DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Ruang Lingkup; Bab lll Evaluasi Jabatan; Bab lV Kelas jabatan dan Nilai Jabatan; Bab V Penempatan Aparatur Sipil Negara Dalam Kelas Jabatan; Bab Vl Ketentuan Peralihan; Bab V Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 tanggal 08 Januari 2024 hal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1970/M.SM.02.00/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan dapat ditetapkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah di ubah dengan Perauran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
6.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.
7.Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor Jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang Jabatan berdasarkan informasi Jabatan.
8.Kelas Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk menentukan tingkatan jabatan berupa kelas jabatan.
9.Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya wawancara.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Jabatan adalah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 2

Peraturan Bupati bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan:

a.peta jabatan;
b.analisis jabatan dan analisis beban kerja;
c.kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN; dan
d.pembinaan pegawai ASN serta kebijakan di bidang kepegawaian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini memiliki ruang lingkup yang terdiri atas:

a.Evaluasi Jabatan;
b.Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan; dan
c.Penempatan ASN dalam Kelas Jabatan.

BAB III

EVALUASI JABATAN

Pasal 4

(1)Evaluasi jabatan dilaksanakan terhadap seluruh Jabatan di Pemerintah daerah.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Jabatan Administrasi, yang terdiri atas:
  1. 1.Jabatan Administrator;
  2. 2.Jabatan Pengawas; dan
  3. 3.Jabatan Pelaksana.
3. c.Jabatan Fungsional.
(3)Proses Evaluasi Jabatan menggunakan Informasi Faktor Jabatan yang terdiri atas:
1. a.Informasi Faktor Jabatan Struktural; dan
2. b.Informasi Faktor Jabatan Fungsional.
(4)Informasi Faktor Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.ruang lingkup dan dampak program;
2. b.pengaturan organisasi;
3. c.wewenang penyeliaan dan manajerial;
4. d.hubungan personal, yang terdiri atas:
  1. 1.sifat hubungan; dan
  2. 2.tujuan hubungan.
5. e.kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
6. f.kondisi lain.
(5)Informasi Faktor Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
2. b.Pengawasan penyelia;
3. c.Pedoman;
4. d.Kompleksitas;
5. e.Ruang lingkup dan dampak;
6. f.Hubungan personal;
7. g.Persyaratan fisik; dan
8. h.Lingkungan pekerjaan.

Pasal 5

(1)Penyusunan Evaluasi jabatan Pegawai ASN dilaksanakan oleh tim analisis dan Evaluasi Jabatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tim analisis dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
5. e.Unit Organisasi pada Pemerintah Daerah yang membidangi organisasi; dan
6. f.Unit Organisasi pada Pemerintah Daerah yang membidangi penyusunan peraturan.
(3)Tim analisis dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN

Pasal 6

(1)Peraturan Bupati ini menetapkan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan bagi ASN di daerah untuk:
1. a.Jabatan fungsional; dan
2. b.Jabatan Pelaksana.
(2)Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan untuk Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan apabila:
1. a.Adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
2. b.Adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan
3. c.Hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

BAB V

PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KELAS JABATAN

Pasal 7

(1)Penempatan ASN dalam Kelas jabatan Fungsional harus memenuhi syarat jabatan, Pendidikan, dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penempatan ASN dalam Kelas Jabatan Pelaksana harus memenuhi syarat jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang meliputi:
1. a.kelas 7 (tujuh) paling rendah berpendidikan diploma 4 (empat) atau strata 1 (satu);
2. b.kelas 6 (enam) paling rendah berpendidikan diploma 3 (tiga);
3. c.kelas 5 (lima) paling rendah berpendidikan sekolah menengah atas atau sederajat;
4. d.kelas 3 (tiga) paling rendah berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
5. e.kelas 1 (satu) paling rendah berpendidikan sekolah dasar.
(3)penempatan ASN dalam Kelas Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
(4)Kelas Jabatan setiap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, apabila:
1. a.ASN yang menduduki kelas jabatan tidak memenuhi kualifikasi Pendidikan minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan di peraturan perundang- undangan;
2. b.ASN yang telah memiliki syarat Pendidikan menduduki kelas jabatan satu tingkat diatasnya, untuk menduduki kelas jabatan tersebut maka harus mengikuti lulus uji kompetensi dan atau telah memiliki pengembangan kompetensi dari instansi pembinanya;
3. c.ASN yang telah ditetapkan dalam putusan hukuman disiplin pegawai; dan
4. d.ASN yang mutasi dan promosi dalam rangka penataan pegawai.

