DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2026

Nomor: 9
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah , Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, Ketentuan dalam Lampiran diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan keuangan, dan jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesesuaian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; BUPATIPAMEKASAN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANBUPATIPAMEKASAN NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANBUPATINOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANGREMUNERASIPADABADANLAYANANUMUM DAERAH UNIT PELAKSANATEKNIS DINAS KESEHATAN BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2024 Nomor 33);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697); Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 87) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN REMUNERASI BADAN LAYANANUMUM DAERAH UNIT PELAKSANATEKNIS PUSAT KESEHATANMASYARAKAT.

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 24);
15.Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 7); Menetapkan
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
10.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif.
11.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigiyang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
12.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
13.Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan.
14.Jabatan Fungsional adalah Sekelompok Jabatan yang Berisi Fungsi dan Tugas Berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang Berdasarkan pada Keahlian dan Keterampilan Tertentu.
15.Jabatan Pelaksana adalah Sekelompok Jabatan yang Berisi Fungsi dan Togas Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik serta Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.

(1)Remunerasi diberikan kepada:
1. a.pejabat pengelola BLUD;dan
2. b.pegawai BLUD.
(2)Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari:
1. a.pemimpin BLUD;
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat teknis.
(3)Pegawai BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari:
1. a.ASN;
2. b.NonASN;
(4)ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
1. a.PNS;
2. b.PPPK;dan
3. c.PPPKParuh Waktu.
(5)Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
1. a.PegawaiBLUD;
2. b.Dokter Umum/Dokter Gigikontrak; dan
3. c.Dokter /Dokter Gigilnternsip.
(6)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme.

Pasal 5

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
16.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
17.Unit Pelaksana Teknis BLUD yang selanjutnya disingkat UPT BLUD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
18.Badan Layanan Umum Daerah UPT Dinas Kesehatan yaitu UPI' Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPT BLUD Puskesmas.
19.Remunerasi adalah imbalan kerja berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun yang didasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
20.Rencana bisnis dan anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana tahunan anggaran BLUD yang disusun sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD. BERITA DAERAHKABUPATENPAMEKASANTAHUN2026 NOMOR 9 AERAH EKASAN, Diundangkan di pada tanggal 13 Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 13 Maret 2026 orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturaan Bupati mi dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Pamekasan. Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026. Pasal II
3.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 87) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. NO NAMA PELAYANAN PROPORSI IL Pelayanan Kesehatan 1 RawatJalan 30%
1.Perhitungan Insentif Langsung (IL) Insentif langsung diberikan kepada pemberi pelayanan atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan sumber pendanaan yang diatur dalam Pasal 7 ayat

