DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dinas merupakan unsur penyelenggara pemerintah di bidang urusan keschatan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keschatan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan,

1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 2. 3. 4. tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit” Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Keschatan,
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
7.Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(l) Dinas merupakan unsur penyelenggara pemerintah di 2 bidang urusan keschatan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedud bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sekretaris Dacrah. ukan di melalui

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri atas .
1. a.Sekretariat membawahi,
  1. 1.sub bagian hukum, kepegawaian dan umum,
  2. 2.sub bagian keuangan dan pengelolaan aset.
2. b.bidang kesehatan masyarakat,
3. c.bidang pencegahan dan pengendalian penyakit,
4. d.bidang pelayanan kesehatan,
5. e.bidang sumber daya kesehatan, dan
6. f.UPTD,
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagian hukum, kepegawaian dan umum, dan sub bagian keuangan dan pengelolaan aset.
(4)sub bagian hukum, kepegawaian dan umum, dan sub bagian keuangan dan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan e, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan UPTD terdapat kelompok jabatan fungsional — dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
(7)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Susunan organisasi Dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. dan 3

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keschatan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah,
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi: |
1. a.perumusan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan kesehatan,
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan kesehatan,
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan kesehatan: |
4. d.pelaksanaan Administrasi dinas urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan kesehatan, dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

(1)Sekretariat mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas-tugas pelayanan administratif Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas,
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas,
3. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas,
4. d.pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas,
5. e.penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan,
6. f.penyusunan draf rancangan peraturan Daerah di bidang kesehatan, dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub bagian hukum, kepegawaian dan umum mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan 4 administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sub bagian hukum, kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)an b. h. menyelenggarakan fungsi: perencanaan urusan umum, perlengkapan, kepepawaian sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku: pengelolaan surat menyurat, tata kearsipan, penggandaan untuk ketertiban administrasi, pemberian petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi pegawai, daftar urut kepangkatan, cuti, pembinaan karir, pemberhentian/pensiun pegawai, usulan formasi pegawai untuk mencapai profesionalisme, pelaksanaan urusan rumah tangga, kelembagaan dan ketatalaksanaan, | penyiapan data dan bahan pelaksanaan kegiatan pada sub bagian hukum, kepegawaian dan umum sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik, , evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian hukum, kepegawaian dan umum dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, , pembuatan laporan pelaksanaan tugas sub bagian hukum, kepegawaian dan umum sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. dan a n protokoler, d. e f. &

Pasal 7

(1)Sub bagian keuangan dan pengelolaan aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
(2)dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian keuangan dan pengelolaan aset menyelenggarakan fungsi:
1. a.inventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan keuangan dan pengelolan asset sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah: penyiapan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan keuangan dan pengelolaan aset, penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau b. d. 5 m- ga tambahan anggaran pendapatan dan belanja dinas sesuai dengan usulan masing-masing bidang, pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Dinas, pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan, pengelola keuangan dan Pengelola aset Dinas: pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dan aset Dinas, e. £ a . penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.L

Pasal 8

(1)Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, kesehatan kerja dan olah raga.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga: . penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidangb. kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, . pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidangd. kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang kesehatan masyarakat secara rinci dan jelas guna memudahkan operasionalisasi dan penyelenggaraan lebih lanjut, penyiapan bahan guna menyusun kebijakan pemerintah Daerah berupa peraturan Daerah, peraturan Bupati, dan keputusan Kepala Dinas kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemberian usulan dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan e. £ & 6 penyelesaian suatu masalah:
2. h.pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Kesehatan Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis: dan
3. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesual bidang tugas:

Pasal 9

(1)Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan .dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi: |
1. a.penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa,
2. b.penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa,
3. c.penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa,
4. d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa,
5. e.penyiapan bahan guna menyusun kebijakan pemerintah Daerah yang berupa peraturan Daerah, peraturan bupati, dan keputusan kepala dinas kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
6. f.pemberian usulan dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah, B
7. g.pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit baik secara lisan maupun tertulis, dan 7
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

(1)Bidang pclayanan keschatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan opcrasional di bidang pclayanan keschatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan keschatan tradisional.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, Serta pelayanan kesehatan tradisional:
2. b.penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional,
3. c.penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, e.penyiapan bahan guna menyusun kebijakan pemerintah Daerah yang berupa peraturan Daerah, peraturan bupati dan keputusan kepala dinas kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
4. f.pemberian usulan dan saran kepada atasan melalui telahaan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah,
5. g.pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang pembinaan tenaga kesehatan baik secara lisan maupun tertulis kepada kepala dinas kesehatan melalui sekretaris: dan
6. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 11

(1)Bidang sumber daya kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 8 kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan: b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan, Cc. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan,
1. d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan,
2. e.pemeriksaan hasil kerja bawahan melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya, ,
3. f.pengkoordinasian dengan unit kerja dan lembaga lain, konsultasi kepada atasan minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya,
4. g.perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang sumber daya kesehatan secara rinci dan jelas guna memudahkan operasionalisasi dan penyelenggaraan lebih lanjut,
5. h.penyiapan bahan guna menyusun kebijakan pemerintah Daerah yang berupa peraturan Daerah, peraturan Bupati, dan keputusan kepala dinas kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
6. i.pemberian usulan dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah,
7. j.pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Sumber Daya Kesehatan baik secara lisan maupun tertulis, dan
8. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…