DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348):
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402),
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1), MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. 2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
7.Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 2 Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
1. a.sekretariat membawahi:
  1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian, dan
  2. 2.sub bagian keuangan dan aset. bidang pengelolaan sumber daya air, bidang bina marga: bidang cipta karya, bidang penataan ruang, , bidang bina teknik dan jasa konstruksi, dan . UPTD.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Aset. ,
(4)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan UPTD terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
(7)UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g diatas, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Susunan organisasi Dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. MP App

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi: 3
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, |
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, |
4. d.pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan |
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

(1)Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas: |
2. b.pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang,
3. c.pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga Dinas,
4. d.pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dan aset: |
5. e.pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, pemeliharaan peralatan/perlengkapan Dinas dan gedung kantor.
(2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat:
2. b.pelaksanaan tata naskah Dinas, seperti pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan Dinas dan tata kearsipan:
3. c.pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, kebersihan dilingkungan kerja dan protokoler,
4. d.pelaksanaan tugas-tugas bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan,
5. e.penghimpun dan penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan dan 4 ketatalaksanaan serta memelihara dan mendistribusikan:
6. f.pengelolaan barang milik Daerah,
7. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum kepegawaian, dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

(1)Sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha keuangan dan aset Dinas
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian keuangan dan aset menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja sub bagian keuangan dan aset,
2. b.penghimpunan bahan dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas, ,
3. c.penyusunan dan menyampaikan laporan kegiatan Dinas,
4. d.penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset termasuk rencana kerja anggaran Dinas,
5. e.pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan dan aset,
6. f.penyiapan usulan angaran Dinas,
7. g.pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan serta realisasi anggaran pendapatan dan Belanja Daerah,
8. h.pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas,
9. i.pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan Dinas,
10. j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan, dan
11. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

(1)Bidang Pengelolan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi sungai, rawa, irigasi dan sumber-sumber air yang ada di atas dan di bawah permukaan tanah di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pengelolan sumber daya air menyelenggarakan fungsi: a.penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan dan pengelolaan bidang sumber daya air, 5 b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis bidang pengelolaan sumber daya air: C. pembangunan dan rehabilitasi prasarana bidang sumber daya air:
1. d.pengawasan operasi dan pemeliharaan aset di bidang sumber daya air, ce. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sesuai dengan tugas pokok dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi: penyediaan pengurusan sumber daya air, penyediaan dan pemanfatan air, pengembangan dan pemanfaatan daerah rawa, pengendalian sungai dan reklamasi tanah, dan pembinaan industri konstruksi di bidang sumber daya air.
2. g.pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan perumusan dan penyusunan percncanan umun program dan perencanaan teknis bidang sumber daya air, |
3. h.pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam bidang sumber daya air, |
4. i.penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air,
5. j.pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, dan ,
6. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 2. 3. 4. -

Pasal 9

(1)Bidang bina marga mempunyai tugas berkaitan dengan bidang bina marga,
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang bina marga menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan,
2. b.pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis jalan dan jembatan,
3. c.penyusunan rencana jaringan jalan dan jembatan,
4. d.pembangunan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan,
5. e.pengawasan operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan,
6. f.pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan kawasan manfaat jalan dan jembatan oleh pihak ketiga,
7. g.pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan perumusan dan penyusunan perencanan umum program dan perencanaan teknis bidang bina marga,
8. h.perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan Daerah,
9. i.penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Daerah, 6
10. j.perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan Daerah,
11. k.pengaturan, pembinaan, dan pengawasan jalan Daerah: Il. pemberian bimbingan penyuluhan seria pendidikan dan pelatihan para aparatur penvelenggarajalan Daerah, m.pemberian izin, rekomendasi, pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, milik jalan, dan ruang pengawasan jalan,
12. n.pernberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan untuk mengadakan perubahan atau pembongkaran prasarana dan sarana jalan dan jembatan Daerah sebagai laporan kepada atasan Dinas terkait:
13. o.pengembangant jalan Daerah,
14. p.pengembangan dan pengelolaan m Daerah:
15. g.evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Daerah,
16. r.pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan Daerah,
17. s.pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan,
18. t.penelitian dan pengembangan jasa Uu. pengembangan sumber daya manusi kemampuan . teknologi jasa konstru Daerah, V. pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi: dan
19. w.pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan, dan
20. x.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. dispensasi dan ruang eknologi terapan di bidang jalan untuk anajemen jalan konstruksi, a dan peningkatan ksi dalam wilayah

Pasal 10

(1)Bidang cipta karya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penataan bangunan gedung, pengembangan dan air minum dan penyehatan lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana umum bangunan gedung, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional bidang cipta karya di Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan dan penyusunan perencanan umum program dan perencanaan teknis bidang cipta karya,
2. b.penetapan program, kebijakan dan strategi pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan nagari jangka panjang dan jangka menengah,
3. c.penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan 7 m . pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha d gedung, lingkungan dan kelemhagaan bangunan gedung, air minum dan sarana dan umum bangunan gedung: " pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksid. melalui pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi: | penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi, dan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, pengawasan tata lingkungan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi: | pemberian fasilitasi deningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana e. perkotaan dan pedesaan, tertib f & alam pembangunan perkotaan dan nagari dan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya, pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah, penetapan status serta pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal, h. . . pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya, pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung, k dan . pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, dan
4. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1)Bidang penataan ruang mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan membina tata ruang Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang penataan ruang menyelenggarakan fungsi: a. b. penyusunan rencana kerja bidang penataan ruang: perumusan kebijakan teknis pembinaan tata ruang Daerah:
1. c.pembinaan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci: d. . pengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan tata bangunan dan tata lingkungan, e. kerja bidang penataan ruang: penilaian kinerja dan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan target capaian: pengoordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/ instansi atau lembaga terkait agar tercipta kerjasama yang baik: dan 8 £ &
2. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…