(1)Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrologian.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perdagangan menyelenggarakan fungsi:
a.pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan,
b.pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya,
c.pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan,
d.pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan 7 dan pelabelan bahan berbahaya di Daerah:
. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan): . menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah: . pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah, . koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah, e.
i.pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah,
j.penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah, . penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya, . koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya, .pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya, . pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya:
. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer di Daerah, . penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor di Daerah: . penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan Daerah: . penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota), . penerbitan surat keterangan asal: . pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor: . penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan Petugas Pengawas Tertib Niaga, jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian: . penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya: h. k 1 m. n. o. p. 4 r. s. t “. v. 8 aa. bb. Cc. dd. ce. hh. - penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem w. informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian, pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian, fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau Daerah tertib ukur: penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi egal, pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/ komoditi, pemetaan potensi komoditi Daerah, monitoring mutu produk komoditi ekspor, pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu, registrasi pelaku usaha komoditi ekspor, sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya. x Z. Bagian Keenam Bidang Perindustrian