+3, 0 ,- Satuan T."", In""'" Som"'" ......... --1= ... ,- ,""",d So_ ,- L.ayananSPM oa..r(NI -.... 1'eIa""'.. -.. _nun "...,.... """"""" ~ :5= M"'" ~ Mui.I --~ ...,..." La_ _,. ArcPr>n -- "!""""'_ "'-"n ~ _. i_ ......., _." Oosor I • 4 • ~ -, 11 13 14 IS 16 17 11 19 111 22 23 14 2S 16 r1 II : PoIoionon 1<6110 11M$ 100 100 .."~-~ 1lD7 IAIleD ~TAN 1.8000 1100 1385.000.000 830 IN'IlO 1~:SHATAN 18115 100 554 N'8O ~:HATAN 'V_ l- Am,.. 18IIIlO Ampul 1""- 18115 _, 3O.IXlO.OOO.oo ,_. IT_ L561,21O 5O.ooo.mo.oo l.2WtIJO T_ 1'''''''''''Il00 l.2OO.ooo ifiijiOt 5iiJlOO,OOilJ):i <I AJ>td ... Ui, I,T...._, ,... P.... 1&115 :P....Darlh, P- 17l6!1 3O.000.mo.oo 1.8000 115.000.000 ,Med~"'" IP_ 117169 ,... 20.000,000.00 1.8000 -- 125.000.000 18115 """"' 25,000.000.00 .""uK_nl IBI*IJ 117369 BI*IJ UlOO.OOO.oo 1.8000 - NIl lU!1junpn4K "'""II 17369 Ora... 30.000.000.00 _!lIIlO_ Orq 170.000.<>10 18115 0r0r0I 7I).ooa.ooo.oo .........1........ _ ...... - ""'''I! -~ "'""" - ""'''I! 327 on.", ,., Orq 327 0r8IW - "'"'" 790 Onll" ,.., Df'IrC I'J> 1z -, 1399S ·15948 roo ... ZlD9 ;AIleD 1~:SHAfAN I6OCO llXI')I 1~<XIOooo 1.657 N'IlO ~:SHATAN 16S5O 1CXM I.lJl!I N'8O ::SHArAN fa,mulr' ...... .31B96 - 10.000.000.00 6lIlO FonnuIIr I'u....,,"'" 62IlO ......... 15._'" ,_ ,..... '!59a p-_ I:OOOlI».lIr r..... ...... ....., POIiit- .u"" ......... nl BU!u 1.59018 BU!u 2I).aJO.<Dl,CIl l6QCO - 1"·ooo.<QO 16550 - !S.aoo.ooo.oo DOk1.r/IlOIIte, Spedo'" •• bI........ .......,..., 0r8"I! 0rarI: ..,..... ,.... =<>10 Orq 10.000.000.00 - ""'''' 327 m Orq ,....000000 327 Oiiii'i" 1O.(IOO.IlOO,m I'erawat ora... 7'!10 "'" Orq , ...."""- 790 "'""C 10.(100."",00 3 -' ,1IoojI .... , 134S2 15790 100 1743 I AIleD I::SHArAN 1S20 UXIII 1180.000.000 l.m N'IlO ~;~HATAN 17111 ,_ -""" ....'" In APtIO ~::HATAN vat"" ... ,...,,, Be v_. 15790 25.1Dl.ooo.oo 163211 v_ 145."""000 17111 - ~.!mCJl! ,00 VItaminlJ Ampul 5790 ~ 163211 Ampul 1",-,""" 17111 - So,."".etes 1.1... AntIbIoIIIc Orolll ,15790 ~ 3.000.000 ....., ""'" 124.!m000 11111 Orq 125.(IOO.CJl!,W Form"'~"'" Fcnnullr ,15790 - L5.ooo.000,OO W20 """'"'" 115.! 17Ill _- I r_1Ia'/IM.... (MJBMJ Or!0I ,15790 On!ra 151Dl.000.00 1S20 ...... 116.000.000 1n11 Or-. ~6,(IOO.CJl! .00 ,'bud.n_~(1OAj BU!u 15790 ..... 20.000.000,00 W20 """" .34.000.000 11111 ..... 34,(100.000 ,00 """'/"""'"'-"- "'""II ~ Or-. IWdon 0r8IW 327 m ClrIIfI 327 onq- - 0I'8IfI 7!10 ""' ""'" 7!iO "'""t • PoIoionon __ 76903 - 100 <~n •• ~~ iloPBO ~TAN 692Bl UXIII 330.000.000 lL141 N'8O ~:~HATAN 71XIIlO UXIII ~"-~~~.427 APaD ~:SHATAN oj ~=~..:!t~=IKPSPI- .-....... - Clotumen ..,-"'""" .......... 