(4)Peraturan Bupati ini. Adapun daftar perincian pemberian insentif langsung setinggi-tingginya dari perhitungan jasa pelayanan pada pendapatan yang disetor ke Kas BLUD adalah sebagai berikut ini: lnsentif Non Kapitasi yang diperoleh individu i pada bulan ke n Insentif langsung individu i pada bulan ke-n Insentif tidak langsung yang diperoleh individu i pada bulan ke-n INKi = IL. = IT'k = Insentif Non-Kapitasi diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai dengan formula sebagai berikut: INKi = ILi + ITLi B. PEDOMANPERHITUNGANINSENTIFNONKAPITASI Plafon insentif kapitasi dihitung dengan formulasi sebagai berikut : PIKAPn= RPKAPn-1xAKAP Keterangan : PIKAPn = Plafon insentif kapitasi puskesmas pada bulan ke-n RPKAPn-1 = Realisasi pendapatan kapitasi yang disetor ke Kas BLUD bulan sebelumnya AK.AP = Persentase alokasi anggaran untuk insentif kapitasi pada BLUDyang ditentukan oleh Puskesmas. Insentif Kapitasi yang diperoleh individu i pada bulan ke n Skor Individu i Insentif Kapitasi pada bulan ke-n Total skor individu i insentif kapitasi pada bulan ke n Plafon insentif kapitasi puskesmas pada bulan ke-n IKAPi st: = L~SI PIKAPn = SI· IKAPi = ~ x PIKAPn L.nSI Insentif Kapitasi diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai dengan formula sebagai berikut : A. PEDOMANPERHITUNGANINSENTIFKAPITASI LAMPIRAN PERATURANBUPATI PAMEKASAN NOMOR 9 TAHUN2026 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG REMUNERASIPADABADANLAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNISDINASKESEHATAN rum , armas1, e uar~a erencana NO· i ··. ·. . .· '.·. .. JENilS:TENAGA > . PRESENTASE ..· PELAYANAN ·· . ' ..·, ( '.. ·., .. . .. ,·.·.· ..... . 1 Rawatjalan a. Dokter 30%
1. b.Tenaga Kesehatan 70% 2 Gigi dan Mulut a. Dokter Gigi 60%
2. b.Perawat Gigi 40% 3 Kunjungan rumah a. Dokter 50% (Dokter datang} b. Tenaga Kesehatan 50% 4 Kunjungan rumah a. Dokter 20% (Dokter tidak b. Tenaga Kesehatan 80% datang} 5 Farmasi a. Apoteker 50%
3. b.Tenaga Teknis 50% Kefarmasian dan Tenaga Penunianz 6 Pelayanan KB a. Dokter 30%
4. b.Tenaga Kesehatan 70%
5. b.Insentif untuk pelayanan rawat jalan, kegawatdaruratan, kunjungan ahf: Lkel b nsent un pe avanan rawa map '.NO . ., JENIS TENAGA . P~SENTA$E .. KETERANGAN' . . . . . . . .· ....... ·: . 1 Dokter 30% Dokter Puskesmas 2 Perawat, Bidan, 70% Koordinator, Apoteker, Tenaga Teknis Penanggung jawab Kefarmasian, Tenaga dan tenaga lainnya Teknologi Laboratorium Medis, Nutrisionis, Perekam Medis dan Tenaga Non Kesehatan (Petugas Pendaftaran, Supir Ambulan, Satpam, Cleaning Servis) Pembagian insentif langsung dilakukan dengan skema sebagai berikut:
6. a.I if tuk 1 t . Distribusi insentif langsung kepada pemberi pelayanan dapat terdiri dari:
7. a.Tenaga medis
8. b.Tenaga kesehatan
9. c.Tenaga pendukung atau penunjang 2 Kezawatdaruratan 30% 3 Kuniungan rumah 30% 4 Rawat Inap 60% 5 Farmasi 25% 6 Kebidanan, Penvakit Kandungan 75% 7 Keluarga Berencana (KB) 25% 8 Tindakan Medik 25% 9 Tindakan Lain-Lain 25% 10 Pemeriksaan Penunjang Diganosis 25% 11 Pemeriksaan Penunjang Diaznosis Lainnya 25% 12 Pemeriksaan Lingkungan 25% 13 Pemeriksaan Kesehatan 25% 14 Transportasi Ruiukan 25% 15 Pelavanan kesehatan Lain-Lain 25% nsen un pe ayanan am-am -NO PELAYANAN '· . . . ·. . PRESENTASE1'JENIS TENAGA-• ' · · .. 1 Surat Keterangan Sehat, a. Dokter 30% Kematian b. Tenaga kesehatan 70% 2 Visum a. Dokter 60%
10. b.Tenaga kesehatan 40% 1 . I . tif tuk 1i. I
11. h.Insentif untuk pemeriksaan kesehatan NO . PELAYANJ\N' t JENIS TENAGA'. PrIBSENTASE 1 Pemeriksaan kesehatan a. Dokter 25% calon pengantin dan b. Tenaga kesehatan 75% calon jamaah haii Tena a kesehatan 100%
12. a.Tenaga kesehatan 70%
13. b.Tena a 30% 2 Transportasi rujukan an, trans ortasi ru · ukan i;JENISiTENAGA ·... . PRESENTASE.
