DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kerja Dinas Perhubungan, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348):

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402): Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Dacrah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan 4 Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. LNG Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Dinas adalah Kepala dinas pada Dinas. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. 5.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah. 2
(2)
(4)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mclalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a.sekretariat membawahi:
1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian, dan
2. 2.sub bagian program dan keuangan.
b.bidang perhubungan laut dan udara membawahi,
1. 1.seksi pelabuhan, dan
2. 2.seksi keudaraan.
c.bidang lalu lintas angkutan jalan membawahi,
1. 1.seksi angkutan, dan
2. 2.seksi prasarana lalu lintas.
d.bidang keselamatan transportasi darat membawahi, dan
1. 1.seksi pengendalian operasional dan penertiban, dan
2. 2.seksi teknik keselamatan.
e.UPTD. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagiin umum dan kepegawaian dan sub bagian program dan keuangan. Sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri atas dua (2) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b, huruf c, huruf d dan UPTD terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi Dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 3

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi: a. b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perhubungan. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. d.

Pasal 5

(1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, penyusunan program Dinas serta pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. b. Cc. d. e. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, pemberian dukungan dan pembinaan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Dinas, penyusunan program Dinas, pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumahtangga serta kepegawaian di lingkungan Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. b. penyusunan rencana dan program kerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian: pengelolaan dan pemberian pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat 4 menyurat, ckspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas, pengclolaan dan pemberian pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Dinas, pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kantor, penghimpunan dan pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Dinas, penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai di lingkungan Dinas, pengelolaan dan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pengkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan Dinas, pemberian pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi pengurusan tabungan perumahan, Asuransi Kesehatan dan pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami: penyiapan dan pengoordinasian pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas, pengkoordinasian penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Dinas, penyiapan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan Dinas, pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas, pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. d. e. £ g h. j: k 1 m. n.

Pasal 7

(1)Sub bagian program dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sub bagian program dan keuangan menyelenggarakan fungsi: a. b. Cc. penyusunan rencana dan program kerja Sub bagian Program dan Keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas, pengelolaan dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, penerimaan dan penyetoran pendapatan asli Daerah sesuai kewenangan Dinas serta pelayanan administrasi keuangan lainnya, 5
(1)
(2)d. c pelaksanaan pencrimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas scsuai dengan pcraturan yang berlaku: pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pemegang kas di lingkungan Dinas, penghimpunan bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas, pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas, pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada alasan dalam pelaksanaan tugas, pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas: pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas: 8 j: k 1 . penyiapan bahan evaluasi pelaporan kegiatanm. Dinas: dan pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. n.

Pasal 8

Bidang perhubungan laut dan udara mempunyai tugas merumuskan dan menyusun perencanaan umum program dan perencanaan teknis dibidang perhubungan laut dan udara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) bidang perhubungan laut dan udara menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program, pendataan dan pemberian edvis meliputi perizinan pelayaran, pelintasan penyeberangan, dan lalu lintas penerbangan serta pengawasan terhadap kegiatan pemberian izin operasi angkutan laut dan udara, penetapan standar batas maksimum kapasitas angkut dan menyusun rencana program pendaftaran kapal, sertifikasi (kelaikan kapal laik berlayar) dan pendidikan anak buah kapal yang berukuran GT-7 ke bawah: pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kepelabuhan dan kebandar udaraan, pengoordinasian penetapan dan pengawasan penerapan tarif dasar angkutan laut dan udara, 6 b. e.