Pasal 8

(1)Apabila terdapat jabatan yang belum terakomodir dalam peraturan Bupati ini tetapi sudah diusulkan dan telah mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka surat persetujuan Menteri dimaksud dapat dijadikan dasar untuk penetapan kelas dan nilai jabatan bagi pemangku sebagai dasar pemberian tunjangan.
(2)Apabila usulan kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka yang bersangkutan ditetapkan menduduki pada kelas dan nilai jabatan sebelumnya.
(3)Apabila kelas jabatan bagi Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan yang terdampak penyederhanaan birokrasi belum menghitung kebutuhan formasi, maka kelas jabatan bagi pejabat fungsional tersebut disetarakan dengan kelas jabatan struktural sebelum penyetaraan jabatan.
(4)Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Jabatan Pelaksana yang belum memenuhi syarat Jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1970/M.SM.02.00/2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dapat diberikan Kelas Jabatan yang sama dengan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat Jabatan paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Peraturan Bupati ini.
(5)Dalam hal tidak terpenuhinya syarat Jabatan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jabatan Pelaksana diberhentikan dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 68), sepanjang yang mengatur mengenai Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 10 Juni 2025 BUPATI PANDEGLANG, CAP / TTD RADEN DEWI SETIANI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 10 Juni 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, CAP / TTD ASEP RAHMAT BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025 NOMOR 45 Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PANDEGLANG, R. GOENARA DARADJAT, S.Sos.,M.SI NIP. 19720531 199703 1 002 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPSIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KELAS DAN NILAI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN NILAI JABATAN 1 2 3 4

