DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dinas merupakan unsur penyelenggara pemerintahan urusan kearsipan dan perpustakaan. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kearsipan dan Perpustakaan,

1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348),
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 : Dipindai dengan sj CamScanner': : Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):
4.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Dacrah,
5.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan,
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1): MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4.Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
7.Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur penyelenggara pemerintahan urusan kearsipan dan perpustakaan.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 2 : Dipindai dengan sj CamScanner': Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
1. a.sekretariat membawahi:
  1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian. bidang pengelolaan arsip: bidang layanan kearsipan, bidang layanan dan teknologi informasi dan komunikasi,
2. e.bidang pengembangan dan pelestarian bahan pustaka: dan
3. f.UPTD.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagian umum dan kepegawaian.
(4)Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
(6)Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
(7)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Susunan organisasi Dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. pc

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang kearsipan dan bidang perpustakaan:
2. b.pelaksanaan kebijakan dibidang kearsipan dan bidang perpustakaan, 3 : Dipindai dengan sj CamScanner':
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kearsipan dan bidang perpustakaan,
4. d.pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang kearsipan dan bidang perpustakaan, dan
5. e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 5

(1)Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggarakan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas,
2. b.penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan, C. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, dan
3. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

(l) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum kepegawaian meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dilingkungan Dinas.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan tata naskah dinas, seperti pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan Dinas dan tata kearsipan: |
2. b.penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan: , pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol, . pelaksanaan tugas-tugas bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan:
3. e.penghimpunan dan penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan serta memelihara dan pendistribusian,
4. f.pelaksanaan inventarisasi barang yang dikelola dan AO miliki Dinas:
5. g.pelaksanaan analisis kebutuhan barang keperluan kantor serta perbekalan lain,
6. h.pelaksanaan tata usaha pemeliharaan barang, perbekalan dan peralatan Dinas,
7. i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban tugas pada pimpinan, pengelolaan tata usaha kepegawaian, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. 4 : Dipindai dengan sj CamScanner':

Pasal 7

(1)Bidang pengelolaan arsip mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pengembangan, penerimaan, pengolahan dan penataan arsip dinamis dan statis, pengadaan microfilm dan audio visual, penyimpanan dan perawatan arsip, serta menyiapkan bahan dalam rangka penetapan norma, standar dan pedoman pcnyclcnggaraan kearsipan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pengelolaan arsip menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, penerimaan dan pengolahan bidang arsip dinamis,
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, penerimaan dan pengolahan bidang arsip vital dan statis,
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, penerimaan dan pengolahan bidang alih media dan reproduksi, dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

(1)Bidang layanan kearsipan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan, pembinaan dan pelaksanaan dibidang layanan kearsipan dan pembinaan sumber daya manusia dan sistem kearsipan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang layanan kearsipan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan dibidang layanan dan pembinaan organisasi pemerintah, kecamatan dan nagari:
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan dibidang layanan dan pembinaan Lembaga pendidikan,organisasi politik dan organisasi masyarakat,
3. c.penyiapan bahan pengawasan dan kebijakan teknis tentang pengawasan dan audit internal kearsipan, dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. Bidang Layanan Dan Teknologi Informasi Komunikasi Pasal 9 (| Bidang layanan dan teknologi informasi komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang layanan umum dan promosi, layanan ekstensi pelaksanaan teknologi informasi komunikasi pada perpustakaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang layanan dan teknologi informasi komunikasi menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang layanan dan teknologi informasi komunikasi pada perpustakaan,
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang layanan ekstensi dan promosi: dan
3. c.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

(l) Bidang pengembangan dan pelestarian bahan pustaka mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengadaan dan pengolahan bahan pustaka, penyusunan bibliografi, meyimpan, melestarikan bahan pustaka serta menyiapkan bahan dalam rangka penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan perpustakaan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pengembangan dan pelestarian bahan pustaka menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan, pengelolaan dan pelestarian bahan pustaka:
2. b.pelaksanaan administrasi, teknis pengembangan bahan pustaka, fasilitasi pengolahan bahan pustaka dan pelestarian bahan pustaka, dan
3. c.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

Pasal 11

(1)Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. TATA KERJA

BAB IV

6 : Dipindai dengan sj CamScanner':

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…