(1)
(2)penyiapan pedoman daa petunjuk teknis rencana pembantuan, pemasangan, pemeliharaan alat perawan dan penganan untuk kesdamatan lada Inna anda nat dan udara: peranan msosiasi subsektor anpkutan Jaut dan udara: pelalensanann bimnbinpan penyelenggaraan pemumputan setribusi dibidanp perhubungan laut dau ada pembinaan, penpembangpuuan, pengawasan serta pembesar petunjuk dalam lingkup bidang perhubunpan laut dan udara par pelaksanaan kepiatan pada bidang tupas masing-masing berjalan sesum denpan rencana yang ditetapkan, dan pelaksanaan funpsi Jain yang diberikan oleh pimpinan. Pasnl 9 Seksi pelabuhan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknik ruang lingkup kepelabuhanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kepiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi pelabuhan, Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) seksi pelabuhan menyelenggarakan fungsi: “ penyiapan bahan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar kota dalam provinsi, penyiapan rekomendasi penctapan lokasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokasi kota serta menetapkan peraturan pembangunan pelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal serta dalam pengoperasiannya, pelaksanaan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pelabuhan laut rcgional dan pelabuhan lokal, pelabuhan khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri serta cvaluasi kincrja pclayanan pelabuhan laut regional, penyiapan bahan rekomendasi tatanan kepelabuhan regional, nasional dengan pelayanan lokal kota, pemberian rekomendasi izin keruk dan reklamasi pada pelabuhan regional, pclaksanaan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pelabuhan laut regional dan pelabuhan lokal, pelabuhan khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri, pelaksanaan pengembangan dan pembangunan scrta pcngclolaan terhadap pelabuhan yang tidak diusahakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengoordinasian penetapan pengguna tanah lokasi di pelabuhan laut, mengelola pelabuhan lokal lama dan pelabuhan baru yang dibangun Daerah, b d. c. f h. 7 melakukan pertimbangan teknis penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan lokal serla melaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan dengan pelayanan lokal (Daerah) selama 24 jam, penetapan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan laut regional dan lokal, pemberian rekomendasi usaha angkutan laut dan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi di pelabuhan dalam Daerah dan memberitahukan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan rakyat yang kegiatannya melintasi pelabuhan dalam satu Daerah Daerah, penertiban ijin usaha tally di pelabuhan, ijin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal serta ijin usaha ekspedisi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. J k. 1

Pasal 10

(1)Seksi keudaraan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknik ruang lingkup keudaraan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi keudaraan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) seksi keudaraan menyelenggarakan fungsi:
(2)
1. a.penyiapan bahan dan bimbingan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas udara dan komunikasi penerbangan, pernyiapan bahan dan bimbingan pengelolaan pengoperasian, pengawasan bandar udara dan fasilitas navigasi penerbangan, pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara kurang 30 tempat duduk: pelaksanaan koordinasi pemeliharaan, pengawasan pengendalian pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan fasilitas teknik alektronik dan listrik bandar udara, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pertumbuhan ketinggian bangunan dan atau benda tumbuh di dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan bandar udara, pengkoordinasian terhadap penetapan dan pengawasan terhadap penerapan tarif dasar angkutan udara, penerbitan persetujuan penerbangan penerbangan lokal, penyiapan bahan penetapan Daerah Lingkungan Kerja serta Daerah Lingkungan Kepentingan bagi bandar udara: b. c. e. f h. 8 (d)
(2)
(1)penyiapan bahan dan pemberian bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat di sekitar bandar udara: dan 1
1. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Bidang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengguna jalan terkait dengan keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) bidang lalu lintas dan angkutan jalan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program,
b.perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dari perencanaan teknis dibidang lalu lintas angkutan jalan,
c.pengaturan, pengoordinasian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan,
d.pemberian pelayanan perizinan angkutan dan pengguna jalan,
e.pengkajian dan penganalisaan dalam pengembangan transportasi angkutan darat,
f.penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas angkuatan jalan,
g.penegakan peraturan dan penerbitan lalu lintas dan angkutan jalan,
h.pengawasan dan pembinaan terhadap pengguna jalan terkait dengan keselamatan lalu lintas angkutan jalan,
i.pembinaan terhadap asosiasi sektor lalu lintas angkutan jalan,
j.pembimbingan penyelenggaraan pemungutan retribusi dibidang lalu lintas angkutan jalan,
k.pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas angkutan jalan,
l.pembinaan, pengembangan, pengawasan serta pemberian petunjuk dalam lingkup Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan agar pelaksanaan kegiatan pada bidang tugas masing-masing berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

Seksi angkutan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis pengoperasian angkutan 9 orang/ barang di terminal dan angkutan khusus/barang berbahaya di jalan.

