Pemerintah Kabupaten Pamekasan
Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Signifikansi lembaga ini terletak pada perannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, sesuai mandat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Pamekasan mencakup fungsi regulasi melalui penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan publik esensial seperti kesehatan dan perizinan, serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara komprehensif.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengemban mandat utama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang otonom, bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Pamekasan, melalui pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Mandat ini diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah di Indonesia.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan mencakup aspek regulatori, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulatori, pemerintah berwenang menetapkan peraturan daerah dan bupati untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti tata ruang dan perizinan. Sementara itu, pelayanan publik esensial seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan perizinan disediakan bagi masyarakat, didukung oleh program-program pembangunan di berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
Intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan sangat beragam, meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui aplikasi seperti dpmptsp ASKA dan PSC 119, serta tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh E-MONEV dan E-KINERJA. Pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus dengan aplikasi seperti E-COMPONENT dan SIMASDA, sementara pembangunan berbasis data dan inovasi didukung oleh SATU DATA dan SPBE. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal diwujudkan melalui E-PATOBIN, SIBAKO, dan SISATA.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah, serta inovasi lokal yang dapat menjadi model. Kontribusi ini mencakup reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan data dan statistik melalui inisiatif Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pembangunan ekonomi inklusif dengan memberdayakan UMKM dan memantau harga bahan pokok.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan KK, hingga perizinan usaha dan bangunan melalui SIPEDAZ. Pelayanan kesehatan darurat dapat diakses melalui PSC 119, sementara pembayaran pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui E-SPTPD dan SI BOCIL. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik melalui WHISTLEBLOWING atau mengakses informasi publik melalui JDIH dan SATU DATA.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan memegang peranan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui berbagai program strategis, inovasi digital, dan komitmen terhadap tata kelola yang baik, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan berkontribusi pada agenda pembangunan nasional. Kehadiran dan fungsi lembaga ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan di wilayah Pamekasan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 6 Tahun 2015
Antara Lain memuat tentang Fungsi, Hak, Kewajiban dan larangan Badan permusyawaratan Desa; Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa; Pengisian Keanggotaan; Tunjangan dan Biaya Operasional; Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa; Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa; Ketentuan Peralihan;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 5 Tahun 2015
Antara Lain mnegatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; Tahapan pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan); Hak Memilih dan Penetapan Pemilih; Pencalonan Kepala Desa (Persyaratan Calon Kepala Desa, Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Tata Cara Pengajuan Calon Bakal kepala Desa, Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Kepala Desa); Kampanye; Pemungutan Suara; Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara; Penghitungan Surat; Penetapan Calon Terpilh; Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa; Biaya Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa; Kewajiban dan larangan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2019
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; AAS, TUJUAN DAN SASARAN; HAK DAN TANGGUNG JAWAB; KROTERIA DAN DATA KEMISKINAN; TKPKD; PENGAWASAN, MONITORIN G DAN EVALUASI; PERAN SERTA MASYARAKAT; SISTEM INFORMASI; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2025
Ketentuan umum, Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Penggunaan tenaga kerja asing, Hubungan industrial, Pelindungan tenaga kerja, Fasilitasi jaminan sosial tenaga kerja, Pelindungan pekerja migran indonesia asal pamekasan, Pemberdayaan dan pemulihan sosial ekonomi, Kelembagaan, Pembinaan dan pengawasan, Pendanaan, Sanksi administratif, Ketentuan penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 9 Tahun 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp1.846.498.441.610,93; 2. Belanj a Daerah Rp2.035.009.377.041,93; (Defisit) = (Rp. 188.510.935.431,00) 3. Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan Rp203. 010.935.431,00; b. Pengeluaran Rp14.500.000.000.00; Pembiayaan Netto Rp188.510.935.431,00; Selisih Lebih Perhitungan Berkenaan: Rp0,00
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2026
Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 21 dihapus, angka 9 dan angka 35 diubah,Ketentuan Pasal 6 diubah , Ketentuan Pasal 7 diubah , Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 10 setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3),Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2025
Materi pokok: Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. pengelola JDIH; b. pengelolaan JDIH; c. pembinaan dan pengawasan; dan d. pendanaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2025
Ketentuan umum, Maksud, tujuan, dan ruang lingkup, Kewenangan dan prinsip, Kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, Bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, Jenis usaha, Tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, Hak, kewajiban dan tanggung jawab, Sanksi, Evaluasi dan pelaporan, Jangka waktu dan frekuensi, Pembinaan dan pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan penutup