14. g.lnsentif untuk emeriksaan lin NO' ~ELA.YANAN.. nsen un pe ayanan m an penunjang umosis amnya : .. PELAYANAN' ..'.' .. NO··• ·. . ·: JENIS .TENAGA · .PRE$EN'fASE 1 USG a. Dokter 60%
15. b.Tenaga kesehatan 40% 2 EKG, Mobil X-Ray a. Dokter 40%
16. b.Tenaga kesehatan 60% 3 IVA - dengan dokter a. Dokter 50%
17. b.Tenaga kesehatan 50% 4 IVA - tidak dengan a. Dokter 20% dokter b. Tenaga kesehatan 80% 5 Pemeriksaan ANC a. Dokter 15% terpadu b. Tenaga kesehatan 85% . 1 . diti daktif tuk If. I 100%Tena a kesehatanosis1 PRE;SE).N:TASE osise. *dalam hal tindakan medik dilakukan oleh Dokter, maka komposisi menjadi : Dokter 50% dan Tenaga Kesehatan 50% nsen un pe ayanan in anme NO PELAYANAN JENIS TENAGA. -. PRESENTASE 1 Tindakan medik* 1. Dokter 30%
  1. 2.Tenaga kesehatan 70% 2 Tindakan medik gigi 1. Dokter Gigi 70%
  2. 2.Tenaga kesehatan 30% dikti daktif tuk Id. I nsen un pe ayanan e 1 anan an an ungan ·NO .PELAYANAN JENIS TENAGA PRESENTASE 1 Persalinan dengan a. Dokter 30% dokter b. Tenaga kesehatan 70% 2 Persalinan dengan tim a. Dokter 15% tenaza kesehatan b. Tenaga kesehatan 85% d k dk bidtif tuk Ic. I Skor lndividu Pegawai i pada bulan ke-n Poin Pengalaman dan Masa kerja (Basic Index) pegawai i pada bulan ke-n Poin Keterampilan dan Ilmu Pengetahuan (Competency Index) pegawai i pada bulan ke-n Poin Risiko Kerja (Risk Index) pegawai i pada bulan ke-n Poin Tingkat Kegawatdaruratan (Emergency Index) pegawai i pada bulan ke-n Poin Jabatan yang Disandang (Position Index_l) pegawai i pada bulan ke-n Poin Pangkat/ Golongan pegawai i pada bulan ke-nIPGi = Keterangan : Sli = Bh = Sh = [(Bli + Cl; + Rl, +Eh + Pli) x IPGi] x PERFi x HDi Sli dihitung didasarkan atas rumus sebagai berikut ini : C. PEDOMANPERHITUNGANSKOR INSENTIF INDIVIDU(SL) Plafon insentif tidak langsung puskesmas pada bulan ke-n Realisasi pendapatan non-kapitasi yang disetor ke Kas BLUD bulan sebelumnya (n-1) Persentase Alokasi anggaran untuk insentif non kapitasi pada BLUD yang ditentukan oleh Puskesmas Total insentif langsung yang dibayarkan pada seluruh individu di Puskesmas pada bulan ke-n Keterangan: PINKn = RPNKAPn-1 ANK = TILn = Plafon insentif tidak langsung dihitung dengan formulasi sebagai berikut: PITLn= (RPNKAPn-1x ANK)-TILn Insentif tidak langsung yang diperoleh individu i pada bulan ken Skor Individu i Insentif pada bulan ke-n Total skor individu i insentif pada bulan ke n Plafon insentif tidak langsung puskesmas pada bulan ke-n ITLi = S]j_ = L~S/ PITLn = st. ITLi= -.-1 x PITL I'.hSl n
  3. 2.Perhitungan Insentif Tidak Langsung (ITL) Insentif tidak langsung diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai dengan formula sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi insentif langsung pada setiap pegawai diatur dalam SK Pemimpin BLUD. 3 Bimbingan praktek a. Pembimbing 25% kesehatan untuk b. Tim 75% magang/ praktikum 4 Survey /Penelitian Tim 100% 5 Pelayanan P3K dengan a. Dokter 25% dokter b. Tenaga kesehatan 60%
18. c.Tenaga penuniang 15% 6 Pelayanan P3K tan pa 1. Tenaga kesehatan 70% dokter 2. Tenaga penunianz 30% ... .... TINGKA.T PENPiDIKAN ., NO JNDEKS . . · .. ·. 1 Dokter yang memiliki kompetensi di bidang 175 kedokteran keluarga lavanan primer 2 Ookter, dokter zizi 150 3 Ners, profesi bidan, apoteker, profesi gizi, psikologis 100 klinis, 82 Kesehatan 4 Tenaga kesehatan akademik 81/04 80 (Sariana/ Sariana terananl 5 Dokter I dokter zizi oeserta program internsip 75 6 03 kesehatan 60 7 81/04/82 non kesehatan 50 8 03 non kesehatan 40 9 Dibawah 03 25
