DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang; bab l Ketentuan Umum; Bab ll Perencanaan; Bab lll Penetapan; Bab lV Implementasi; Bab V Monitoring dan Evaluasi; Bab Vl Kerja Sama; Bab Vll Pelaporan; Bab Vlll Pembiayaan; Bab lX ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi.

(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan komunikasi yang dilakukan antar Perangkat Daerah dengan menggunakan layanan Persandian guna mengamankan informasi yang sifatnya terbuka maupun dikecualikan, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilaksakan secara aman, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ini meliputi:

a.perencanaan;
b.penetapan;
c.implementasi;
d.monitoring dan evaluasi;
e.kerjasama;
f.pelaporan; dan
g.pembiayaan..

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara analisis data kebutuhan sumber daya dengan:

a.peraturan perundang-undangan di bidang pengamanan komunikasi dan informasi;
b.jumlah pengguna layanan komunikasi sandi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola hubungan komunikasi yang sedang dilaksanakan dan alur informasi yang dikomunikasikan baik Pengguna Persandian maupun Perangkat Daerah;
c.sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan meliputi:
1. 1.identifikasi Matsan meliputi identifikasi terhadap kebutuhan dan sumber pengadaan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya;
2. 2.identifikasi JKS meliputi identifikasi terhadap: a) Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk unit kerja dalam Perangkat Daerah yang akan mengoperasikan peralatan sandi; b) Pejabat Pemerintah Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk penentuan hierarki komunikasi; dan c) infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintah Daerah;
3. 3.identifikasi APU Persandian meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaran Persandian;
4. 4.identifikasi tempat kegiatan sandi meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional Persandian sesuai dengan jenis komunikasinya; dan
5. 5.identifikasi sarana penunjang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan Persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolah data;
d.media transmisi yang digunakan sebagai jalur komunikasi baik secara online maupun offline;
e.jumlah dan jenis berita yang dikomunikasikan, baik berita biasa maupun yang berklasifikasi;
f.pengelola layanan komunikasi sandi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kompetensi personil yang akan dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya; dan
g.ketersediaan anggaran yang dapat digunakan sebagai operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi.

Pasal 5

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperoleh melalui:

a.hasil pengawasan dan pengendalian,
b.wawancara personil yang berperan sebagai koordinator sistem komunikasi; dan/atau
c.kuesioner.

Pasal 6

Hasil data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianalisis sehingga diperoleh informasi sebagai berikut:

a.pengguna Persandian yang telah terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang terhubung;
b.pengguna Persandian yang belum terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang belum terhubung;
c.tugas dan tanggung jawab Pengguna Persandian terhadap fasilitas dan layanan komunikasi sandi;
d.kompetensi dan jumlah personil untuk mengoperasionalkan komunikasi sandi;
e.topologi komunikasi, desain jaringan, dan media transmisi yang digunakan antar Pengguna Persandian;
f.sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai dalam hubungan komunikasi sandi; dan
g.sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara hubungan komunikasi sandi dalam satu tahun anggaran.

BAB III

PENETAPAN

Pasal 7

Hasil identifikasi dan analisis Perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

IMPLEMENTASI

Pasal 8

Implementasi hasil analisis perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi meliputi;

a.penyiapan infrstruktur telekomunikasi
b.penyiapan peralatan sandi; dan
c.operasional hubungan komunikasi sandi.

Pasal 9

1) Penyiapan infrastruktur telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan dengan cara menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru. 2) Apabila menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada maka ketentuan penggunaannya khusus untuk kepentingan hubungan komunikasi sandi. 3) Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan menggunakan infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memperhatikan topologi komunikasi Pengguna persandian;
b.sesuai dengan jenis peralatan sandi yang digunakan; dan
c.memperhatikan faktor keamanan jaringan

Pasal 10

Kegiatan penyiapan peralatan sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang digunakan untuk hubungan komunikasi sandi terdiri atas:

a.penentuan peralatan sandi yang digunakan;
b.uji coba peralatan sandi; dan
c.melakukan pengaturan parameter Peralatan sandi.

Pasal 11

Operasional hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan kegiatan implementasi perencanaan sampai dengan implementasi pola hubungan komunikasi yang telah ditentukan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan kesesuaian antara implementasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 13

Kriteria yang digunakan untuk mendapatkan kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan pola hubungan komunikasi sandi meliputi:

a.identifikasi masalah jalur komunikasi;
b.pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi; dan
c.perawatan infrastruktur komunikasi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…