Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Pemerintah Kabupaten Pandeglang, melalui Sekretariat Daerahnya, mengemban tugas pokok dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan percepatan pembangunan desa, berperan vital dalam pelayanan publik dan implementasi program kesejahteraan masyarakat. Signifikansi lembaga ini tercermin dari berbagai inisiatif Bupati dalam peresmian program dan peninjauan lapangan, menunjukkan komitmen terhadap pembangunan daerah. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Pandeglang meliputi aspek regulasi daerah, penyediaan layanan dasar bagi masyarakat, serta pelaksanaan program-program pembangunan strategis. Intervensi ini mencakup pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan literasi, hingga menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayahnya.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Pemerintah Kabupaten Pandeglang, melalui Sekretariat Daerah, mengemban mandat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan desa. Kehadiran lembaga ini signifikan untuk memastikan roda pemerintahan daerah berjalan efektif, memberikan pelayanan publik, serta mengimplementasikan berbagai program demi kesejahteraan masyarakat Pandeglang.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Pandeglang mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan peraturan yang relevan dengan kebutuhan lokal, sementara pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Berbagai proyek pembangunan juga diinisiasi dan dilaksanakan, seperti peresmian koperasi hingga peninjauan perpustakaan keliling.
Intervensi strategis Pemerintah Kabupaten Pandeglang meliputi dukungan tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi, dan pembangunan infrastruktur seperti bantuan jembatan. Program peningkatan literasi melalui perpustakaan keliling juga menjadi fokus, bersama dengan upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok. Bahkan Bupati Pandeglang, Dewi Setiani, telah mendapatkan penghargaan atas upaya percepatan pembangunan desa.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang turut berkontribusi pada isu nasional melalui percepatan pembangunan desa dan infrastruktur, yang mendukung pemerataan pembangunan. Upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Komitmen terhadap persatuan dan kondusivitas daerah juga menjadi pilar penting bagi stabilitas sosial yang merupakan isu nasional.
Warga negara dapat berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya melalui Sekretariat Daerah, untuk berbagai keperluan. Layanan pengaduan dan informasi tersedia pada hari kerja, baik melalui email setda@pandeglangkab.go.id maupun kunjungan langsung ke kantor. Hal ini menunjukkan aksesibilitas warga untuk menyampaikan aspirasi, mendapatkan informasi, serta mengurus berbagai hal terkait administrasi dan pembangunan daerah.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang memainkan peran sentral dalam pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Dengan mandat yang jelas dan ruang lingkup yang luas, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program strategis dan layanan yang responsif. Kehadiran dan kinerja lembaga ini menjadi kunci kemajuan Kabupaten Pandeglang.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 29 Tahun 2025
Didalam PEraturan Bupati ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab lll Pembayaran; Bab lV Pendanaaan; Bab V ketentuan Penutup;
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 24 Tahun 2025
Perbup ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pakaian Dinas Aparatur Sipil negara; Bab III Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Bab IV Pendanaan; Bab V Kewajiban dan Larangan; Bab VI Sanksi; Bab VII Ketentuan Lain-Lain; Bab VIII Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 01 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Pemilihan Kepala Desa; 3. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa; 4. Sanksi 5. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; 6. Masa Jabatan Kepala Desa; 7. Pemberhentian Kepala Desa; 8. Penjabat Kepala Desa; 9. Pembiayaan; 10. Pembinaan Dan Pengawasan Kepala Desa; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 4 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2.Asas, Tujuan dan Ruang lingkup; 3.Tugas dan Wewenang; 4.Lembaga Pengelola; 5.Hak dan Kewajiban; 6.Sumber Sampah; 7.Pengelolaan dan Penanganan Sampah; 8.Pembiayaan dan Kompensasi; 9.Peran Masyarakat; 10.Perizinan; 11.Kerjasama dan Kemitraan; 12.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 13.Data dan Sistem Informasi; 14.Larangan; 15.Sanksi; 16.Penyidikan; 17.Ketentuan Pidana; 18.Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 7 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 3. Pengendalian Dan Evaluasi; 4. Ketentuan Peralihan; 5. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini mengatur runagng linkup terkait Ketentuan Umum; Pembangunan Keparawisataan Daerah; Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten; Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPAR-KAB), Pembangunan DPK; Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, Pembangunan Industri Pariwisata Daerah; Pembangunan Kelembagaan Keparawisataan Daerah; Indikasi Program Pembangunan Keparawisataan Daerah; Pembiayaan; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 5 Tahun 2016
-Laporan Realisasi Anggaran; -Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); -Neraca -Laporan Operasional; -Laporan Arus Kas; -Laporan Perubahan Ekuitas; -Catatan Atas Laporan Keuangan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2017
1.ketentuan umum;2.penghasilan , tunjangan kesejahteraan , dan uang jasa pengabdian pimoinan dan anggota DPRD;3.belanja penunjang kegiatan DPRD;4.pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;5.ketentuan lain lain;6.ketentuan penutup