1l92!lO 00kUmen SCO.OOO 71XIIlO ~ _IDl.oo bl ,;;;;nq"' ,~~ """ '""-,' ........ - Form"'" - - <~~~"" Fotmui, 692!lO Formul. 5.000.000 71XIIlO - s.ooo.OOO,OO 'l ""kulWtu IbudanAnal! (KIA! -. IS.... ,. BU!u """" 692!lO ,. BU!u ".000000 71XIIlO IUu 35.000.000.00 ., V'"mlnA''''' ._.. - "-" 09200 ._. ''''.000.000 71XIIlO - 30.000.000,00 'J V'...... nAM ..... ._.. - - 7.856.000.00 09200 !'"P"" ....WIlooo 71XIIlO _, 30.000000,00 ~- :O'f·~B·1iIb,Compel<, - v_ 6O.IDl.ooo.oo - 692Bl - 75.SDO.ooo 71XIIlO V_ !lS.5OQ.OOO,OO Tabel 3.2.2 Renaksi Penerapan sPM Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan KomeringIlir Tabun 2023·2027 37 jdih.kaboki.go.id PencapoianSl'M (,..1) Poncopolon SPM1,..2) '_nSPM(,..]) a ItldiIcabK Satuan T","" Sum".. ,- Sumbo. 1- ..... 50_ -LayananSPrJI o.... IN) InIsIasI --- _no ,- -- -.. _n - - - PenetWna """' ~ Mutu (oyo ... RooI""" La_ - _n ~ ...- -- -- ~ -.. - : ...- Anaa.an DoSII' ~ Dow 1 2 , 4 5 6 8 • W 11 12 i3 1.4 ,. 16 17 18 19 10 21 24 25 16 >7 -"'" I) Vp5ln Imunkasi Da5illr:H80, BeG, ftoUQ,IPV.OPT• - Va""" 1lJ).1XIO.000,oo VaIaIn 6OlOO v_ 6O.DOO.ooo lOCUl ~ 60.000.000,00 HB·Hlb,Ca.... k.~" ~ JarumSuntikdanSa"an HilbfsPl_UI8ttP UN< lJIlIt 12.&I6.8IlO.oo UnIt 6!IlOO Uri! 50.000.000 UN< 50.000.000,00I) __ ~Id Po.., ,g P- 10500.000.00 "".., 6!IlOO -- 35.000.000 'I000O ,.. 35.000.000,00 J l_ Or-. sn Omc o..rc "'" 100'q 7 ~ kI 00kI0r Ororc ,g Omc Orq • Or-. 4 """"'1)- Orans 700 ""'''' """11 42 0..,. [QIOns m """GIll a..,.. 118 Or... o..rc m 0..,. 5.000.000 7!10 ~ .DOO.ooo.OO n I buru000 a..,.. 0raIC o..rc 33 Ororc 3! ~ .o} ladIIr KneI'1nan 0..,. Or.", a..,.. 33 Or-. 4.000.000 3! P'ans DOO.ooo.oo 5 PoIopoon __ 11110_._ I>lIIAS Ull!< 400.000.000 OIHAS 400.000.000,00 .507 N'8I) lIAS 115498 118812 UD 100.000000.00 N'8I) KESEHATAN I2000O 11.395 APIlIJ IUSENAtAN 121580 100!6 I<ESEHATAN .J 80lru Ilaport_,*" .... 118812 ..., J.56060ooo,oo ..., I2000O ..., 1lJ).000000 121580 ..., 100.000.000.00 b) Bukl.l PetnitnQuan Kesehamn .... 118812 .... l..564.3tiD,IXIJ,OO l20000 ..., 10ClQOO.QIXI I2l5BO - 100,000.000.00 ct KuesIJner Sbinllll: ~n 00I:0me0 118812 Ookomen 297.030.000.00 I2000O Ookurnen 4.000.000 I2IS81l - 000000.00 dl=,::=::,,=~-00I:0me0 33 OoIwmen UOO.OOO.OO 33 Ookurnen 4.000.000 3! - DOO.OOO.oo ) FormulltFl:ekapttulasiHa~1~ilVaniin I(neha~n - 33 - 3.300.000.00 33 - 4.OO1.aco 3! - DOO.OOO.oo e tJ.a" SekoIah dan RIl!maI& di Luar SetoIah ij DoIcIer/llOkt..-IiII Oro", 33 Oronl 33 0..,. 4O.DOO.ooo 3! ~ 40.000.000.00_. ""''' 33 Ononl 33 0..,. 35.000.000 I"'"' ... uw......... hjPot_ Oro,. 33 Ororc 33 0..,. 35.DOO.ooo 3! I"'"' ".000.000.00 An"GId Ororc lie Ororc 33 0..,. 