DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur Tentang; Bab l ketentuan Umum; Bab ll Penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah; Bab lll Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah; Bab lV Lokasi Penyelenggaraan; Bab V Jenis bahan Kebutuhan Pokok; Bab Vl Besaran Subsidi dan Penetapan Harga; Bab Vll Penyedia komoditas; Bab Vlll Penatausahaan; Bab lX Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Bab X Pembiayaan; Bab Xl ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelengaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah masih terdapat kekurangan dan perlu dilakukan penyesuaian;
a.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053); SALINAN
4.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR DAN PASAR MURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pandeglang.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
6.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara;
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Operasi Pasar dan Pasar Murah adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan secara insidentil.
10.Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan melalui sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar.
11.Penyedia Barang adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok.
12.Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR DAN PASAR MURAH

Pasal 2

(1)Operasi Pasar dan Pasar Murah diselenggarakan dengan memberikan Subsidi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar untuk meningkatkan suplai barang di pasar saat terjadi kenaikan harga.
(2)Dalam melaksanakan Operasi Pasar dan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan BUMN/BUMD atau pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN OPERASI PASAR DAN PASAR MURAH

Pasal 3

(1)Kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah dilaksanakan pada kondisi:
1. a.pada saat terjadinya krisis ekonomi;
2. b.menjelang hari raya besar keagamaan; dan
3. c.pada waktu tertentu saat terjadi bencana alam, bencana non alam, atau kenaikan harga kebutuhan pokok sesuai hasil penelaahan yang dilakukan oleh Dinas dan atau Instruksi Pemerintah Pusat.
(2)Operasi Pasar dan Pasar Murah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
(3)Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan perencanaan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah, meliputi:
  1. 1.menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah;
  2. 2.melakukan koordinasi dengan mitra Penyedia Barang untuk kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
  3. 3.merumuskan draf perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah; dan
  4. 4.merumuskan penelahaan sebagai dasar untuk penetapan komoditas, lokasi dan waktu dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah.
2. b.melakukan sosialisasi Kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
3. c.melaksanakan Kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
4. d.melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah; dan
5. e.melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah kepada Bupati dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
(4)Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah dengan cara menjual langsung kepada keluarga sasaran sesuai harga dan lokasi yang ditetapkan.

BAB IV

LOKASI PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Operasi Pasar dan Pasar Murah diselenggarakan pada lokasi yang ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan:

a.permintaan dari pihak Kecamatan/Desa;
b.tingkat kemiskinan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik; dan
c.penugasan instansi vertikal dan/atau pertimbangan lainnya yang disepakati oleh panitia penyelenggara.

BAB V

JENIS BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 5

(1)Jenis bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam rangka kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah terdiri atas:
1. a.beras premium, setara atau lebih produksi dalam negeri;
2. b.gula kristal bukan rafinasi;
3. c.minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia;
4. d.telur ayam;
5. e.daging sapi/kerbau/ayam;
6. f.susu;
7. g.bawang merah/bawang putih; dan
8. h.garam.
(2)Jenis bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan dalam kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, melalui pertimbangan hasil pantauan harga yang dilakukan oleh kontributor pasar.

BAB VI

BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 6

Besaran Subsidi komoditas yang diperjual belikan dalam kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah ditentukan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Penetapan harga kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar dilakukan dengan cara harga penawaran dari Penyedia Barang setelah negosisasi dikurangi subsidi harga yang diberikan oleh panitia penyelenggara.
(2)Sasaran subsidi harga barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(3)Harga bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimasud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang.
(4)Panitia penyelenggara menetapkan paket bahan kebutuhan pokok yang dapat diperoleh oleh kepala keluarga dalam kegiatan Pasar Murah.
(5)Dalam kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah, panitia penyelenggara dapat menyalurkan bahan kebutuhan pokok dalam satuan barang sesuai tujuan kegiatan.

BAB VII

PENYEDIA KOMODITAS

Pasal 8

(1)Penyelenggara/Penyedia Barang komoditas pada Operasi Pasar dan Pasar Murah adalah BUMN/BUMD yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pakta integritas;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
3. c.referensi bank;
4. d.surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual bahan kebutuhan pokok yang ditetapkan di setiap lokasi kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah; dan
5. e.mempunyai persediaan komoditas yang dibutuhkan atau bahan kebutuhan pokok lainnya yang akan disediakan dalam kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah.
(3)Penyedia Barang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menyediakan bahan kebutuhan pokok sesuai dengan perjanjian kerja sama;
2. b.membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah;
3. c.mengusulkan harga jual bahan kebutuhan pokok untuk kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah;
4. d.melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah sesuai wewenang dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerja sama;
5. e.melaksanakan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerja sama;
6. f.mengantarkan bahan kebutuhan pokok ke lokasi kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan oleh panitia penyelenggara/perjanjian kerja sama;
7. g.mengambil kembali sisa bahan kebutuhan pokok yang tidak terjual/tersalurkan; dan
8. h.melakukan penggantian barang bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai kaualitas dan kuantitas yang ditentukan dalam kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah.
(4)Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN

Pasal 9

(1)Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pencairan belanja subsidi pada Bupati melalui panitia penyelenggara.
(2)Pencairan belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD berdasarkan surat/nota permintaan penerbitan surat permohonan pembayaran dan surat perintah membayar dari panitia penyelenggara.
(3)Surat/nota permintaan penerbitan surat permohonan pembayaran dan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
1. a.Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Penyedia Barang;
2. b.nomor rekening bank Penyedia Barang;
3. c.pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja Subsidi yang diterima akan diguanakan sesuai dengan usulan dan ditungkan dalam bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
4. d.berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana Subsidi;
5. e.usulan pengajuan pencairan dana Subsidi dari Penyedia Barang;
6. f.hasil audit keuangan terhadap Penyedia Barang; dan
7. g.kwitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Anggaran belanja untuk subsidi dalam kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah dilaksanakan berdasarkan pada DPA.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…