19. b.Keterampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku ( Competency Index-Cl) Indeks Kompetensi adalah penghargaan terhadap kualifikasi dan kompetensi profesional pegawai yang terdiri atas: 1) Tingkat pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah terakhir yang tercantum dalam dokumen kepegawaian yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Tingkat pendidikan memiliki indeks: .. .iNDEKS ... so .TAHUN '· 1 ~5 2 2 6-10 5 3 11-15 10 4 16-20 15 5 21-25 20 6 >26 25 Adapun pemberian indeks masa kerja adalah sebagai berikut: NO STATUS ACUAN MASA KERJA KEPEGAW AIAN 1 PNS/CPNS TMT masa kerja terlama, dibuktikan dengan dokumen kenezawaian PNS I CPNS 2 PPPKPenuh TMT SK pengangkatan pertama PPPK selama Waktu dan Paruh penempatan di pemerintah Kabu paten Waktu Pamekasan secara berturut-turut kecuali PPPK Paruh Waktu yang berasal dari kontrak daerah dengan masa kerja dihitung kumulatif sejak SK Bupati diangkat menjadi kontrak daerah 3 Tenaga TMT kontrak pertama/ pengangkatan pada profesional BLUD puskesmas yang sama secara berturut-turut
20. a.Masa Kerja (Basic Index - Bl) Masa kerja merupakan rentang waktu antara waktu perhitungan dengan waktu diangkatnya pegawai oleh pejabat yang berwenang. Indeks masa kerja dihitung sebagai berikut: Adapun rincian perhitungan masing-masing komponen adalah sebagai berikut ini: = Hasil atau Capaian Kinerja tPerformance Index) pegawai 1 pada bulan ke-n = Persentase Kehadiran Pegawai i pada bulan ke-n PERFi Pegawai diberikan salah satu pada poin yang tertinggi pada indeks kegawatdaruratan Tingkat Kezawatdaruratan temeraencu index-El) <NO 1,'> ·. /' .~GAWATOARYRATAN' ... ·, INDEKS:····· .. , •· .: . ~ 1 Non klinis dan administrasi 2 2 Tenaga kesehatan selain bidan dan perawat 3 3 DriverUGD 4 4 Perawat, bidan di rawat jalan 5 5 Perawat, bidan di UGD, rawat inap, ruang 8 persalinan 6 Tenaga medis 10 d. lndeks risiko kerja dibuktikan dengan Surat Keputusan. Pegawai yang merangkap jabatan pada poin Risiko Pengelolaan Keuangan diberikan salah satu poin tertinggi. Pegawai yang memiliki risiko pengelolaan keuangan dan risiko medis dapat diberikan poin kumulatif pada masing- masing risiko tersebut. NO. JENIS RISIKO INDEKS ·. . 1 Risiko Pengelolaan Keuangan
21. a.Pemimpin BLUD sebagai Kuasa Pengguna 150 Anggaran/PeiabatPembuatKomitmen
22. b.Pejabat Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis 60 Keziatan (PPTK)
23. c.Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara Dana 50 BOK
24. d.Bendahara Penerimaan BLUD,Pejabat Pengadaan 40
25. e.Pembantu Pejabat Keuangan (Petugas akuntansi 35 dan pelaporan, petugas verifikator), Pengurus Barang Pembantu
26. f.Tenaga pendukung atau penunjang yang terlibat 20 dalam pengelolaan keuangan dan a set (kasir, petugas pembantu penyusun SPJ, petugas pengelola persediaan kefarmasian), ketua tim penyusun Rencana Bisnis dan Anzzaran 2 Risiko Medis
27. a.Tenaga medis 50
28. b.Bidan, perawat 40
29. c.Tenaga kesehatan lain 30
30. c.Risiko Kerja (Risk Index-RI} Adalah nilai untuk risiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya. K.lasifikasirisiko dan indeks nilainya adalah sebagai berikut: . ...·NO~. KEPEMILIKANSIP 1NDEKS . ' - '' .. 1 Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang wajib 15 memiliki SIP sesuai ketentuan per-UU 2 Tenaga kesehatan lulusan pendidikan akademik 10 3 Tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai point 1 0 tapi tidak memiliki SIP 2) Kepemilikan Surat Ijin Praktek (SIP)
31. g.Hasil atau capaian kinerja (Perfonnance Index - PERF) Indeks kinerja diperoleh dari penilaian terhadap basil kerja dan perilaku kerja dengan skor sebagai berikut: _ [100-Faktor Pengurang Kinerja] 0 PER Fi - lOO x 100 *> an oegawai engan ena an m e s se agai e . . NO PANGKAT/GOLONGAN INDEKS 1 PNS Golonzan IV 12 CPNS/PNS Golongan III, PPPK Kelas Jabatan IX dan 10 2 x CPNS/PNS Golongan II, PPPK Kelas Jabatan v 8 3 sampai dengan VIII 4 PPPK Paruh Waktu 6 5 Tenaga professional BLUD 2 Rangkap jabatan yang diperhitungkan paling banyak 3 (tiga) jabatan dengan indeks tertinggi.
