DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dinas merupakan unsur penyelenggara pemerintahan urusan perikanan. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kerja Dinas Perikanan, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348),

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Iz Menetapkan : Tahun 2019 Nomor 6402): Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 5. 1): MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1, 2. 3. 4 Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Dinas adalah Kepala pada Dinas. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. 5. 6.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur penyelenggara pemerintahan urusan perikanan.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 2 7. 8. dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
1. a.sekretariat membawahi,
  1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian.
2. b.bidang perikanan budidaya,
3. c.bidang perikanan tangkap,
4. d.bidang penguatan daya saing, dan
5. e.UPTD.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagian umum dan kepegawaian.
(4)Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
(6)Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d dan UPTD terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
(7)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Susunan organisasi Dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Dinas meyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya 3 dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan:: pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan pembudidayaan ikan, Pelaksanaan administrasi Dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b. Cc e.

Pasal 5

(1)Sekretariat mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif Dinas.
(2)Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sekretariat meyelenggarakan fungsi: a. b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas: pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, , dan urusan rumah tangga, pengelolaan administrasi keuangan, pelaksanaan pembinaan pengelolaan kepegawaian, penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. c. d. e. £

Pasal 6

(1)Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola barang milik Daerah serta mengelola urusan kepegawaian.
(2)Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sub bagian umum dan kepegawaian meyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan dan melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum,
2. b.pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian
3. c.pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan 4 g. 1 d. e. f barang milik negara: pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatusahaan: pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

(1)Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perikanan budidaya dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan peningkatan pembudidayaan ikan.
(2)Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)a. bidang perikanan budidaya meyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan dibidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, potensi dan pengembangan serta peningkatan usaha budidaya, pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, potensi dan pengembangan serta peningkatan usaha budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, potensi dan pengembangan serta peningkatan usaha budidaya, pemberian bimbingan teknis dan suvervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, potensi dan pengembangan serta peningkatan usaha budidaya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang b. c. 5 e. f, 8. peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, potensi dan pengembangan serta peningkatan usaha budidaya, pelaksanaan administrasi bidang perikanan budidaya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

(1)Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang perikanan tangkap yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap.
(2)Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Bidang perikanan tangkap meyelenggarakan fungsi: a. b. Cc. perumusan dan penyusunan perencanaan program dan kebijakan dibidang perikanan tangkap: penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap, pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap: penerapan teknologi dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan serta pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan bidang perikanan tangkap, pelaksanaan sistem pengendalian penangkapan ikan, pelaksanaan kerja sama pemanfaatan terpadu sumberdaya perikanan tangkap dan pelaksanaan sistem informasi perikanan, pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI): pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. d. e. £ g h. 1 j k 1 6 |

Pasal 9

(1)Bidang penguatan daya saing mempunyai tugas melaksanakan perumusan program kegiatan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penguatan daya saing produk perikanan.
(2)Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bidang penguatan daya saing meyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan kegiatan dibidang penguatan daya saing Produk Perikanan sebagai pedoman dalam melaksanankan tugas, , pelaksanaan Pembinaan kelembagaan dan register kelompok pengolahan ikan, pendataan pelaku pengolahan dan pemasaran ikan perorangan, serta Unit Pengolahan Ikan ( UPI ) | penyelia dan memberikan rekomendasi permohonan usaha pengolahan hasil perikanan yang bersekala memerlukan Izin Usaha : perencanaan Pembinaan — dan Pemantauan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan dan pengembangan usaha dengan instansi/pihak terkait: pelaksanaan Fasilitasi promosi, diversifikasi dan mutu produk serta standarisasi hasil olahan perikanan, penyelia produksi dan ketersediaan/cadangan pangan hewani sal ikan yang dibutuhkan penduduk sehingga ketahanan pangan dapat terwujud, pengevaluasi dan memfasilitasi Gerakan Masyarakat Konsumsi Makan Ikan dan Form Peningkatan Konsumsi Ikan di Kabupaten Pasaman Barat, pengevaluasian Program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan, pembagian tugas kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan, pemberian petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan: penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier: pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya: . penyusunan dan pemberian laporan pertanggungjawaban tugas bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. b. c. e. £ h. 1 k . m. ». 7

Pasal 10

(1)Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah. Pasal 12 ,

(1)Pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
(2)Pimpinan unit organisasi me bila terjadi penyimpangan @ langkah yang diperlukan sesuai Perundang-undangan.
(3)Pimpinan satuan organisasi mengikuti d petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan. ngawasi bawahannya dan gar mangambil langkah- dengan Peraturan an mematuhi

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…