DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Prinsip Pemberian TPP; Bab III Mekanisme Penetapan Besaran TPP; Bab IV Pemberian dan Penghitungan TPP ASN; Bab V Penilaian TPP ASN; Bab VI Pengurangan, Penundaan dan Pembayaran TPP ASN; Bab VII Pembiayaan; Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan; Bab IX Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah di ubah dengan Perauran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13); Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan presensi dan kinerja bulan sebelumnya kepada ASN di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi, tunjangan Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
11.TPP ASN berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TPBK.
12.TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja yang selanjutnya disebut TPKK.
13.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPTP adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
14.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15.Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JAd adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
17.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18.Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut pelaksana bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan.
19.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Daerah.
20.Pejabat administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah.
21.Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
22.Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
23.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.
24.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
25.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
26.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27.Wajib LHKPN adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
28.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai Jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai dari suatu kegiatan pada satuan organisasi yang telah direncanakan, dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi.
30.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
31.Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.
32.Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas Jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
33.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
34.Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja.
35.Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
36.Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai atau melebihi target.
37.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38.Pemantauan Kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja ASN untuk mengamati pencapaian target kinerja yang terdapat dalam SKP.
39.Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
40.Sistem Manajemen Kinerja ASN adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindaklanjut dan sistem informasi kinerja.
41.Sistem Informasi Kinerja ASN adalah tata laksana dan prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, pemanfaatan dan pendokumentasian data kinerja ASN secara terintegrasi.
42.Tim Pengelola Kinerja adalah pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja ASN.
43.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
44.Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalarni persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
45.Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit 1 (satu) hari atau lebih dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
46.Cuti Besar adalah cuti yang diberikan pada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
47.Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran.
48.Daftar Rekapitulasi Kehadiran yang selanjutnya disingkat DRLK adalah daftar laporan yang dibuat berdasarkan K3.
49.Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai di dalam mentaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja menurut peraturan yang berlaku.
50.Pencatatan Kehadiran Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian kehadiran Pegawai pada masuk kerja dan pulang kerja dan/atau secara manual.
51.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian TPP ASN.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.meningkatkan kinerja ASN;
2. b.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. c.meningkatkan disiplin ASN;
4. d.meningkatkan kesejahteraan ASN; dan
5. e.tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugasnya ASN dapat diberikan TPP.
(2)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip- prinsip sebagai berikut:
1. a.kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberiann TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
2. b.akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;
4. d.efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
5. e.keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
6. f.kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
7. g.optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 4

Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

a.kelas jabatan;
b.indeks kapasitas fiskal Daerah;
c.indeks kemahalan konstruksi; dan
d.indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh dengan menggunakan rumus:
(2)(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah);
(3)Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perhitungan akhir TPP ASN; dan
(4)Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN TPP ASN

Pasal 6

(1)TPP diberikan kepada ASN yang meliputi:
1. a.PNS; dan
2. b.Calon PNS.
(2)Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Kelas Jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Perubahan kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena terjadi pemindahan atau sebab lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang antara lain memuat Kelas Jabatan yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam hal telah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak Jabatan pada peta Jabatan bersangkutan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Kelas Jabatan yang setara.

Pasal 7

(1)TPP tidak diberikan kepada ASN yang meliputi:
1. a.ASN PPPK;
2. b.CPNS dan PNS yang bertugas pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan pendapatan dan/atau kapitasi tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
3. c.CPNS dan PNS yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Berkah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. d.CPNS dan PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang mendapatkan tunjangan profesi guru atau sertifikasi;
5. e.ASN yang diberhentikan sementara dari Jabatan;
6. f.ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian dan/atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
7. g.ASN yang melaksanakan tugas belajar;
8. h.ASN yang diperbantukan dan kerja secara penuh di Instansi lain;
9. i.ASN yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
10. j.ASN yang menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. k.ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk Masa Persiapan Pensiun;
12. l.ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan;
13. m.ASN yang sedang menjalani cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
14. n.ASN yang sedang menjalani cuti karena alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari kerja dalam bulan berkenaan;
15. o.ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dan/atau 75 (tujuh puluh lima) jam kerja dalam bulan berkenaan;
16. p.sedang diperbantukan secara penuh pada Kementerian/Lembaga/Instansi /Pemerintah Daerah lainnya dan menerima tambahan penghasilan atau tunjangan sejenis dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah bersangkutan;
17. q.berstatus penugasan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/ Pemerintah Daerah lainnya yang menerima tambahan penghasilan atau tunjangan sejenis dari Instansi asal/induk; dan
18. r.persyaratan lainnya yang dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai manajemen ASN.
(2)ASN yang sedang menjalani Cuti Sakit lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam bulan berkenaan dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter/hasil diagnosa dokter, mendapat TPP sebesar 35%.
(3)ASN yang sedang menjalani Cuti Besar lebih dari 3 hari kerja di bulan yang berkenaan masih mendapat TPP sesuai dengan produktivitas dan disiplin kerja bulan berkenaan.

Pasal 8

(1)ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari Jabatan karena penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara dari Jabatan.
(2)ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari Jabatan karena penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat pengangkatan kembali dalam Jabatan.

Pasal 9

(1)Pejabat yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat (Pj.) lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender dapat diberikan TPP ASN Tambahan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat.
(2)Pejabat yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh) menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) pada Jabatan yang dirangkapnya;
2. b.pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan lain menerima TPP Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya; dan
3. c.pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif menerima TPP Tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya.
(3)Pejabat yang diberi tugas tambahan sebagai Penjabat (Pj.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan TPP dengan Ketentuan sebagai berikut:
1. a.pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Penjabat (Pj.) pada Jabatan yang dirangkapnya; dan
2. b.pejabat setingkat yang merangkap Penjabat (Pj.) jabatan lain menerima TPP Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan Jabatan yang dirangkapnya.

Pasal 10

TPP Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan setelah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 11

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan kriteria:

a.TPBK; dan
b.TPKK.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…