DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERINGILIR Mengingat ,7 Menimbang TEKNISPEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGABELAS YANGBERSUMBERDARIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUN2025 PERATURANBUPATIOGANKOMERINGILIR NOMOR 9 TAHUN2025 TENTANG PROVINSI SUMATERA SELATAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR jdih.kaboki.go.id BABII. ... Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering llir yang dimaksud dengan;

1.Pemerintahan Daerah adalah pe~yelenggaraan urusan pemeritahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan P~rwak:ilan Rakyat""'-Baerah::;@s_gl!rutasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Uhdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. I
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat f~rtentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Perathran perundang-undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan R~~t Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DP~ Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calonPegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen). i;
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPKadalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang di angkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan . tah II pemenn an.
7.Hari raya adalah hari raya Idul Fitri. BABI KETENTU* UMUM pasL 1 e- Menetapkan: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YA~G BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATANDANBE~ANJADAERAHTAHUN2025. MEMUTUSKAN: II
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum II Daerah (Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 2 ,. r jdih.kaboki.go.id

(2)Dalam hal guru ....
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan.
5. e.tambahan penghasilan paling ipanyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan denganl memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketetapan peraturan perundang- undangan. I sesuai pangkat, jabatan, peringkat ~abatan, atau kelas jabatannya.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi PNS dalamjabatan : _ a. pimpinan tinggi atau dalam.jabatan setara jabatan pimpinan tinggi; b.administrator atau dalam.jabataP yang setara jabatan administrator;
1. c.pegawas atau dalam.jabatan ymi,gsetara jabatan pegawas;
2. d.fungsional utama;
3. e.fungsional ahli madya;
4. f.fungsional ahli muda;
5. g.fungsional ahli pertama;
6. h.fungsional penyelia;
7. i.fungsional mahir;
8. j.fungsional terampi1; ----/-:::..__::""__-,__., k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberik~ kepada PNS;
1. a.sedang cuti diluar tanggungan hegara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar in~tansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang Ilgajinyadi bayar oleh instansi tempat penugasan.
(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Pejabat Negara;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umuni Daerah; II
5. e.Pegawai Non Pegawai Aparatur ~ipi1Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK. Pa~al2 Umum B/lli IT PEMBERIANTUNJANGANHARtRAYADANGAJI KETIGABELAS 3 jdih.kaboki.go.id Bagian Ketiga....
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,lldapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji keti~a belas bagi:
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan .Layanan Umum Daerah. paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umuru/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang ~Ikngkat,jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara. I Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPKberlaku ketentuan:
3. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan I tunjangan Hari Raya dan gaji 'iketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
4. b.PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
5. c.PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggall Juni Tahun 2025, tid~ diberlkan gaji1{etiga:;.bela~,,_
(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) b~lan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, _kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan TUnjangan Hari Raya.
(7)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNSmeliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) d¥i gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga; I
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan' memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4 .' jdih.kaboki.go.id BABV .... Pendanaan -pemberian -tunjangan -hru:i -raya -dan -gaji -keriga -belas .dapat bersumber dari: II
6. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
7. b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. I' t PaShl7 I' I ·BAB·I¥ PENDANAAN Proses Pembayaran Tunjangan Hari ~aya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-urldangan yang berlaku.
(1)Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (limabelas) 'harikerja sebelum ~ggal RarlRaya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya Isebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. II (31 Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud .4 pada ayat (1) didasarkan pada Ilbesaran 'komponen penghasilan yang c,J' dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana ~~sud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025,.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Bel~~ dapet dfbayarkan setelah -bulan durrl Tahun 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulanjpada bulan MerTahun~25 ~_ 'Pa~a1'6

Pasal 5

II Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa19 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

PEMBAYARAN " Pasal sl I, Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangah Hari Raya.

Pasal 8

BABV KETENTUANPENUTUP 6 jdih.kaboki.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…