DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 6 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Perbup No 1 Thn 2022, yaitu : 1. Ketentuan Pasal 4 diubah; 2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 4A; 3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah; dan 4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik jdih.pakpakbharatkab.go.id 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909)
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah jdih.pakpakbharatkab.go.id 3 Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147);
15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 159). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

ASN atau Calon ASN yang tidak berhak menerima TPP adalah:

a.berstatus terdakwa, ditahan dan dipidana;
b.tugas belajar;
c.cuti diluar tanggungan negara;
d.diperbantukan/dipekerjakan pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya;
e.cuti besar;
f.cuti bersalin;
g.ASN yang diberhentikan sementara;
h.tingkat capaian penilaian prestasi kerja bulanan di bawah 50% (lima puluh perseratus) atau evaluasi kinerja pegawai sangat kurang/kurang/butuh perbaikan;
i.tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
j.tidak menyusun/mengumpulkan SKP tahunan;
k.pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian prestasi kinerja tahunan terhadap bawahan/ASN yang menjadi tanggungjawabnya;
l.tingkat capaian kehadiran bulanan di bawah 50% (lima puluh perseratus);
m.guru ASN yang menerima Tunjangan Profesi.
1. 2.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Ketentuan guru ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf m, dikecualikan bagi guru yang menjabat sebagai kepala sekolah.

3.Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.pakpakbharatkab.go.id 4

Pasal 14

(1)Pelaksana tugas (Plt.) atau Pelaksana harian (Plh.) diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(2)TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan defenitifnya;
2. b.Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
3. c.Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya;
4. d.Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
(3)dihapus.
(4)Pejabat Pelaksana tugas (Plt.) atau Pelaksana harian (Plh.) melaporkan tugas jabatan setiap hari kepada atasan langsung.

4.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

TPP tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dapat menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi apabila Pejabat tersebut sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada jabatan yang dirangkapnya. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 6 Januari 2026 BUPATI PAKPAK BHARAT, FRANC BERNHARD TUMANGGOR Diundangkan di Salak pada tanggal 6 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, JALAN BERUTU BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2026 NOMOR 2 ttd ttd jdih.pakpakbharatkab.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…