DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintah di bidang ketenagakerjaan, bidang hubungan industrial, transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Bupati tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348),

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402): Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1) 4. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(l)Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintah di bidang ketenagakerjaan, bidang 2 5. 5. 6. 7. 8. hubungan industrial, transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah.

(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
1. a.sekretariat membawahi:
  1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian.
2. b.bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja,
3. c.bidang hubungan industrial, transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral,
4. d.bidang pelatihan dan produktivitas, dan
5. e.UPTD,
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagian umum dan kepegawaian.
(4)Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d dan UPTD terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
(7)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (l) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang 3
(2)transmigrasi dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral,
2. b.pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral,
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral,
4. d.pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

(1)Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokoler, laporan dan organisasi serta hubungan masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas,
2. b.penkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu,
3. c.pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga Dinas,
4. d.pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan,
5. e.penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas, dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
(2)tugas melakukan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan pengadaan perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian 4 menyelenggarakan fungsi: a. b. penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan: penyiapan dan melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum: pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatusahaan: pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

(1)Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan program berkaitan dengan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat: pengoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, pempromosian penyebarluasan informasi syarat- syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat: pengoordinasian pendaftaran perekrutan dan seleksi Calon Pegawai Migran Indonesia, pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon Pegawai Migran Iindonesia ke luar negeri: pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja, pengoordinasian penyelesaian permasalahan Pegawai Migran Iindonesia pra dan purna penempatan, pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan Pegawai Migran Indonesia, pelaksanaan pemberdayaan Pegawai Migran Indonesia purna: pelaksanaan penerbitan perpanjangan jin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten, 5 e. f b. d. e. £ & h. k I. pelaporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan bentuk pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas: dan m.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)
(2)
(1)
(2)Sumber Daya Mineral

Pasal 8

Bidang hubungan industrial, transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral mempunyai tugas melaksanakan program yang berkaitan dengan hubungan industrial, transmigrasi serta energi dan sumber daya mineral. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang hubungan industrial, transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral menyelenggarakan fungsi:

a.pemverifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi di Daerah:
b.pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama Daerah, C. pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi di Daerah,
d.pengoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan:
e.pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan,
f.pengoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan:
g.perumusan program di lingkup bidang energi sumber daya mineral tingkat kabupaten, dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan program yang berkaitan dengan pelatihan dan produktivitas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pelatihan dan produktivitas menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi: 6 pemyverifikasian informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta: C. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta:
d.pelaksanaan verifikasi pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta:
e.penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil: b. I. pengoordinasian pengukuran produktivitas tingkat kabupaten,
g.pengoordinasian pemantauan tingkat produktivitas: dan
h.pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…