DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, Pemungutan dan Penagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Keberatan dan Banding, Pengurangan dan Pembebasan Pajak, Pembetulan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, Kadaluwarsa Penagihan Pajak, Pembebasan Pajak, Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 35, Pasal 45, Pasal 53, Pasal 61, dan Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamantkan Tata Cara Pelaksananaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Atas Makan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir serta Kesenian dan Hiburan diatur dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makan dan/atau Minuman, Atas Tenaga Listrik, Atas Jasa Perhotelan, Atas Jasa Parkir serta Atas Jasa Kesenian dan Hiburan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesi Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); jdih.pakpakbharatkab.go.id 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapak kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebabagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang jdih.pakpakbharatkab.go.id 3 Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 1) Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 163). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PARATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN, ATAS TENAGA LISTRIK, ATAS JASA PERHOTELAN, ATAS JASA PARKIR SERTA ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh jdih.pakpakbharatkab.go.id 4 Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
7.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
9.Layanan Perbankan Elektrinik aadalah layanan bagi nasabah Bank untuk memproleh imformasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.
10.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
11.Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD, adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15.Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT, adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
17.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. jdih.pakpakbharatkab.go.id 5
18.Restoran adalah fasilitas penyediaan pelayanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
19.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
20.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
21.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
23.Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
24.Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
25.Objek PBJT adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan.
26.Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
27.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
28.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak, Subjek Pajak, objek Retribusi, dan/atau Subjek Retribusi, penentuan besarnya Pajak yang terutang dan/atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan/atau Retribusi kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
29.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
30.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
31.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
33.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
34.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak jdih.pakpakbharatkab.go.id 6 terutang dan tidak ada kredit Pajak.
35.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan penulisan, kesalahan penghitungan, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
38.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39.Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
40.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41.Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
42.Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
43.Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
45.Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
46.Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
47.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah. jdih.pakpakbharatkab.go.id 7

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1)Setiap Wajib Pajak yang memiliki objek pajak daerah wajib mendaftarkan sebagai Wajib Pajak Daerah dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala BPKPD termasuk Subjek pajak bendahara pengeluaran SKPD/Pemerintahan Desa yang belanja makanan dan minuman serta jasa hotelnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(2)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik usaha atau kuasanya dengan melampirkan:
1. a.fotokopi identitas diri;
2. b.surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);
3. c.surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa; dan
4. d.Fotokopi SK Bendahara Pengeluaran (apabila subjek pajaknya SKPD/Pemerintahan Desa).
(3)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala BPKPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
(4)Pemilik usaha atau kuasanya yang telah mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, maka Kepala BPKPD menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan NPWPD.
(5)Apabila pemilik usaha atau kuasanya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKPD menerbitkan NPWPD wajib pajak daerah secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

(1)Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki objek pajak.
(2)Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan atau kuasanya.
(3)Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2), BPKPD memberikan NPWPD kepada Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak.

Pasal 4

Formulir Pendaftaran/Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)dan Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. jdih.pakpakbharatkab.go.id 8

BAB III

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 5

Masa Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a.PBJT Atas Jasa Perhotelan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
b.PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
c.PBJT Atas Kesenian dan Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
d.PBJT Atas Tenaga Listrik adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
e.PBJT Atas Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 6

Pajak yang terutang dalam Masa Pajak adalah sebagai berikut:

a.PBJT Atas Jasa Perhotelan terjadi pada saat dilakukannya pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan;
b.PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman terjadi pada saat dilakukannya pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman;
c.PBJT Atas Kesenian dan Hiburan terjadi pada saat dilakukannya pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
d.PBJT Atas Tenaga Listrik terjadi pada saat dilakukannya konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik;
e.PBJT Atas Parkir terjadi pada saat dilakukannya pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir.

Pasal 7

(1)Pemungutan Pajak Daerah tidak boleh diborongkan.
(2)Jenis Pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak yaitu:
1. a.PBJT Atas Jasa Perhotelan;
2. b.PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman;
3. c.PBJT Atas Kesenian dan Hiburan;
4. d.PBJT Atas Tenaga Listrik; dan
5. e.PBJT Atas Parkir.

Pasal 8

(1)Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
(2)Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD secara manual atau elektronik.
(3)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.SPTPD PBJT Ata Jasa Perhotelan;
2. b.SPTPD Atas Makanan dan/atau Minuman; jdih.pakpakbharatkab.go.id 9
3. c.SPTPD Atas Kesenian dan Hiburan;
4. d.SPTPD Atas Tenaga Listrik; dan
5. e.SPTPD Atas Parkir.
(4)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran yang diperlukan.
(5)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BPKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
(6)Kepala BPKPD melakukan penelitian SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
(7)SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8)Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Masa Pajak berakhir dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
(9)Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif 1% (satu persen) ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(10)SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak, dan 1 (satu) lembar untuk BPKPD.
(11)SPTPD dari Bendahara Pengeluaran SKPD berupa rekapitulasi pembayaran/pemindahbukuan pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender dan harus disampaikan kepada Kepala BPKPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(12)Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (11) harus ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan pejabat yang berwenang.
(13)Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B, huruf C, huruf E, dan huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Sesudah saat terutangnya pajak, Kepala BPKPD dapat menerbitkan:
1. a.SKPDKB dalam hal:
  1. 1.berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  2. 2.SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BPKPD dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
  3. 3.kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
2. b.SKPDKBT apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
3. c.SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
4. d.SKPDLB, apabila surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. jdih.pakpakbharatkab.go.id 10
(2)Formulir SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran huruf G, huruf H, huruf I, dan huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Kepala BPKPD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak dalam hal:
1. a.dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
2. b.SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
3. c.wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
(2)Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administratif sebesar 1% (satu persen). untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(3)Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(4)Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024