1.ANALIS HUKUM 1 Analis Hukum Ahli Madya 11 1960 2 Analis Hukum Ahli Muda 9 1355 3 Analis Hukum Ahli Pertama 8 1280
2.PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1 Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Madya 12 2170 2 Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda 10 1610 3 Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama 8 1280
3.ANALIS KEBIJAKAN 1 Analis Kebijakan Ahli Madya 12 2135 2 Analis Kebijakan Ahli Muda 10 1735 3 Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 1280
4.PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 12 2220 2 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 10 1695 3 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8 1270
5.ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN 1 Administrator Database Kependudukan Ahli Madya 11 1960 2 Administrator Database Kependudukan Ahli Muda 9 1460 3 Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama 8 1205
6.PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 1 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya 11 1855 2 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda 9 1385 3 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama 8 1205
7.ADMINISTRATOR KESEHATAN 1 Administrator Kesehatan Ahli Madya 11 1930 2 Administrator Kesehatan Ahli Muda 9 1355 3 Administrator Kesehatan Ahli Pertama 8 1280
8.APOTEKER 1 Apoteker Ahli Madya 11 1945 2 Apoteker Ahli Muda 9 1370 3 Apoteker Ahli Pertama 8 1295
9.ASISTEN APOTEKER 1 Asisten Apoteker Penyelia 8 1245 2 Asisten Apoteker Mahir 7 1020 3 Asisten Apoteker Terampil 6 755
10.ASISTEN PENATA ANESTESI 1 Asisten Penata Anestesi Penyelia 8 1290 2 Asisten Penata Anestesi Mahir 7 1015 3 Asisten Penata Anestesi Terampil 6 835
11.BIDAN 1 Bidan Ahli Madya 11 1930 2 Bidan Ahli Muda 9 1355 3 Bidan Ahli Pertama 8 1280 4 Bidan Penyelia 8 1230 5 Bidan Mahir 7 1005 6 Bidan Terampil 6 740
12.DOKTER 1 Dokter Ahli Utama 14 2805 2 Dokter Ahli Madya 12 2225 3 Dokter Ahli Muda 10 1720 4 Dokter Ahli Pertama 9 1570
13.DOKTER GIGI 1 Dokter Gigi Ahli Utama 14 2805 2 Dokter Gigi Ahli Madya 12 2225 3 Dokter Gigi Ahli Muda 10 1670 4 Dokter Gigi Ahli Pertama 9 1370
14.EPIDEMIOLOG KESEHATAN 1 Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya 11 1930 2 Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda 9 1555 3 Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 8 1280 4 Epidemiolog Kesehatan Penyelia 8 1230 5 Epidemiolog Kesehatan Mahir 7 1005 6 Epidemiolog Kesehatan Terampil 6 740
15.FISIOTERAPIS 1 Fisioterapis Ahli Madya 11 1930 2 Fisioterapis Ahli Muda 9 1555 3 Fisioterapis Ahli Pertama 8 1280 4 Fisioterapis Penyelia 8 1230 5 Fisioterapis Mahir 7 1005 6 Fisioterapis Terampil 6 740
16.NUTRISIONIS 1 Nutrisionis Ahli Madya 11 1930 2 Nutrisionis Ahli Muda 9 1555 3 Nutrisionis Ahli Pertama 8 1280 4 Nutrisionis Penyelia 8 1230 5 Nutrisionis Mahir 7 1005 6 Nutrisionis Terampil 6 740
17.PERAWAT 1 Perawat Ahli Utama 13 2485 2 Perawat Ahli Madya 11 1960 3 Perawat Ahli Muda 9 1385 4 Perawat Ahli Pertama 8 1310 5 Perawat Penyelia 8 1260 6 Perawat Mahir 7 1035 7 Perawat Terampil 6 770
18.PEREKAM MEDIS 1 Perekam Medis Ahli Madya 11 1960 2 Perekam Medis Ahli Muda 9 1385 3 Perekam Medis Ahli Pertama 8 1280 4 Perekam Medis Penyelia 8 1260 5 Perekam Medis Mahir 7 1035 6 Perekam Medis Terampil 6 770
19.PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya 11 1930 2 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda 9 1355 3 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 8 1280 4 Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 8 1230 5 Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir 7 1005 6 Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 6 740
20.PSIKOLOG KLINIS 1 Psikolog Klinis Ahli Madya 11 1960 2 Psikolog Klinis Ahli Muda 9 1385 3 Psikolog Klinis Ahli Pertama 8 1310
21.RADIOGRAFER 1 Radiografer Ahli Madya 11 1960 2 Radiografer Ahli Muda 9 1385 3 Radiografer Ahli Pertama 8 1310 4 Radiografer Penyelia 8 1260 5 Radiografer Mahir 7 1035 6 Radiografer Terampil 6 770
22.REFRAKSIONIS OPTISIEN 1 Refraksionis Optisien Penyelia 8 1260 2 Refraksionis Optisien Mahir 7 1035 3 Refraksionis Optisien Terampil 6 770
23.TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU 1 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama 13 2685 2 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya 11 2030 3 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda 9 1385 4 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama 8 1310 5 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia 8 1260 6 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Mahir 7 1035 7 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil 6 770
24.TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya 11 1930 2 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda 9 1370 3 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama 8 1295 4 Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia 8 1245 5 Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir 7 1020 6 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 6 755
