DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,

1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348),
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menihk/Sekjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan, a 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1): 5. a MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: l. 2. 3. 4. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. 5. 6. 7. 8

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah. 2
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a.sekretariat membawahi:
1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian, dan
2. 2.sub bagian keuangan.
b.bidang penataan, penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
c.bidang pengendalian pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas,
d.bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan
e.UPTD. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi Sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian keuangan. Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan UPTD terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 3

(1)
(2)
(1)
(2)ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup:
2. b.pelaksanaan kebijakan dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup,
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup,
4. d.pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dan
5. c.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan rencana dan program kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara, rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu dan tugas administratif di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas:
b.pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu,
c.pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga Dinas,
d.pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan,
e.penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan, dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengadaan perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sub bagiin umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standard operating prosedure,
b.penyiapan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan umum dan kepegawaian,
c.pengelolaan tata naskah pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata 4 kearsipan,
d.pengelolaan aset dan barang milik Daerah,
e.pengelolaan urusan rumah tangga,
f.penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas, pertemuan dan acara rutin, keprotokolan,
g.pengelolaan administrasi kepegawaian,
h.penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

(1)Sub bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk teknis dan penyusunan administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan dibidang program dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas,
2. b.penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Prosedure (SOP), .
3. c.penginventarisasian dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan program dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah:
4. d.penyiapan bahan perumusan penyusunan program dan kegiatan dibidang urusan keuangan,
5. e.penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan Dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,
6. f.penyusunan laporan realisasi kegiatan fisik dan non fisik serta laporan monitoring dan evaluasi (monev) Dinas secara berkala:
7. g.pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Dinas,
8. h.pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelolaan keuangan Dinas, dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 8

(1)Bidang penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan perencanaan .penataan, penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi: a. penginventarisasian data dan informasi sumber daya alam: 5
1. b.penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah, pcmantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, , pengoordinasi penyusunan tata ruang yang “berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup seperti:
  1. 1.produk domestik bruto,
  2. 2.produk domestik regional bruto hijau, dan 3, mekanisme insentif disinsentif, danpendanaan d. e. f g lingkungan hidup. | pelaksanaan sinkronisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, a h. pulau/kepulauan dan ekoregion, penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyusunan status lingkungan hidup Daerah, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup: pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, . 1 . penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, pengesahan kajian lingkungan hidup strategis, pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis: pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis, pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti:
  3. 1.analisis dalampak lingkungan:
  4. 2.upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,
  5. 3.izin lingkungan,
  6. 4.audit lingkungan hidup, dan
  7. 5.analisis resiko lingkungan hidup. penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan, pelaksanaan proses izin lingkungan, penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat: pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin m. 6 n. 0. p. r s. t u. v w. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
2. x.pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan,
3. y.penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan,
4. z.pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan, aa.penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, bb. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan, cc. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dd.penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, ag ee. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, | ff. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, gg. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah, hh.pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan, Tg ii. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum, ji. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kk.pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, Il penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu, dan mm.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 9

(1)Bidang Pengendalian pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas mempunyai tugas melaksanaan kegiatan pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas
(2)Bidang Pengendalian pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan informasi pengelolaan sampah di Daerah:
2. b.penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, Cc. perumusan kebijakan pengurangan sampah, 7 pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pembinaan pendaur ulangan sampah, penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah, pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, perumusan kebijakanpenanganan sampah di Daerah, pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, penyediaan sarpras penanganan sampah, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah, pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping, penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, . pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah, , pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah, penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh badan usaha, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain badan usaha, perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun seperti pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan di daerah, pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam satu daerah Kabupaten, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Daerah: penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun seperti pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan dalam di Daerah: d e. £ i k 1 m. ». o. r. s. t. u. w, x y aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan 8 bb. Cc. dd. Ce. ff. 88. hh. 1. mm. hn. 00. Berbahaya dan Beracun: pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan Beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) di Daerah, pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan di Daerah, pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis, pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ingkungan hidup: Peer verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat 3 hukum adat: pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum j: adat, penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan bahan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan Jokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyelenggaraan pendidikdan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan k. 9 peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pp. pengembangan materi pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, gg. pengembangan metode pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup: rr. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, SS. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup, tt. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup, uu, pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan dan penyuluhan, vv. penyiapan sarpras pendidikan dan pe enyuluhan lingkungan hidup: Ww. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup: XX. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup: | yy. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan, zz. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, aaa. pendukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional, dan | 0 bbb.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. pendidikan dan latihan dan Bagian Kelima | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 10

(1)Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi,
2. b.pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut,
3. c.penentuan baku mutu lingkungan,
4. d.pelaksanaan penanggulangan pencemaran, pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian sumber pencemar institusi dan non institusi,
5. e.pelaksanaan pemulihan pencemaran, pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi sumber pencemar institusi dan non institusi,
6. f.penentuan baku mutu sumber pencemar,
7. g.pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat,
8. h.penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi: 10 - pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi: pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi, penyediaan sarpras pemantauan lingkungan : penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, . pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, | pelaksanaan penanggulangan, pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian kerusakan lingkungan, 0 pelaksanaan pemulihan, pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi kerusakan lingkungan: pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan pengawetan sumber daya alam, pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam: Ss. pelaksanaan pencadangan Su
9. t.pelaksanaan upaya mitigasi iklim:
10. u.pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca penyusunan profil emisi gas rumah kaca,
11. v.perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, |
12. w.penetapan kebijakan dan pelaksanaan konserva Sh pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati,
13. x.pemantauan dan pengawasan pelaksanaan keanekaragaman hayati,
14. y.penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati,
15. z.pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati, dan aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. 2 190p mber daya alam, dan adaptasi perubahan dan konservasi

Pasal 11

(1)Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…