DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348), 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2. 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota:
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1): MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
6.Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat.
7.Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari atas:
1. a.Sekretariat membawahi,
  1. 1.sub bagian administrasi umum dan keuangan.
2. b.inspektorat pembantu I: 2 inspektorat pembantu II: inspektorat pembantu III: inspektorat pembantu IV: inspektorat pembantu V: dan
3. g.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(3)Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris:
(5)Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
(6)Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. m0 0

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya: Cc. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati,
3. d.pelaksanaan laporan hasil pengawasan:
4. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi,
5. f.pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi,
6. g.pelaksanaan administrasi Inspektorat, dan h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 3
(1)(2
(1)
(2)(1
(2)

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: |

a.pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama, b.pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja, Cc. pelaksanaan pengelolaan keuangan :dan
d.pengelolaan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga perlengkapan Pasal 6 Na Sub bagian administrasi umum dan keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
a.pelaksanaan administrasi kepegawaian,
b.pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat,
c.pelaksanaan urusan perlengkapan,
d.pelaksanaan urusan rumah tangga,
e.pelaksanaan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan,
f.pelaksanaan perbendaharaan, dan
g.pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan:

Pasal 7

Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah pada perangkat Daerah di wilayah I. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu 1 menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah di ) 4 ——— AA mn LA & , ——— wilayah I: perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat Daerah di wilayah I, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di wilayah I: pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah di wilayah I: pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat Daerah di wilayah I, Ta penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di wilayah I, kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya: | | pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah I, dan Tg penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah 1. b.

Pasal 8

(1)Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah pada perangkat Daerah di wilayah II.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu Il menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah di wilayah II, . perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat Daerah di wilayah II, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di wilayah II: pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah di wilayah II, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat Daerah di wilayah II, penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di wilayah H: kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya, . pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah II: dan penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah I. c. d. e. £ h. b. d. e. f h. 5s BN TNLA n . gn ——

Pasal 9

(1)Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah III.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah di wilayah III: perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat Daerah di wilayah III: pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di wilayah III, pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah di wilayah III, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat Daerah di wilayah III: penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di wilayah III, kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya, b. e. f g . pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasilh. pengawasan di wilayah III, dan penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah III.

Pasal 10

(1)Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah IV.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah di wilayah IV: perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat Daerah di wilayah IV, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di wilayah IV: pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah b. c. d. 6
(1)Inspektorat Pembantu V mempu pengawasan, pencegahan, inves serta pengusutan untuk tujuan berdasarkan di wilayah IV: pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat Daerah di wilayah IV, penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di wilayah IV, kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya, pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah IV, dan penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah IV. £ h.

Pasal 11

nyai tugas melaksanakan tigasi dan pemeriksaan tertentu maupun pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu V menyelenggarakan fungsi: a. b. Cc. penyiapan penyusunan rencana program pengawasan tujuan tertentu, pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media, pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi, pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkorelasi dengan unsur pemerintah daerah: pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah, penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian, tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan d. e. f Ganti Rugi, . pelaksanaan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern, pelaksanaan verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi, . pelaksanaan verifikasi Laporan Harta kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan penilaian Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, . pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi: h. k m. 7 n. pelaksanaan pemantauan dan penilaian Tindak Lanjut Hasil Pencegahan dan Investigasi, O. pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pencegahan dan Investigasi: Pp. pelaksanaan pengawasan atas laporan gratifikasi, Gg. pelaksanaan keterangan ahli di persidangan melekat di pengendali teknis atau ketua tim, r. penyiapan perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada lembaga penegak hukum,
1. s.pelaksanaan administrasi dan Pencegahan dan Investigasi, dan
2. t.pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksan Inspektur Pembantu Khusus di dan investigasi. | Tag
3. u.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. pelayan teknis laporan dan aan tugas dan fungsi bidang pencegahan

Pasal 12

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga fungsional pengawas urusan pemerintahan Daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesual dengan bidang keahliannya.
(2)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…