25.TEKNISI TRANSFUSI DARAH 1 Teknisi Transfusi Darah Penyelia 8 1230 2 Teknisi Transfusi Darah Mahir 7 1005 3 Teknisi Transfusi Darah Terampil 6 740
26.TERAPIS GIGI DAN MULUT 1 Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya 11 1960 2 Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda 9 1385 3 Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama 8 1310 4 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia 8 1260 5 Terapis Gigi dan Mulut Mahir 7 1035 6 Terapis Gigi dan Mulut Terampil 6 770
27.ADYATAMA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1 Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya 12 2240 2 Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda 10 1790 3 Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama 8 1310
28.PAMONG BUDAYA 1 Pamong Budaya Ahli Madya 11 1930 2 Pamong Budaya Ahli Muda 9 1355 3 Pamong Budaya Ahli Pertama 8 1280
29.ANALIS AKUAKULTUR 1 Analis Akuakultur Muda 9 1490 2 Analis Akuakultur Pertama 8 1215
30.ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN 1 Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya 11 2060 2 Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda 9 1355 3 Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama 8 1280 4 Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia 8 1280 5 Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan 7 1080 6 Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana 6 690
31.ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia 8 1260 2 Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir 7 1020 3 Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil 6 720
32.ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP 1 Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia 9 1440 2 Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir 7 1035 3 Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil 6 720 4 Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula 5 520
33.PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya 11 1925 2 Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Muda 10 1640 3 Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama 8 1235
34.PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP 1 Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya 12 2135 2 Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda 10 1810 3 Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama 8 1280
35.PENGELOLA KESEHATAN IKAN 1 Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda 9 1490 2 Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama 8 1245
36.TEKNISI AKUAKULTUR 1 Teknisi Akuakultur Penyelia 8 1290 2 Teknisi Akuakultur Mahir 7 865 3 Teknisi Akuakultur Terampil 6 720 4 Teknisi Akuakultur Pemula 5 520
37.ANALIS KETAHANAN PANGAN 1 Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya 12 2170 2 Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda 10 1735 3 Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama 8 1205
38.ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 1 Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya 12 2170 2 Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda 10 1700 3 Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama 8 1220
39.MEDIK VETERINER 1 Medik Veteriner Ahli Madya 11 1930 2 Medik Veteriner Ahli Muda 9 1355 3 Medik Veteriner Ahli Pertama 8 1280
40.PARAMEDIK VETERINER 1 Paramedik Veteriner Penyelia 8 1230 2 Paramedik Veteriner Mahir 7 1005 3 Paramedik Veteriner Terampil 6 740 4 Paramedik Veteriner Pemula 5 490
41.PENGAWAS ALAT MESIN PERTANIAN 1 Pengawas Alat Mesin Pertanian Ahli Madya 12 2270 2 Pengawas Alat Mesin Pertanian Ahli Muda 10 1750 3 Pengawas Alat Mesin Pertanian Ahli Pertama 8 1265
42.PENGAWAS BENIH TANAMAN 1 Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya 11 1930 2 Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda 9 1355 3 Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama 8 1280 4 Pengawas Benih Tanaman Penyelia 8 1230 5 Pengawas Benih Tanaman Mahir 7 1005 6 Pengawas Benih Tanaman Terampil 6 740 7 Pengawas Benih Tanaman Pemula 5 490
43.PENGAWAS BIBIT TERNAK 1 Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya 11 1930 2 Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda 9 1355 3 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 8 1280 4 Pengawas Bibit Ternak Penyelia 8 1230 5 Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan 7 1005 6 Pengawas Bibit Ternak Pelaksana 6 740
44.PENGAWAS MUTU PAKAN 1 Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya 11 1930 2 Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda 9 1355 3 Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama 8 1280 4 Pengawas Mutu Pakan Penyelia 8 1230 5 Pengawas Mutu Pakan Mahir 7 1005 6 Pengawas Mutu Pakan Terampil 6 740 7 Pengawas Mutu Pakan Pemula 5 490
