Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah lembaga otonom di Provinsi Sumatera Barat, yang didirikan melalui pemekaran Kabupaten Pasaman pada tahun 2003. Mandat utamanya adalah mewujudkan pembangunan daerah yang bermartabat, agamais, maju, dan sejahtera, dengan mengelola sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 11 kecamatan dan 90 nagari. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi kebijakan daerah, penyediaan layanan publik seperti SPBE dan administrasi, serta implementasi program pembangunan di sektor ekonomi, SDM, dan tata kelola pemerintahan. Lembaga ini juga berperan aktif dalam program strategis seperti ketahanan pangan dan percepatan pembangunan regional.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah lembaga negara yang sangat penting dalam menjalankan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat. Didirikan melalui pemekaran Kabupaten Pasaman pada tahun 2003, lembaga ini memiliki mandat untuk mewujudkan pembangunan daerah yang bermartabat, agamais, maju, dan sejahtera. Kehadirannya krusial untuk mengelola sumber daya lokal, menyediakan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya yang luas.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Secara regulasi, pemerintah daerah ini bertanggung jawab atas penyusunan dan implementasi kebijakan daerah melalui dokumen seperti RKPD dan RPJMD. Dalam aspek pelayanan, mereka menyediakan berbagai layanan publik, termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan administrasi lainnya.
Beberapa intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat meliputi peningkatan perekonomian yang tangguh dan inklusif, pembangunan Sumber Daya Manusia yang beriman dan berdaya saing, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif. Program-program ini juga mencakup percepatan pembangunan infrastruktur dan menjaga ketahanan pangan daerah. Perhatian terhadap isu gender dan anak juga menjadi bagian dari upaya pembangunan SDM.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan dan program yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Upaya percepatan pembangunan daerah merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di Indonesia. Penyelenggaraan SPBE mendukung agenda nasional terkait reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, perhatian terhadap isu gender dan anak menunjukkan komitmen terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk berbagai keperluan, seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan akses layanan publik. Masyarakat juga dapat mengakses informasi publik melalui situs web resmi pemerintah daerah. Partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan penyampaian pengaduan juga menjadi bagian dari interaksi warga dengan lembaga ini.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memainkan peran krusial dalam pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Dengan visi "Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera," pemerintah daerah ini berupaya meningkatkan perekonomian, kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan. Berbagai program strategis dan layanan publik yang disediakan menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada agenda pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat No. 05 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Jenis, Pengusulan, Jangka Waktu Pelaksanaan Dan Sumber Dana Kegiatan. Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaan anggaran tahun jamak dituangkan secara tersendiri dengan Peraturan Bupati kecuali kegiatan tahun jamak yang memerlukan dana cadangan wajib dibuatkan Peraturan Daerah tersendiri dan rancangannya diajukan bersamaan dengan pembahasan APBD. Sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa, OPD penanggung jawab kegiatan melakukan perhitungan dan pengkajian terhadap plafon harga pekerjaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan melibatkan lembaga independen dan/atau konsultan Perencanaan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kontrak tahun jamak didasarkan atas kontrak induk dan kontrak tahunan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat No. 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Asas, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, DAN Besaran TJSLP; Perusahaan Pelaksana TJSLP, Hak dan Kewajiban Perusahaan Pelaksana TJSLP; Program dan Bidang TJSLP; Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan Program TJSLP; Forum TJSLP; Tata Cara Perekrutan Forum TJSLP; Tim Penasehat dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP; Sistem Informasi ; Penghargaan; Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi; Sanksi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2025
Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2025
Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun Tahun 2024
Ruang lingkup peraturan ini adalah: a. Pajak; b. Retribusi Jasa Umum; c. Retribusi Jasa Usaha; d. Retribusi Perizinan Tertentu;dan e. Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2025
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018
Perda ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban serta Larangan Wali Nagari, Pemilihan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Musyawarah Nagari, Peraturan Nagari, Keuangan dan Kekayaan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembangunan Kawasan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2025
Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.