DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Disiplin Pegawai Pemeritnah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewajiban dan Larangan PPPK; Hukum Disiplin; Tata Cara Pengenaan Hukuman DIsiplin; Izin Perkawinan dan Perceraian; Berlakunya Hukuman Disiplin dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin; Upaya Administratif; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkualitas tinggi;
b.bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib mematuhi disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan PeIjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir. BUPATIOGANKOMERINGILIR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG DISIPLINPEGAWAIPEMERINTAHDENGANPERJANJIANKERJA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR PROVlNSISUMATERASELATAN PERATURANBUPATIOGANKOMERINGILIR NOMOR 8 TAHUN2025 BUPATI OGAN KOMERING ILIR jdih.kaboki.go.id

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6841);
5.Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7301);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3424);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6264);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6718);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah .. jdih.kaboki.go.id Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
3.Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASNadalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjayang melakukan pelanggaran disiplin.
9.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izirr/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah kesanggupan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA DI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN PERATURAN PEMERINTAH LINGKUNGAN KOMERINGILIR. Menetapkan MEMUTUSKAN: (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubaban atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10.Peraturan Badan KepegawaianNegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2022 (Nomor384). jdih.kaboki.go.id Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati irii meliputi:

a.kewajiban dan larangan PPPKi
b.hukuman disiplin;
c.tata cara pengenaan hukuman disiplin;
d.izin perkawinan dan perceraian;
e.berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin; dan
f.upaya administratif.

Pasal 2

10.Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selamajam kerja yang ditentukan.
11.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
12.Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari darr/atau Malam hari.
13.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan,tulisan,atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja,
14.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
15.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
16.Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
17.Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
18.Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat peJanggaran disiplin.
19.Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan I atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, darr/atau pemerintah/ negara. jdih.kaboki.go.id

(2)Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),PPPK wajib:
1. a.menghadiri dan mengucapkan sumpahjjanji PPPKdan sumpahjjanji jabatan;
2. b.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, danj atau golongan;
3. c.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
4. d.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. e.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
6. f.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik- baiknya;
7. g.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;dan
8. h.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(1)Setiap PPPKwajib:
1. a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
2. b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
4. d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
6. f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
7. g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
8. h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayahKabupaten. Pasa14 BagianKedua Kewajiban
(1)PPPKwajib menaati kewajibandan menghindarilarangan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam .maupun di luar jam kerja.

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 3

BagianKesatu Umum BABIV HUKUMANDISIPLIN PPPKdilarang:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadidarr/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan denganjabatan;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d.'bekeIja pada lembaga atau organisasi intemasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
e.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
f.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g.melakukan pungutan di luar ketentuan;
h.melakukan kegiatan yang merugikan negara;
i.bertindak sewenang-wenang terhadapbawahan; J. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k.menerima hadiah yang berhubungan denganjabatan dan/ataupekeIjaan;
1. 1.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;dan
n.memberikan dukungan kepada calon Presiderr/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. 1.ikut kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASNlain;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. 5.membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga,dan masyarakat; darr/atau
7. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. Pasa15

(1)Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit KeIja;
2. b.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
3. c.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran,dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
4. d.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang,baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Ketja;
5. e.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, apabila
(4)Jenis Hukuman Disiplinberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
2. b.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam)bulan;
2. b.pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan)bulan; atau
3. c.Pemotongangaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(2).Jenis Hukuman Disiplin nngan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis. (I) Tingkat Hukuman Disiplinterdiri atas:
4. a.hukuman Disiplinringan;
5. b.hukuman Disiplinsedang; atau
6. c.hukuman Disiplinberat.

BAB III

KEWAJIBANDANLARANGANPPPK jdih.kaboki.go.id Pasal 6 PPPKyang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin

Pasal 7

a.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf b,apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerjadan/ atau instansi yang bersangkutan;
b.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instan si yang bersangkutan;
c.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
d.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran,dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e,apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
e.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang,baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instan si yang bersangkutan;
f.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatifpada instansi yang bersangkutan; dan
g.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana Pasa19

