(I) Bidang penyuluhan, pengclolaan dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran perkebunan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang penyuluhan, pengelolaan dan pemasaran menyelengarakan fungsi:
a.penyiapan bahan penyusunan program dan perencanaan di bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran, penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyuluhan, pengolahan dan pemasaran, penyusunan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan sistem penyelengaraan pembinaan kelembagaan penyuluh dan petani, pengoordinasian, mengidentifikasi dan menginventarisasi ketenagakerjaan penyuluh, penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penyuluhan perkebunan di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten, pemberian bimbingan teknis perkebunan, penetapan kelembagaan penyuluhan perkebunan di kabupaten sesuai norma dan standar:
pelaksanaan penerapan persyaratan, sertifikasi dan b. c. e. £ & h. jabatan penyuluh perkebunan, penetapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan perkebunan, penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada Pimpinan, penyiapan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan perkebunan serta peningkatan mutu perkebunan, penyusunan standarisasi mutu perkebunan: j k. 1 . penyebarluasan penerapan teknologi panen, pascam. panen dan pengolahan hasil: pengembangan penerapan kerjasama kemitraan usaha perkebunan, pelaksanaan pengawasan tata niaga/pemasaran hasil perkebunan: penyebarluasan informasi pasar, pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. n. o. 4 r Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 11
(1)Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat 7 : Dipindai dengan sj CamScanner':
dibentuk UPTD. (2 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IV TATA KERJA