30.000000 3! I"'"' .... 1Xn000.00 » Teoap ~ Masyttabt 00008 sa 0r0nI ie Ororc I5.DOO.OOO 3! [Otot 15.DOO.ooo.oo GIAI Orons "" 0r0nI 33 Ororc ,,..DOO._ 3! "'"' 13.000 .00 I) KaderlCesltNtan Ororc 3765 0rmI 33 Ororc 20.000.000 3! ~ 20.000.000.00 , ____ UIiI_ 478312 21115. 100!6 436.065.000.00 4602 APIID I>lIIAS 223160 ]roll 25G.000000 U52 APIlIJ DIHAS 223160 100!6 3IJl.000.000.oo 301 APIlIJ ~:HATANKESEHATAN KE~HATAN , _ dan modIa ....... 1I<asI. -....... Edokao p.aom.n 132 - 132.065.000.00 132 .- SO.QOOooo 1]2 -- 80.000.000.00, lKIEI Alit Ulwr IkIrat iJadotn.AI..-tUW" TInaI 8adan, Ala-t ~ 2Il5.DOO.ooo.110b) Utur-LintbC-Perut, renslmeter, Gh.A:cmeter.Tes Urit 21115g Urit 300.000000.00 223160 UnII: 185.000.000 223160 StripGlJla [)iirilh,Lancet,'iCapasAikohol, KrtrvATf!S c) =M~~:aea:n==:"(SI~~00Iwm0n 33 OoIwmen 4.ooo.ooo.co 33 0010..... 5.000.000 3! Dckumon 000.000.00 d) DoIcIer Clrq oil Clrq oil 0..,. 42 Oro".._ or.". 327 Ororc "" Ororc 327 or.". ij- ar.,. 700 0ran8 m 0..,. "'" or.". ~ IAnIlGitl or.,. I" IJI'lII'jI .. 0..,. 46 or.". hl......K_n--. 0..,. 118 0ran8 118 Ororc ua ""'.I) Tef\qaNon <an~ 0..", 0nnI 33 0ran8 lG.IXIlCXlO 3! ""'". mooo.ooo.oo , ,.._---...... 1;$915 50766 588.935.000.00 133 APfI() I>lHAS 52112 ]roll 150.000"000 100 APIlIJ DlIIAS 53012 JJD; 250.DOO.ooo.oo ~ .... piNAS ~ KESE.... TAN KESEHATAN ESEHATAN -, Strip Ujl P..... rilcso.nGui. Doral1.1Cde-.! ,,_ ,.,... 200.000.000.00 52112 - 1(11.000.000 53012 Pabt 1OO.DOO.ooo.oo 38 jdih.kaboki.go.id ..... ""'" PtftcI,fNlltt1J1'M(H-tlJ Plne"Plliln5Pliol\M+ll ItIlftCllPl'11'I5'M(Hoo1) .,. ...... - -- - ...... - - - - - ...... ,_.."'" '" -.. - -.. -- -..... -- IS· ....... -" ~ ....... -" ~ ...... -- I' ~_""'''''' -.. I*'" .... I..... ..... i""''' ...., i""'" --' Tabel 3.2.4 Renakai Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 42023-2027 ""'" 1'WU,.I4III,WM ,~l) PwII:.I,.IMIIIM(""~. Plnclplfltl'llrM(IfooJ) .., .-'" - - ..- _.. ... ...... ........ -- ..... ...... -..~ - -.. -.. -.. - -.. -- O!I ¥ =e: -"""'. ~-- -" ....... -" - -", , ....... MbA "lIIIcWwu1"*'* Air I!IUD\IIIa ' •• tHIIIft ',500 41.110.000.000 ..... PIJ'~ ·)['='::,'"-~:"!/:.t::J,II~==:;l=rto";:'~:::;:':;$I"A~/{I"""(I":~~" lS1Q~ 171 ,'" .... DPRK .. III C" !!.~~142.740.000 1.6"'300.001) .PIt ~J ;;,~~"':"'::rC::::~tkgn:lI==~:ffli:J'"..ttm::::"$::/,::::c.,5''''''''''rwen ttdlit "'_'W """""'-'l~ ~ 1}:':t';11PII,_.'";,:~~ Z:;::(:.~=N,.;!.q~~~':'"';:j~~--" ;;; 59'15 ,. 50 9,21'.+9(1,000 ..... DPfll(P ,10 '.4.10.611.000 C· ~m,:s Ii) 1~=I1"',:;,;~,:~~,,,:::::,~,.