DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348):
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402), 4, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 5, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1), MEMUTUSKAN: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
7.Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok 2 jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. BABII KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(J) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a.sekretariat:
1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian
b.bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan,
c.bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, d.bidang peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak,
e.bidang bina kelembagaan perempuan, dan
f.UPTD

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi Sub bagian umum dan kepegawaian. (4 Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(6)Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan UPTD terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
(7)UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diatas, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. f 3
(8)Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera, yang terdiri atas : a. e. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan administrasi dinas bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. b. c. d.
(3)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang terdiri atas: a. b. Cc. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan rencana dan program dan penyelenggaraan tugas- tugas bidang d. e. 4
(2)
(1)
(2)secara terpadu dan tugas- tugas administratif di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas,
2. b.penyusunan rencana program dan anggaran, Cc. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat,
3. d.penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan ganti rugi:

Pasal 6

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan persuratan,
b.pengelolaan dokumentasi dan kearsipan,
c.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor,
d.pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik Daerah,
e.pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur,
f.pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana: dan
g.pengelolaan kehumasan.

Pasal 7

(1)Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi pengendalian penduduk, yang terdiri atas :
1. a.perumusan kebijakan Daerah bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga,
2. b.pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga,
3. c.pelaksanaan kebijakan Daerah bidang sistem informasi keluarga:
4. d.pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk,
5. e.pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Daerah, 5 g. h. pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, dan pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. £
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi penyuluhan dan penggerakan, yang terdiri atas :
1. a.perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluaga berencana, . pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, . pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana / petugas lapangan keluarga berencana, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 8

(1)Bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis bidang pelaksanaan Keluaraga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi bidang keluarga berencana, yang terdiri atas : a. b. c. d. e. perumusan kebijakan teknis Daerah bidang keluarga berencana, pelaksanaan teknis Daerah bidang keluarga berencana: pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana, pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Daerah: pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Daerah, b. c. d. e. £ 6 g h. i. pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana di Daerah: pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, dan pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. £
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang terdiri atas : a. b. Cc. perumusan kebijakan teknis Daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang bina keluarga balita, . pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang pembinaan ketahanan remaja: pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang bina keluarga lanjut usia dan rentan, pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga: pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga, dan pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 9

(1)Bidang peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis melaksanakan tugas Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang: penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang: penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan e. £ & h. b. 7 kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang: penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang: penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang: penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang: penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan Supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan d. e. f h. k 1 8 ”" aa. bb. kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang: penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak: penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak: penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan m. n. a s. t u. v. w. y z 9 cc. dd. Ce. hh. ii. 1. nn. penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, .penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak, penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 10 ft g. k. mm pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak, 00. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak, pp. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak, gg. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak, IT. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak, ss. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha, tt. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak, dan uu. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak. dan wv. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Bidang bina kelembagaan perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak:
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang bina kelembagaan perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 11 b. d. pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga: penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga: penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gcnder dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga. emantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, 8) penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, e. £ g . penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, . penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga: penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender, . penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, . penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak: . pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga. Dan . pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 12 h. 4. k 1 m. n 0. p.

Pasal 11

(1)Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perturan Bupati.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…