DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348):
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Provinsi Dan Kabupaten/Kota,
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1): MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
7.Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas.

BAB IL

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(l)Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.

(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas terdiri atas: Aa. sekretariat membawahi,

1.sub bagian umum dan kepegawaian, dan
2.sub bagian keuangan.

b.bidang pelayanan pendaftaran penduduk:
c.bidang pelayanan pencatatan sipil: |
d.bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan,
e.bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, dan
f.UPTD. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagian umum dan kepegawaian dan Sub bagian keuangan. . Sub bagian umum dan kepegawaian dan Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan UPTD terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi Dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.permusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 3

(1)
(2)
(1)
(2)
1. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
2. d.pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan |
3. e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan aparatur sipil negara pada tiap unsur di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian, penyusunan program dan anggaran Dinas:
b.pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu,
c.pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara,
d.pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan,
e.penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan, dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan usaha milik negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan pedoman pelaksanaan tugas,
b.pengelolaan ketatausahaan ,rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan pemecahan masalah, Cc. penyusunan anggaran dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
d.pelaksanaan pengadaan, pelelangan dan 4

(4)
(2)n. penshapusan barang: pengaturan, penyaluran, pemakaian adat tulis kantor, Hiventaris dan kepustakiuun, pelaksannan administrasi, penggandaan, dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja kepepawnian, data dan bahan serta keprotokoleran, pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubunpan masyarakat, penpelolaan wdministrasi kepegawaian, penkajian dan analisi formasi kebutuhan pegawal pada Dimas, penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur, Ta penyiapkan dan penyampaian laporan disiplin aparatur, pengelolaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor: h. “ k . . pembuatan laporan kegiatan sebagai bahan m pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pclaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah, pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset Dinas, penclitian laporan surat pertanggungjawaban bendahara, penyenglenggaraan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan, pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang, penyiapan bahan untuk pengusulan pejabat pengelolaan keuangan Dinas, pelaksanaan verifikasi akuntansi, keuangan dan aset, penyiapan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, pembuatan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. b. c. d. e. £ 5

(4)
(2)(1
(2)
(1)

Pasal 8

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam melaksanakan tugas sebagaiman pada ayat (1) Bidang pelayanan pendaftaran pen menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan perencanaan pelayan penduduk dan perumusan kebijakan pendaftaran penduduk,
b.pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk,
c.pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk,
d.pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk,
e.pelaksanaan pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk,
f.pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, dan Ta
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. a dimaksud duduk an pendaftaran teknis pelayanan

Pasal 9

Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pelayanan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil,
b.pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil, Cc. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil:
d.pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil,
e.pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil,
f.pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencatatan sipil, dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

Bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 6 ) kebyakan dibidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan menyelenggarakan fungsi: penyusunan perencanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan scrta tala kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, , perumusan kebijakan tcknis pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kclola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi adminisgtrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber manusia teknologi informasi dan komunikasi: | | pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. a. c e. f

Pasal 11

(1)Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan, perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, b. c. 7 kerjasama serta inovasi administrasi kependudukan,
2. d.pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan:
3. e.pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan,
4. f.pelaksanaan inovasi pelayanan — administrasi kependudukan: pengendalian dan cvaluasi pelaksanaan pcmanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan kependudukan, dan
5. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. ya a

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…