32. f.Indeks Pangkat/Golongan (IPG) Indeks pangkat/ golongan didasarkan atas pangkat/ golongan terakhir d . . d krit . d . d k b . b rikut a a an er asar an enge o a euangan NO JABATAN INDEKS 1 Kuasa Penzzuna Anzaaran 50 2 Pejabat Penatausahaan Keuanzan {PPK-BLUD) 35 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {PPTK) 35 3 Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran 35 BLUD, Bendahara Dana BOK 4 Pembantu Pejabat Keuangan (Petugas Akuntansi 25 dan Pelaporan, petugas verifikator) Pejabat Pengadaan, Pengurus Barang Pembantu, Ketua Tim Perencanaan I I Kk SKP2. J b t b d NO JABATAN INDEKS 1 Kepala Puskesmas 100 2 Penanzzune jawab (PJ) Klaster Manaiemen 50 3 PJ Klaster Kesehatan Ibu dan Anak, PJ Klaster 40 Kesehatan Dewas dan Lansia, PJ Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, PJ Lintas Klaster 4 Koordinator manajemen mutu pelayanan, 20 koordinator manajemen inti 5 Koordinator pelaksana upaya kegiatarr/ pelayanan 15 6 Pelaksana Unit Pelayanan Kesehatan tingkat 15 desa/kelurahan (UPKD) 7 Pelaksana klaster manajemen/klaster pelayanan 10 8 Tugas tambahan lain yang diberikan kepala 5 puskesmas
  1. 1.Jabatan berdasarkan SOTK
33. e.Jabatan Yang Disandang (Position Index-Pl). Jabatan yang merupakan identitas akhir kepegawaian berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang berdasar jabatan yang terdiri dari:
34. h.Kehadiran (HDi) Kehadiran adalah penilaian dan penghargaan terhadap kehadiran sebagai pegawai BLUD yang berupa persentase kehadiran atas hari kerja efektif dalam 1 (satu) bulan. Kehadiran dibuktikan dengan rekap absensi. Adapun penghitungannya sebagai berikut:
35. a.Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 ( satu) per hari;
36. b.Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya setiap menit diberi pengurang poin kehadiran -0,0002;
37. c.Pegawai yang tidak melaksanakan presensi hadir dan/pulang diperhitungkan nilai pengurang 0,5 per tidak presensi; ·
38. d.Pegawai yang lupa presensi hadir atau pulang dapat melakukan koreksi presensi paling banyak 2 (dua) dalam 1 (satu) bulan;
39. e.Ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dokter tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
40. f.Ketidakhadiran karena penugasan kedinasan dibuktikan dengan surat tugas oleh pejabat yang berwenang, tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
41. g.Ketidakhadiran karena mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang berhubungan dengan kepegawaian seperti : Latsar, DiklatPim, orientasi bagi PPPK atau sejenisnya diperhitungkan sebagai ketidakhadiran;
42. h.Pegawai yang menjadi Tenaga Kesehatan Haji Indonesia atau Petugas Haji Daerah baik saat pelaksanaan pelatihan maupun pendampingan jamaah haji dianggap tidak masuk dan diperhitungkan sebagai ketidakhadiran. .·. · ., FAKTOR PENGURANG .. · ... POIN MAKSIMUM NO SATUAN .... · .. · KINERJA KURANG PENGURAN(J. 1 Tidak mengikuti lokakarya 5 Per 1 kali mini keziatan 2 Tidak ikut apel atas 5 Per 4 kali pegawai keziatan 3 Tidak hadir dalam rapat 2 Per 4 kali keziatan 4 Tidak mengikuti 2 Per 2 kali senam/ kegiatan aktivitas kegiatan fisik 5 Menolak penugasan 10 Per 1 kali penugasan 6 Terlambat menyelesaikan 5 Per 1 kali pekeriaan penugasan 7 Memperoleh surat 10 Per SP 1 kali peringatan 8 Tidak memakai seragam 2 Per hari 4 kali sesuai Surat Edaran 9 Tidak menerapkan SR 5 Per 1 kali (Ringkas, Rapi, Resik, evaluasi Rawat, Rajin) berdasarkan evaluasi tim BUPATI PAMEKASAN, (Kehadiran pegawai dalam 1 bulan) % HDi = H . k . Ef k 'f b l x 100% an erja e ti se u an

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…