DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan urusan perumahan, kawasan permukiman dan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348), 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3. 6402):

4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidan Perumahan dan Kawasan Permukiman:
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1), MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5.Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Dinas adalah Kepala pada Dinas. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas.ND

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan urusan perumahan, kawasan permukiman dan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
1. a.sekretariat:
  1. 1.Sub bagian umum dan kepegawaian.
2. b.bidang perumahan,
3. c.bidang kawasan pemukiman, dan
4. d.bidang pertanahan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi Sub bagian umum dan kepegawaian.
(4)Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(6)Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
(7)Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. a

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umumy,
2. b.pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya, Cc. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman,
3. d.perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan pemukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan, Pelaksanaan administrasi Dinas: dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.- 0 3
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas,
b.pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang,
c.pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga Dinas,
d.pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dan aset,
e.pelaksanaan kordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja, dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor dan mengelola inventaris kantor. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Dinas,
b.pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan urusan surat menyurat,
c.pelaksanaan pengelolaan tata naskah,
d.pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol, pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan: pelaksanaan pengelolaan inventaris barang, pelaksanaan administrasi perjalanan dinas, . pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan kepegawaian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

Bidang perumahan mempunyai tugas berkaitan dengan perencanaan dibidang perumahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada e. £ j 4 ayat (1) Bidang perumahan menyelenggarakan fungsi: a. b. 5-90 penyusunan pedoman pembinaan operasional, fasilitasi dan pemeliharaan perumahan yang tertib dan efisien, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dan pemeliharaan perumahan yang tertib dan efisien, perencanaan teknis kegiatan operasional dan pemeliharaan perumahan yang tertib dan efisien, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan, pelaksanaan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran terhadap penyelenggaraan perumahan, | pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengaturan, pengadaan dan pemeliharaan perumahan, pelaksanaan tertib penyelenggaraan perumahan, penyusunan dokumen dengan lingkup pembangunan dan pengembangan perumahan, penyelenggaraan izin Mendirikan Bangunan gedung, pendataan bangunan gedung dan penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang d. e. f dibangun di lokasi bencana, dan Tn pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan. arahan i.

Pasal 8

(1)Bidang kawasan pemukiman mempunyai tugas yang berkaitan dengan bidang kawasan pemukiman.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang kawasan pemukiman menyelenggarakan fungsi: a. b. c. penyusunan rencana kerja bidang kawasan pemukiman, perumusan kebijakan teknis bidang kawasan pemukiman, penyusunan pedoman standarisasi bidang kawasan pemukiman, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan penataan kawasan pemukiman, pengkoordinasian, sinkronisasi kegiatan bidang kawasan d. e. pemukiman, pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan pemukiman, pelaksanaan evaluasi, supervisi kegiatan bidang f£ g kawasan pemukiman, penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan, penataan kawasan pemukiman, pelaksanaan pengendalian teknis program pengelolaan, penataan kawasan pemukiman, penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian teknis program kawasan pemukiman, pelaksanaan pemetaan kawasan pemukiman, penyusunan laporan sesuai tugas dan fungsinya pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan, h. j. k
1. m.pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai 1 5 pertangungjawaban tugas pada atasan: dan
2. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Bidang pertanahan mempunyai tugas administrasi pertanahan, fasilitasi konflik/ sengketa pertanahan dan ganti rugi untuk kepentingan umum di lingkungan wilayah/ daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanahan, ,
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pertanahan,
3. c.pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalaian dibidang pertanahan,
4. d.pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan dan penyelesaian sengketa pertanahan,
5. e.pelaksanaan penyuluhan dan pemanfaatan tanah,
6. f.pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian sengketa,
7. g.pelaksanaan kegiatan bidang pendataan dan pemetaan tanah,
8. h.pemberian pertimbangan teknis perijinan dibidang pertanahan,
9. i.pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang pertanahan, dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. /e

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

(1)Pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
(2)Pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mangambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan. 6 ,

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…