(2)Hukuman Disiplinringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPKyang tidak memenuhi ketentuan:
1. a.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, darr/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
2. b.masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf e yang berdampak pada Unit Kerja berupa:
  1. 1.teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
  2. 2.teguran tertulis bagi PPPKyang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam)hari kerja dalam l (satu)tahun; dan
  3. 3.pemyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPKyang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
3. c.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik- baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;dan
4. d.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja. pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;dan
5. f.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja. jdih.kaboki.go.id
(1)Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
1. a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat
(1)huruf a, apabila pelanggaran berdarnpak negatif pada Unit Kcrja, instansi, darr/atau negara;
1. b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; PasallO dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatifpada instansi yang bersangkutan.
(2)Hukuman Disiplinsedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPKyang tidak memenuhi ketentuan:
1. a.menghadiri dan mengucapkan sumpahjjanji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
2. b.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang,danj atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)hurufb,apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
3. c.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
4. d.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;
5. e.rnasuk Kerjadan rnenaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf e berupa:
  1. 1.pemotongan gaji pokok sebesar 250/0(dua puluh lima persen) selama 6 (enarn) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sarnpai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalarn 1 (satu) tahun;
  2. 2.pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selarna 14 (empat belas) sarnpai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1(satu) tahun; dan
  3. 3.pernotongan gaji pokok sebesar 250/0(dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPKyang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selarna 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
6. f.menggunakan dan rnemelihara barang milik negara dengan sebaik- baiknya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf f, apabila, pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
7. g.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran terdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. jdih.kaboki.go.id
(2)Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPKyang tidak memenuhi ketentuan:
1. a.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang.darr/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b,apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara darr/atau pemerintah;
2. b.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasa!4 ayat (2)huruf c, apabila pelanggaran berdarnpak negatif pada negara darr/atau pemerintah;
3. c.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang dilakukan pejabat pimpinan tinggidan pejabat lainnya;
4. d.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf e berupa:
  1. 1.pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPKdengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPKyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu)tahun; dan
  2. 2.pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPKdengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPKyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama10 (sepuluh) hari.
5. e.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurufh.
6. c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c,apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
7. d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
8. e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran , kesadaran,dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
9. f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di Iuar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
10. g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
11. h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara. -10· jdih.kaboki.go.id Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPKyang melanggarketentuan larangan:
12. a.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
13. b.melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja danjatau instansi yang bersangkutan;
14. c.Melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
15. d.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
16. e.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
17. f.menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
18. g.memberikan dukungan kepada calon PresidenjWakil Presiden, calon Bupati/ Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota DewanPerwakilanDaerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut kampanye danIatau menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 1 dan angka 2.

Pasal 12

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPKyang melanggarketentuan larangan:

a.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak,dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud , dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
b.melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
c.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;dan
d.menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatifpada Unit Kerja. Pasall1 Paragraf2 PelanggaranTerhadapLarangan jdih.kaboki.go.id

(1)PPPKyang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam PasaI 10 ayat (2) huruf d angka 2, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
(2)Penghentian pembayaran gaji bagi PPPKyang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 14

Hukuman Disiplinberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf c dijatuhkan bagi PPPKyang melanggarketentuan larangan:

a.menyalahgunakan wewenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan denganjabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b; c.. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/ atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
d.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
e.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan Zatau pemerintah;
f.melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara darr/atau pemerintah;
g.menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan danj'atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
h.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1;
i.memberikan dukungan kepada calon Presiderr/Wakil Presiden,calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah,atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n angka 3 sampai dengan angka 7 dengan cara:
1. 1.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASNlain;
2. 2.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
3. 3.Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
4. 4.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan , atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan Iatau
5. 5.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat KeteranganTanda Penduduk.

Pasal 13

jdih.kaboki.go.id Tata cara Pengenaan sanksi Disiplin bagi PPPKdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai NegeriSipil. Pasa118 BABV TATACARAPENGENAANHUKUMANDISIPLIN

a.pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
b.melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/ ataupidana umum;
d.menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; atau
e.dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Pasa117 Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:
a.dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
b.melakukan pelanggaran disiplin PPPKtingkat berat; dan
c.tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjiankerja, Pasal 16

(1)Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
(2)Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

Pasal 15

jdih.kaboki.go.id (I) Bupati yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPKyang bersangkutan.

(2)Apabila alasan dan syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan,maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari istri PPPK yang mengajukan permohonan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
(3)Sebelum mengambil keputusan, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk memanggil PPPKyang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasihat.

Pasal 22

(1)Setiap atasan yang menerima permintaan izm dari PPPK di lingkungannya,untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Bupati melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.
(2)Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suamijistri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 21

(1)PPPKpria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Bupati.
(2)PPPKwanita tidak diizinkan untuk menjadi istri keduaj ketigajkeempat.
(3)Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati secara hierarki.
(4)Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristri lebih dari seorang.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…