DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dinas merupakan unsur pelaksana teknis pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kerja Dinas Perkebunan Dan Peternakan, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348):

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara : Dipindai dengan sj CamScanner': Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402), 4, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian,
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1): MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4.Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. g LAN

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana teknis pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi dinas terdiri atas: 2 : Dipindai dengan : sj CamScanner':
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
1. a.sekretariat membawahi:
  1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian
2. b.bidang perkebunan:
3. c.bidang peternakan dan kesehatan hewan:
4. d.bidang prasarana dan sarana: ec. bidang penyuluhan, penpolahan dan pemasaran: dan
5. f.UPTD Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi Sub bagian umum dan kepegawaian. Sub Bagian Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dan UPTD terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
6. a.perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan peternakan,
7. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan dan Peternakan,
8. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perkebunan dan peternakan meliputi peningkatan produksi perkebunan dan peternakan, usaha tani, dan peningkatan penerapan teknologi perkebunan 3 : Dipindai dengan sj CamScanner': dan peternakan:
9. d.pelaksanaan evaluasi di bidang perkebunan dan peternakan,
10. e.pembinaan terhadap UPTD,
11. f.pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas: dan
12. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

BAB ILL

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokoler, laporan dan organisasi serta hubungan masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang sarana dan pengolahan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang penyuluhan:
2. b.pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang sarana dan pengolahan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang penyuluhan,
3. c.pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi,
4. d.penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan aset/ barang milik Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimkasud apada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan pedoman pelaksanaan tugas atau Standard Operational Procedure,
2. b.pelakasanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian,
3. c.pelakasanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai,
4. d.pelakasanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai,
5. e.pelakasanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai,
6. f.pelakasanaan urusan tata usaha dan kearsipan,
7. g.pelakasanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan,
8. h.pelakasanaan urusan kerja sama, hubungan : Dipindai dengan sj CamScanner': e f. 4 masyarakat dan protokol:
9. i.pelakasanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan,
10. j.pelakasanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan,
11. k.pelakasanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, dan Il, pelakasanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Bidang perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perkebunan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan :
2. b.penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang perkebunan, C. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan,
3. d.pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang perkebunan,
4. e.pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan,
5. f.penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan,
6. g.pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan ,
7. h.pemberian izin usaha dalam bentuk rekomendasi teknis di bidang perkebunan,
8. i.pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan, dan
9. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang peternakan dan kesehatan hewan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, 5 : Dipindai dengan sj CamScanner': peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan, . pengelolaan sumber daya genetik hewan,b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak: c. . pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksid. ternak, pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan: pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan, e. £ & . pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatanh. masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, 1 . pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan, . pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dank kesehatan hewan: dan Tn pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.1

Pasal 9

(l) Bidang prasarana dan sarana mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas di bidang Prasarana dan Sarana.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1)bidang prasarana dan sarana menyelenggarakan fungsi: a. “rai pa Ho M0 perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang prasarana dan sarana : pelaksanaan analisa usaha tani komoditi perkebunan, pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan dan pengawasan mutu alat dan mesin perkebunan, pengelolaan lahan, pemanfaatan air dan perluasan lahan perkebunan, pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana usaha, penyediaan dukungan infrastruktur pertanian, pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian, pemberian bimbingan pembiayaan pertanian, pemberian fasilitasi investasi pertanian, pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan Sarana, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. b. c. 1 6 : Dipindai dengan sj CamScanner':

Pasal 10

(I) Bidang penyuluhan, pengclolaan dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran perkebunan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang penyuluhan, pengelolaan dan pemasaran menyelengarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan penyusunan program dan perencanaan di bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran, penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyuluhan, pengolahan dan pemasaran, penyusunan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan sistem penyelengaraan pembinaan kelembagaan penyuluh dan petani, pengoordinasian, mengidentifikasi dan menginventarisasi ketenagakerjaan penyuluh, penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penyuluhan perkebunan di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten, pemberian bimbingan teknis perkebunan, penetapan kelembagaan penyuluhan perkebunan di kabupaten sesuai norma dan standar: pelaksanaan penerapan persyaratan, sertifikasi dan b. c. e. £ & h. jabatan penyuluh perkebunan, penetapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan perkebunan, penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada Pimpinan, penyiapan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan perkebunan serta peningkatan mutu perkebunan, penyusunan standarisasi mutu perkebunan: j k. 1 . penyebarluasan penerapan teknologi panen, pascam. panen dan pengolahan hasil: pengembangan penerapan kerjasama kemitraan usaha perkebunan, pelaksanaan pengawasan tata niaga/pemasaran hasil perkebunan: penyebarluasan informasi pasar, pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. n. o. 4 r
(1)Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat 7 : Dipindai dengan sj CamScanner': dibentuk UPTD. (2 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah.

Pasal 13

(1)Pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
(2)Pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mangambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Pimpinan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…