~(i;::=~~:Q':~::'::.'"m":'::::/;::,:::Z ....... .... btrrtwul .. tJd41k .... tfJGu} ,.._ • ..,.,aa ~ ......... D.AlrUmbllla DoIMItIk 40 4.1110.000.000 "".0 ~~....A a) f!~lJ~'ra'r:'N!L~/~lf".'"::t(::::::"1i!=~lJ:::~'t/i::::~~:::.'::/tQ!IMIA Rum" 12" 100 000 APSe OPAKP ... 1.285.480.000 ~e I... ,.._ .l.1Ii11....IOO'OOO .'""S'ltwmAtrtglJulrlanAn- ~',,*""DomtIt/IrJ,"rflPdt(JPALNJ "mAh, KoIalIU. "'~".n ....... 1200 000 600 ...8. D:PlU(Ptil rlfr Ilrnbtllr fIo""Jtf~ (flkwI dflllQl' b'WIIfttI~"..ilrclt """lI.1ah pHI.allff *lWGn /wiIGhtrm ,....... 1.194,300,000i IMl'ldjjdult cZ5/fwrz/tHlt:lrJI') S/6,.11IlJtI.oIaa" 04.t,. "'''''all- lMlIYlftlt ImJrlPQt (S',UN) t.rlI(1dap "~.jllW'"'~"QI1 ,,"mo'dfr tlmHlI to"...,,, (d'kn~ amah ltql ,",,9'Dnrktrt }1alljJ krnlllklm 1:1, 1t"'I)'GlIl 17. m m ..... 'O.... I(P c] ;=:~"t!~.~,.t,::,/,z~~1t::~;/:.t:'!:y.1t4"yaltfJ ~".Dtld"patmtIJrt ,.._ 315.000.000 dJ =a~':f':::':!:II~'~~,,:::(.:;::n:;::r.;:~:~~Or;,.,~::'':~'l3lCUMW' ~= 15'101 ,N 17, ~utll'" Pw~,,!D""rn AI,. ~}lNJaltDamati~r.rpwnt ts ~~ .." e.rlIQGap,,:uall.t1t.prioysrllOn ........ • 1 ::,,:Iu~t"":1"'::;:'C:::~a~~:!,,:~=:~:;:~1I ,.4.,.uJnjlflV.lI lCIP4'hrait,.._ Tabel 3.2.3 Renakai Penerapan SPM Bidang PekeJjaan Umum Kabupaten Ogan Kotnering llir Tahun 2023-2027 39 jdih.kaboki.go.id """ ....= .- ...., ....... - -- .,""""'" . .,."""". 110.1.. .000 .",_." ,,,,_.,, ;,.......,.. - I" I"" '" -- OJ XI ...., ., ...., ""'" --- - lOJJIXI.ooo., '''''''''''''' IlII2S7l..,. _, ....,..., "",.,"'" """"""" '" 1 • XI " " 71 In a I' 71 , • I' lIJ) I'" II • .., 1 1 XI " -- ..- - ..., .... ... ,.,.000 _, ., '" , XI ,. sa , 1 _llO n , , "" • "'" , , XI " - , ., XI , XI .,., "'" 1 . " " ._ _ .., ' >._ " ., ,,, I- I- 1- ., == ... ...... --. - -"" Tabe13.2.5 Renaksi Penerapan SPMBidang Ketenteraman.KetertibanUrnuzn,Dan pe!indunganMasyarakatOgan Komering Hit Tahun 2023-2027 40 jdih.kaboki.go.id ~!~~~~~~~~~~RRRR~ m~~~~~~~RRRR~ g~~~~~~~~RRR~ I~ j jl~ §~;§§§~§§ ~~~~~ ,~~"~" ~~~~~ i~~~i~~2i RRR~ J ~ r -I tl ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I~ II J ~ H ... IS i QJ jdih.kaboki.go.id Zt ooo'Q09'tZ m 000"008'61 I OOO'COO'it r IIuoJn ,.......... - u_ . ooo'OOt't££ D'l OOO'OO'l'toIO "' OOOOOS'l600'P 000'000'9£2 "' ""'" """'"'_DtOIIjIIq"""'fllu~ Ip OOO'COO~ Ot 000'000'5 t 001)'000" t IuUO ~--,..,-I' OOO~ ot ooo'm= stt IlIlOl10'H6 ost IWO Iu.pJes "l'etpMUild Iq 000'OOO'ffi'9 m OOO'll<Z-m:', stt OOO'OOO'S60'I> ost IuLoO ueur)jeUW(I UHlPMu. I- 'IIIISOS ""'" -, D'l szt 1i6l lVIS()!; Cl9dY OOO"iLl'IfOCS 5U 9l m l't1S05 0IId'f 000'00S'IIIS"I0 051 EDt Ott ~ SM<i<l SVIIla SVNIIl __ ....... _OIIIOd_d_.L __ !II(OOS_...uopu ........ _ 000'000'££ at 000'0SZ1lf , ooo'/JOS.. t £ IWO IJt1Il'IhJueueAe, ~ 000'00071 ot OOO'OOO'U 5 000'000'9 E IuLoO _ _.,.. ",...,.0 u__ I>J OOO1IOOT[ ot OOO'OOO'U 5 000'000'9 E __ ~u"""",u_ II 000'00071 D'l OOO'OOO'U 5 Q!lQ]~!o'9 E IIuoJn ~UIPUIllIP~uidV8U8"'tll5lJ 158 ''''p u,,_"'" '!!l._lP!puodu<u. ! OOO'OOO'zt ot OOO'OOO'U 5 0001l5t'09t'l 000'000" £ ""11lJ'11PUOdO'1_P'I>I"11/~ ..... _ ...... ''''''11 14Iuo'(! ~." ..... 'UOJN1!JOlI_""'~ .. """"L ••""'~'"'"' ___ ooo"008,t ot 000'0S9't 5 ooo1llln £ Iuo'(! '~UIIIlU- __ JOlI_"""'~ __ III
(001)01(61: ot OOO'OS(i'9t 5 ooo'oosn E Iuo'(! Il!JiOJuep tnWIds'I~UIW"lSYud~!qut!1.I1KtWad II ooo1lll9'6 0'1 ooo'oon I 000'000'8 I Iuo'(! llIEdu_u .._~u_ I- 000'006< ot ooo'5L5'£ 5 co'OOO'OSfi't s Iue'I) a.pues IoIlItfpiAuild IP 000_'8 ot ooo'OOl'L 5 co'ooo'oon s ....., ~ IoItitJPMuad I' 000'000'96 ot 000'000'88 01 000'000'08 01 ....., ~jq"""",,,~,,/Ue)~JNI~ulNel.e(lJ'81PMUI Iq 000'OOO'OlYl: ot 000'OOO00l'l 005 OOD'OOO'OOO'Z !lOS ....., ~ urpe~ UIU!,s,fl (- l't'I50S """" 000'0Ilt"05!n ot 'IYI$OS' Cl9dY _otrt 5 l't1S05 OM' OOO'OSl'etrZ IE 0') s ~J...,tp .. wduadw..,udu... ~..,~~IIUI\I.·--aIIlfSOgI'-.Jq ..... •SY>IIO _Ill _10 000'00l'61 Ot OOO'OO9'U zt 000'000'99 It """'0 ~ ............ '"~ Z .. 5Z fl £Z n: It st 'Bl it 9t sr t1 £1 It 6 S 9 5 I> E Z t u....., JOIO() "..,..., mt'(J .........., m<Q.._ - -!""II "'"*1 ".,..... - - ...-, ...- - -- u"_' ,___ ","1'1 ""'IJOUOd - 0IIII'0U04 ,."... ._ ~ '- '""'I1JOd - _d - IN) W4Sue-ue.w, - _.,os _UI -, JOq"'"5 ..,..., _, '"'1- fRII!UI JORO _I ON lE+N) I'tIdSu.'h!)U~ (l+H) 1'16 '0)00"""'" 11++11WdS Utltcl,:H»d ""1'1 - jdih.kaboki.go.id 43 Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPMmenjadi prioritas pembangunan di daerah. Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJASKPDdan RKASKPD.Sistematik ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dati filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendekj tahunan. Untuk itu Renaksi Penerapan SPMini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1.Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2.Integrasi rencana pemenuhan SPMpada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dapat dilakukan pada saat perumusan:

a.Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
b.Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
c.Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan WajibPelayanan Dasar.
d.Strategi, arab. kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arab kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
e.Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
f.Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. jdih.kaboki.go.id
1. 3.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)dapat dilakukan pada saat perumusan:
a.Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan. pencapaian program dan. kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
b.Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
c.Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
d.Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
e.Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
1. 4.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
a.Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
b.Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
c.Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
d.Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam. pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
e.Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
f.Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
1. 5.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
a.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasipencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
b.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
c.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. 44 jdih.kaboki.go.id 45
1. 6.Integrasi Renaksi Penerapan SPMKe Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD J RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPO) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBOyang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
a.Kebijakan Umum APBO (KUA)adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
h.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PO untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
c.Rencana Kerja Anggaran (RKA)PO adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD. jdih.kaboki.go.id BABIV PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORANPELAKSANAANSPM 4.1. PEMANTAUANDANEVALUASISPM Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan Iayanan Dasar SPMdi daerah terpenuhi, maka perIu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwuIan. Dalam hal ini kegiatan pemantauan Iebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berIangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangandan masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prrnaip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPMadalah sebagai berikut:
1. 1.Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan hahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama- sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terhuka.