45.PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN 1 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya 12 2170 2 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda 10 1730 3 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama 8 1295 4 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia 9 1395 5 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir 8 1245 6 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil 7 1065 7 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula 6 700
46.PENYULUH PERTANIAN 1 Penyuluh Pertanian Ahli Madya 12 2240 2 Penyuluh Pertanian Ahli Muda 10 1775 3 Penyuluh Pertanian Ahli Pertama 8 1295 4 Penyuluh Pertanian Penyelia 9 1505 5 Penyuluh Pertanian Mahir 8 1245 6 Penyuluh Pertanian Terampil 7 1095
47.ANALIS KEUANGAN NEGARA 1 Analis Keuangan Negara Ahli Madya 11 1870 2 Analis Keuangan Negara Ahli Muda 9 1480 3 Analis Keuangan Negara Ahli Pertama 8 1295
48.ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 1 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12 2135 2 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10 1735 3 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8 1280
49.ARSIPARIS 1 Arsiparis Ahli Madya 11 1930 2 Arsiparis Ahli Muda 9 1355 3 Arsiparis Ahli Pertama 8 1280 4 Arsiparis Penyelia 8 1230 5 Arsiparis Mahir 7 1005 6 Arsiparis Terampil 6 740
50.PUSTAKAWAN 1 Pustakawan Ahli Madya 11 1930 2 Pustakawan Ahli Muda 9 1355 3 Pustakawan Ahli Pertama 8 1280
51.ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI 1 Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Madya 12 2240 2 Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda 10 1770 3 Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama 8 1280
52.PENGAWAS KOPERASI 1 Pengawas Koperasi Ahli Madya 12 2135 2 Pengawas Koperasi Ahli Muda 10 1735 3 Pengawas Koperasi Ahli Pertama 8 1280
53.PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya 11 2030 2 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda 9 1385 3 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 8 1310
54.AUDITOR 1 Auditor Ahli Utama 14 2820 2 Auditor Ahli Madya 12 2250 3 Auditor Ahli Muda 10 1655 4 Auditor Ahli Pertama 8 1280 5 Auditor Penyelia 9 1380 6 Auditor Mahir 7 940 7 Auditor Terampil 6 690
55.PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya 12 2145 2 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda 10 1655 3 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 8 1280
56.GURU 1 Guru Ahli Utama 13 2585 2 Guru Ahli Madya 11 1960 3 Guru Ahli Muda 9 1385 4 Guru Ahli Pertama 8 1280
57.PAMONG BELAJAR 1 Pamong Belajar Ahli Madya 11 1930 2 Pamong Belajar Ahli Muda 9 1355 3 Pamong Belajar Ahli Pertama 8 1280
58.PENGAWAS SEKOLAH 1 Pengawas Sekolah Ahli Madya 11 1960 2 Pengawas Sekolah Ahli Muda 9 1385 3 Pengawas Sekolah Ahli Pertama 8 1310
59.INSTRUKTUR 1 Instruktur Ahli Madya 12 2200 2 Instruktur Ahli Muda 10 1670 3 Instruktur Ahli Pertama 8 1265 4 Instruktur Penyelia 8 1230 5 Instruktur Pelaksana Lanjutan 7 1005 6 Instruktur Pelaksana 6 740
60.MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL 1 Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya 12 2170 2 Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda 10 1720 3 Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama 8 1310
61.PENGAWAS KETENAGAKERJAAN 1 Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya 12 2130 2 Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda 10 1715 3 Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama 8 1310
62.PEMBINA JASA KONSTRUKSI 1 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya 12 2135 2 Pembina Jasa Konstruksi Muda 10 1735 3 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama 8 1280
63.PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya 12 2240 2 Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda 10 1700 3 Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama 8 1220
64.PENATA KELOLA PERUMAHAN 1 Penata Kelola Perumahan Ahli Madya 12 2240 2 Penata Kelola Perumahan Ahli Muda 10 1700 3 Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama 8 1220
65.PENATA RUANG 1 Penata Ruang Ahli Madya 11 1930 2 Penata Ruang Ahli Muda 9 1355 3 Penata Ruang Ahli Pertama 8 1280
66.PENGELOLA SUMBER DAYA AIR 1 Pengelola Sumber Daya Air Ahli Madya 12 2240 2 Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda 10 1700 3 Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama 8 1220
67.PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN 1 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya 12 2240 2 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda 10 1700 3 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama 8 1220
68.PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL 1 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya 12 2310 2 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda 10 1655 3 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama 8 1280
69.PENATA PERIZINAN 1 Penata Perizinan Ahli Madya 12 1865 2 Penata Perizinan Ahli Muda 10 1385 3 Penata Perizinan Ahli Pertama 8 1205