(2)Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) seksi angkutan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B, serta mengoperasionalkan terminal penumpang tipc C, penyiapan rancangan pembangunan dan mengoperasiakan terminal angkuatan barang, penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, penyiapan bahan persyaratan pemberian izin trayek angkutan pedesaan dan angkuatan kota: penyusunan dan menyiapkan bahan penepatan jaringan lintas angkuatan barang pada jaringan jalan Daerah, pelayanan pemberian advis angkutan umum dan angkutan kota antar propinsi serta rekomendasi angkutan antar jemput dalam provinsi, pengawasan teknis pengoperasikan angkutan orang/barang di terminal dan angkutan barang khusus/barang berbahaya di jalan, penyiapan bahan persyaratan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Daerah, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pelaksanaan koordinasi pemungutan retribusi terminal: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. b. d. e. g h. di 1

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402): Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Dacrah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan 4 Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal 1

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah. 2
(2)
(4)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mclalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a.sekretariat membawahi:
1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian, dan
2. 2.sub bagian program dan keuangan.
b.bidang perhubungan laut dan udara membawahi,
1. 1.seksi pelabuhan, dan
2. 2.seksi keudaraan.
c.bidang lalu lintas angkutan jalan membawahi,
1. 1.seksi angkutan, dan
2. 2.seksi prasarana lalu lintas.
d.bidang keselamatan transportasi darat membawahi, dan
1. 1.seksi pengendalian operasional dan penertiban, dan
2. 2.seksi teknik keselamatan.
e.UPTD. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagiin umum dan kepegawaian dan sub bagian program dan keuangan. Sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri atas dua (2) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b, huruf c, huruf d dan UPTD terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi Dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 3

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi: a. b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perhubungan. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. d.

Pasal 5

(1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, penyusunan program Dinas serta pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. b. Cc. d. e. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, pemberian dukungan dan pembinaan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Dinas, penyusunan program Dinas, pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumahtangga serta kepegawaian di lingkungan Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. b. penyusunan rencana dan program kerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian: pengelolaan dan pemberian pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat 4 menyurat, ckspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas, pengclolaan dan pemberian pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Dinas, pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kantor, penghimpunan dan pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Dinas, penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai di lingkungan Dinas, pengelolaan dan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pengkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan Dinas, pemberian pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi pengurusan tabungan perumahan, Asuransi Kesehatan dan pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami: penyiapan dan pengoordinasian pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas, pengkoordinasian penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Dinas, penyiapan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan Dinas, pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas, pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. d. e. £ g h. j: k 1 m. n.

Pasal 7

(1)Sub bagian program dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sub bagian program dan keuangan menyelenggarakan fungsi: a. b. Cc. penyusunan rencana dan program kerja Sub bagian Program dan Keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas, pengelolaan dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, penerimaan dan penyetoran pendapatan asli Daerah sesuai kewenangan Dinas serta pelayanan administrasi keuangan lainnya, 5
(1)
(2)d. c pelaksanaan pencrimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas scsuai dengan pcraturan yang berlaku: pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pemegang kas di lingkungan Dinas, penghimpunan bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas, pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas, pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada alasan dalam pelaksanaan tugas, pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas: pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas: 8 j: k 1 . penyiapan bahan evaluasi pelaporan kegiatanm. Dinas: dan pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. n.

Pasal 8

a.penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program, pendataan dan pemberian edvis meliputi perizinan pelayaran, pelintasan penyeberangan, dan lalu lintas penerbangan serta pengawasan terhadap kegiatan pemberian izin operasi angkutan laut dan udara, penetapan standar batas maksimum kapasitas angkut dan menyusun rencana program pendaftaran kapal, sertifikasi (kelaikan kapal laik berlayar) dan pendidikan anak buah kapal yang berukuran GT-7 ke bawah: pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kepelabuhan dan kebandar udaraan, pengoordinasian penetapan dan pengawasan penerapan tarif dasar angkutan laut dan udara, 6 b. e.

