DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan urusan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kerja Dinas Ketahanan Pangan,

1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348):
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402):
4.Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan,
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1): MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4.Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat:
5.Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
7.Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan urusan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri atas: 2
1. a.sekretariat membawahi:
  1. 1.sub bagian tata usaha dan keuangan.
2. b.bidang ketersediaan dan kerawanan pangan,
3. c.bidang distribusi dan cadangan pangan,
4. d.bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, dan
5. e.UPTD.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagian tata usaha dan keuangan.
(4)Sub bagian tata usaha dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c huruf d dan UPTD terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
(7)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b a

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengkoordinasin dan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, pengelolaan neraca pangan wilayah, cadangan pangan Daerah, stabilisasi pasokan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi panga, keamanan mutu pangan, serta penyediaan prasarana dan sarana pangan,
2. b.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan sesuai lingkup tugasnya,
3. c.pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran 3 cadangan pangan pemerintah melalui badan usaha milik negara/daerah di bidang pangan,
4. d.pelaksasaan pengendalian kerawanan pangandan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan,
5. c.pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan pemerapan standar keamanan dan mutu pangan,
6. f.pengembangan sistem informasi pangan dan gizi,
7. g.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas,
8. h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas, dan
9. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

(1)Sekretariat Dinas mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas,
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1)sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas,
2. b.pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang ketahanan pangan,
3. c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungna masyarakat, arsip, pengelolaan barang milik negara, dan dokumentasi, dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub bagian tata usaha dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan barang milik negara, dan dokumentasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1)sub bagian tata usaha dan keluangan menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan urusan keuangan,
2. b.penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure,
3. c.pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara,
4. d.penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, pelaksanaan urusan rumah tangga, pelaksanaan organisasi serta ketatalaksanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, 4 bga M@
(1)
(2)
(1)
(2)I. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, ji. pelaksanaan pengelolaan kchumasan dan pengelolaan informasi publik,dan
1. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang ketersediaan dan kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang keterscdiaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya,
b.penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, Cc. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya,
d.pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya,
e.penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya,
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bidang distribusi dan cadangan pangan menyelenggarakan fungsi : 5

a.pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan:
b.penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan,
c.pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan,
d.pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan,
e.pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan,
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan, dan ,
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai lugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan,
b.penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan,
c.pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan,
d.pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan,
e.pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan,
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan, dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas 6 dibentuk UPTD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar unit organisasi di lingkungan Pemcrintah Daerah serila dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…