70.PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 1 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya 11 1930 2 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda 9 1355 3 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama 8 1280
71.PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN 1 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya 12 2135 2 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 10 1735 3 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama 8 1280
72.PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT 1 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya 11 1960 2 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 10 1735 3 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama 8 1280
73.PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR 1 Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia 8 1260 2 Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan 7 1035 3 Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana 6 770 4 Penguji Kendaraan Bermotor Pemula 5 490
74.PENYULUH SOSIAL 1 Penyuluh Sosial Ahli Madya 11 2030 2 Penyuluh Sosial Ahli Muda 9 1385 3 Penyuluh Sosial Ahli Pertama 8 1310
75.PERENCANA 1 Perencana Ahli Madya 12 2170 2 Perencana Ahli Muda 10 1610 3 Perencana Ahli Pertama 8 1280
76.PERISALAH LEGISLATIF 1 Perisalah Legislatif Ahli Madya 11 1930 2 Perisalah Legislatif Ahli Muda 9 1355 3 Perisalah Legislatif Ahli Pertama 8 1310
77.POLISI PAMONG PRAJA 1 Polisi Pamong Praja Ahli Madya 11 2085 2 Polisi Pamong Praja Ahli Muda 9 1445 3 Polisi Pamong Praja Ahli Pertama 8 1270 4 Polisi Pamong Praja Penyelia 8 1320 5 Polisi Pamong Praja Mahir 7 1095 6 Polisi Pamong Praja Terampil 6 745 7 Polisi Pamong Praja Pemula 5 580
78.PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT 1 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11 1930 2 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9 1355 3 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8 1280 4 Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8 1230 5 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan 7 1005 6 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 6 740 7 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 5 490
79.PRANATA KOMPUTER 1 Pranata Komputer Ahli Madya 11 1930 2 Pranata Komputer Ahli Muda 9 1355 3 Pranata Komputer Ahli Pertama 8 1280
80.SANDIMAN 1 Sandiman Ahli Madya 12 2135 2 Sandiman Ahli Muda 10 1795 3 Sandiman Ahli Pertama 8 1295
81.STATISTISI 1 Statistisi Ahli Madya 11 1930 2 Statistisi Ahli Muda 9 1355 3 Statistisi Ahli Pertama 8 1280 BUPATI PANDEGLANG, RADEN DEWI SETIANI LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR TAHUN 2025 TENTANG KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPSIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KELAS DAN NILAI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN NILAI JABATAN 1 2 3 4 1 FASILITATOR PERDAGANGAN 7 890 2 KONSELOR SDM 7 890 3 PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN 7 890 4 PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN 7 890 5 PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN 7 890 6 PENATA KELOLA LEGER JALAN 7 890 7 PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7 890 8 PENATA KELOLA PEMERINTAHAN 7 890 9 PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI 7 890 10 PENATA KEPROTOKOLAN 7 890 11 PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG 7 890 12 PENATA LAYANAN OPERASIONAL 7 890 13 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 890 14 PENGAMAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR 7 890 15 PENGAWAS JARINGAN UTILITAS 7 890 16 PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT 7 890 17 PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN 7 890 18 TEKNISI LABORATORIUM 7 890 19 DOKUMENTALIS HUKUM 6 690 20 JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR 6 690 21 OPERATOR LABORATORIUM 6 690 22 OPERATOR PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 6 690 23 PENGELOLA KEPROTOKOLAN 6 690 24 PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN 6 690 25 PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 690 26 PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN 6 690 27 PENGELOLA SIARAN 6 690 28 PENGELOLA TRANTIBUM 6 690 29 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 690 30 PETUGAS TRANSPORTASI DARAT 6 690 31 OPERATOR LAYANAN KESEHATAN 5 490 32 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (min pendidikan terakhir SMA sederajat) 5 490 33 OPERATOR SUMBER DAYA AIR 5 490 34 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 490 35 PENILIK JALAN 5 490 36 PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN 5 490 37 PRANATA TRANTIBUM 5 490 38 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (min pendidikan terakhir SMP sederajat) 3 340 39 PENGELOLA UMUM OPERASIONAL 1 190 BUPATI PANDEGLANG, RADEN DEWI SETIANI

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…