Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah penyelenggara pemerintahan daerah, pelaksana pembangunan, dan pemberi pelayanan publik yang esensial untuk tata kelola yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini bertanggung jawab mengimplementasikan regulasi serta mengelola sumber daya demi pertumbuhan ekonomi lokal. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Interaksi warga dengan pemerintah kabupaten ini terjadi untuk berbagai layanan publik, mulai dari dokumen kependudukan hingga perizinan usaha.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengemban mandat fundamental sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, pelaksana pembangunan, dan penyedia layanan publik. Kehadiran lembaga ini krusial untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan program yang relevan.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat meliputi aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam hal regulasi, pemerintah daerah menetapkan peraturan lokal; untuk pelayanan, disediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan; sementara program mencakup proyek pembangunan di berbagai sektor.
Program strategis pemerintah kabupaten dapat dilihat dari alokasi anggaran belanja, di mana belanja operasi mendominasi dengan 80,28%, menunjukkan fokus pada operasional rutin. Meskipun demikian, alokasi untuk mandatory spending seperti pendidikan dan kesehatan masih tercatat nol dalam APBD 2026 per tanggal 4 Juni, yang mungkin mengindikasikan belum teralokasi atau belum terinci.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kontribusi ini juga terlihat dalam pengelolaan Dana Desa, yang merupakan bagian dari program nasional untuk pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk berbagai layanan publik, termasuk pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, dan pendaftaran sekolah. Setiap kali warga membutuhkan layanan atau izin yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, mereka akan berurusan dengan lembaga ini.
Sebagai pilar penting, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mandat regulasi, pelayanan, dan programnya. Efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah ini sangat menentukan keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Pakpak Bharat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas dan Tujuan, Hak - Hak Korban, Kewajiban dan Tanggungjawab, Pencegahan Tindak Kekerasan, Kelembagaan, Standar Pelayanan Minimal, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Pendanaan, Pembina dan Pengawasan, Peran Serta Masyrakat
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Lembaga Adat Sulang Silima Marga-Marga Pakpak Suak Simsim dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Sendi dan Tujuan, Pembentukan Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim, Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Lembaga Adat Sulang Silima Marga-Marga Pakpak Suak Simsim, Peran Serta Lembaga Adat Sulang Silima Marga-Marga Pakpak Suak Simsim Dalam Melestarikan Budaya Daerah, Kerjasama, Sumber Keuangan dan Pendapatan, Lambang, Tanda-Tanda Kebesaran, Gelar Kehormatan dan Hari Besar.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN RPJPD BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV SISTEMATIKA DAN ISI RPJPD BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJPD BAB VI PERUBAHAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2019
Beberapa ketetuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 118) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) dihapus, 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus, 4. Ketentuan Pasal 5 diubah, 5. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus, 6. Pasal 10 dihapus.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup, Kajian Risiko Bencana, Prinsip Kajian Risiko Bencana, Fungsi Kajian Risiko Bencana, Posisi Kajian Dalam Metode Kajian Lain, Rekomendasi, Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PELAPORAN KEUANGAN, KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM, KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD, PENYUSUNAN RANCANGAN APBD, PENETAPAN APBD, PELAKSANAAN APBD, PERUBAHAN APBD, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KERUGIAN DAERAH,
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, Pemungutan dan Penagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Keberatan dan Banding, Pengurangan dan Pembebasan Pajak, Pembetulan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, Kadaluwarsa Penagihan Pajak, Pembebasan Pajak, Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.