2. 2.Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak- pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. 3.Penggunaan sumher daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumher daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumher daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagaiperiengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan. 46 jdih.kaboki.go.id Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasH yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dila.kukanjika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM. Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Ogan Komeringllir, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPMitu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 1000/0 dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan. 47
4. 4.Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program.dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. 5.Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggungjawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati. Adanya pelaksanaan pemantauan ini memilikifungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:
a.Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
b.Pemeriksaan/ auditing, pemantauan menetapkan apakah sumher dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target)telah mencapai mereka.
c.Laporari/ accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung"hasH perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
d.Penjelasan/ explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. jdih.kaboki.go.id
c.Aspek Koordinasi Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain: 1) Apakah tim penerapan SPMtelah terbentuk? 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM)dalam menerapakan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah7 Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa altematif solusi yang mungkin dilakukan? 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi7 Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi? 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi7 5) Bagaimanahubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintahyang memberikanlayanan dasar (SPM)di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
b.AspekSDM. Beberapapertanyaan dasar pada aspek SDMantara lain:
1. 1.Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada rnaarng- masing bidang SPM?
2. 2.Bagaimana lcualifikasi SDMpelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDMpada masing-masingkategori tersebut?
3. 3.Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
4. 4.Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkaatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDMyang akan dilibatkan? 48 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan iderrtifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:
a.Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
1. 1.Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. 2.Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. 3.Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4. 4.Sumber Daya Manusia (SDM)Pelaksana Layanan Dasar. jdih.kaboki.go.id
d.Aspek ManajemenKerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain: 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM?Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi? 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPMjadi terhambat? 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
e.Aspek Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain: 1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya? 2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan mebuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM?apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran? 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak. menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan? 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa? 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh 6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya? 7) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani? 8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lernbaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya? 49 jdih.kaboki.go.id 4.2. PELAPORANPELAKSANAANRENAKSIPENERAPANSPM Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Dalarn NegeriNomor59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,Gubernur, Bupati-Walikota menyarnpaikan laporan SPM secara triwuIan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM):https: II spm.bangda.kemendagri.gojd, Analisis capaian SPM mengacu pada materi utarna pencapaian SPM dalarn Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM,anggaran yang dialokasikan oIeh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.
a.Indeks Pencapaian SPM. 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM; 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalarn dokumen perencanaan. Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalarn merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalarnan, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Narnun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan. Jenis Mutu Indikator Presentase No Pelayanan Layanan SPM Satuan Target Realisasi Capaian Permasalahan Dasar Dasar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM so Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalarn Rencana Aksi sebagai berikut: jdih.kaboki.go.id
b.Anggaran SPM. 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan? 2) Bagaimana SPMdiposisikan? 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM? 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM? 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
c.Permasalahan SPM. 1) Mengapaterdapat gap dalam pemenuhan SPMdi daerah? 2) Apa saja permasalahan yang dihadapai dalam tiap tahapan penerapan SPM? 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sl jdih.kaboki.go.id
1. 1.Perlunya diadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Perrnendagri Nomor 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenanganpemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Ogan KomeringIlir.
2. 2.Perlu penguatan Tim Penerapan SPM Daerah Kabupaten Ogan Komeringllir berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Keputusan MenteriDalam NegeriNomor 050-5889 Tahun 2021.
3. 3.Tim penerapan SPM Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir secepatnya mengoordinasikan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. 4.Perlu bimbingan kepada Tim Penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Perrnendagri Nomor59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulan yang dilaporkan kedalam Aplikasie- SPM sebagai berikut : https: II spm.bangda.kernendagri.gojdl 5.2. SARAN Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM. Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM,memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerirna dan mutu layanan dasar serta surnber pendanaan yang merupakan komitrnen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPMselama 5 tahun ke depan. 5.1. KESIMPULAN BABV KESIMPULANDANSARAN S2 jdih.kaboki.go.id Kepala Bagian Hukum I 'tV I Paraf Koordinasi Paraf Hirarki Sekretaris Daerah =,-, Asisten Pemerintahan dan Kesra t~ Kabag Tata Pemerintahan /"'- / MUC ENDI MAHZAREKI BUPATIOGANKOMERINGILIR,
5. 5.Perlu adanya skema pemhiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama Corporate Social Responsbility (CSR) dan sumber- sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Ogan KomeringIlir. 53 jdih.kaboki.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…