DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 52 Tahun 2025

Nomor: 52
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab 1 Ketentuan Umum; bab ll Kewenangan Pemerintahan Daerah; Bab lll Pemberdayaan Koperasi; Bab V Pelindungan Koperasi; Bab Vl Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan; Bab Vll Pembinaan dan Pengawasan Dalam Rangka Pendirian Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih; Bab Vlll Pendanaan; Bab lX Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
c.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. 7.Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 276); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi.
6.Desa atau sebutan lainnya adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kelurahan adalah Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
11.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
12.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
13.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
14.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
15.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Pemberdayaan Koperasi;
c.satuan tugas;
d.Pelindungan Koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan koordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan kepada Dinas untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Dinas, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 5

(1)Dinas melakukan persiapan pembentukan Koperasi.
(2)Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.melakukan sosialisasi program pembentukan Koperasi;
2. b.melakukan pendampingan pembentukan Koperasi; dan
3. c.melakukan pendataan dan penilaian kinerja Koperasi.
(3)Dinas melakukan sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai jadwal kepada kelompok masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
(4)Dinas melakukan pendampingan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
(5)Dinas melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi Koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan hasil kinerja Koperasi.
(6)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(7)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Pasal 6

(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 7

(1)Setiap Desa/Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah pembangunan Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Dinas memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dinas memfasilitasi dan mendampingi Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam forum musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan Koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.jenis bidang dan kegiatan usaha;
  3. 3.modal dasar;
  4. 4.keanggotaan awal; dan
  5. 5.pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi.
(5)Hasil musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 8

(1)Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Desa/Kelurahan setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata “Koperasi”;
2. b.dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
3. c.diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan, maka ditambahkan nama Kecamatan/Kabupaten.

Pasal 9

(1)Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
(3)Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai ex-officio.
(4)Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
1. a.gerai penyediaan sembako;
2. b.gerai penyediaan obat murah;
3. c.penyediaan kantor Koperasi;
4. d.unit simpan pinjam Koperasi;
5. e.gerai klinik Desa;
6. f.penyediaan cold storage/cold chain atau gudang;
7. g.logistik/distribusi; dan/atau
8. h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…