(1)
(2)penyiapan pedoman daa petunjuk teknis rencana pembantuan, pemasangan, pemeliharaan alat perawan dan penganan untuk kesdamatan lada Inna anda nat dan udara: peranan msosiasi subsektor anpkutan Jaut dan udara: pelalensanann bimnbinpan penyelenggaraan pemumputan setribusi dibidanp perhubungan laut dau ada pembinaan, penpembangpuuan, pengawasan serta pembesar petunjuk dalam lingkup bidang perhubunpan laut dan udara par pelaksanaan kepiatan pada bidang tupas masing-masing berjalan sesum denpan rencana yang ditetapkan, dan pelaksanaan funpsi Jain yang diberikan oleh pimpinan. Pasnl 9 Seksi pelabuhan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknik ruang lingkup kepelabuhanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kepiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi pelabuhan, Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) seksi pelabuhan menyelenggarakan fungsi: “ penyiapan bahan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar kota dalam provinsi, penyiapan rekomendasi penctapan lokasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokasi kota serta menetapkan peraturan pembangunan pelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal serta dalam pengoperasiannya, pelaksanaan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pelabuhan laut rcgional dan pelabuhan lokal, pelabuhan khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri serta cvaluasi kincrja pclayanan pelabuhan laut regional, penyiapan bahan rekomendasi tatanan kepelabuhan regional, nasional dengan pelayanan lokal kota, pemberian rekomendasi izin keruk dan reklamasi pada pelabuhan regional, pclaksanaan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pelabuhan laut regional dan pelabuhan lokal, pelabuhan khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri, pelaksanaan pengembangan dan pembangunan scrta pcngclolaan terhadap pelabuhan yang tidak diusahakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengoordinasian penetapan pengguna tanah lokasi di pelabuhan laut, mengelola pelabuhan lokal lama dan pelabuhan baru yang dibangun Daerah, b d. c. f h. 7 melakukan pertimbangan teknis penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan lokal serla melaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan dengan pelayanan lokal (Daerah) selama 24 jam, penetapan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan laut regional dan lokal, pemberian rekomendasi usaha angkutan laut dan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi di pelabuhan dalam Daerah dan memberitahukan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan rakyat yang kegiatannya melintasi pelabuhan dalam satu Daerah Daerah, penertiban ijin usaha tally di pelabuhan, ijin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal serta ijin usaha ekspedisi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. J k. 1

Pasal 10

(1)Seksi keudaraan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknik ruang lingkup keudaraan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi keudaraan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) seksi keudaraan menyelenggarakan fungsi:
(2)
1. a.penyiapan bahan dan bimbingan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas udara dan komunikasi penerbangan, pernyiapan bahan dan bimbingan pengelolaan pengoperasian, pengawasan bandar udara dan fasilitas navigasi penerbangan, pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara kurang 30 tempat duduk: pelaksanaan koordinasi pemeliharaan, pengawasan pengendalian pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan fasilitas teknik alektronik dan listrik bandar udara, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pertumbuhan ketinggian bangunan dan atau benda tumbuh di dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan bandar udara, pengkoordinasian terhadap penetapan dan pengawasan terhadap penerapan tarif dasar angkutan udara, penerbitan persetujuan penerbangan penerbangan lokal, penyiapan bahan penetapan Daerah Lingkungan Kerja serta Daerah Lingkungan Kepentingan bagi bandar udara: b. c. e. f h. 8 (d)
(2)
(1)penyiapan bahan dan pemberian bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat di sekitar bandar udara: dan 1
1. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

a.penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program,
b.perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dari perencanaan teknis dibidang lalu lintas angkutan jalan,
c.pengaturan, pengoordinasian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan,
d.pemberian pelayanan perizinan angkutan dan pengguna jalan,
e.pengkajian dan penganalisaan dalam pengembangan transportasi angkutan darat,
f.penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas angkuatan jalan,
g.penegakan peraturan dan penerbitan lalu lintas dan angkutan jalan,
h.pengawasan dan pembinaan terhadap pengguna jalan terkait dengan keselamatan lalu lintas angkutan jalan,
i.pembinaan terhadap asosiasi sektor lalu lintas angkutan jalan,
j.pembimbingan penyelenggaraan pemungutan retribusi dibidang lalu lintas angkutan jalan,
k.pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas angkutan jalan,
l.pembinaan, pengembangan, pengawasan serta pemberian petunjuk dalam lingkup Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan agar pelaksanaan kegiatan pada bidang tugas masing-masing berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

Seksi angkutan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis pengoperasian angkutan 9 orang/ barang di terminal dan angkutan khusus/barang berbahaya di jalan.

(2)Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) seksi angkutan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B, serta mengoperasionalkan terminal penumpang tipc C, penyiapan rancangan pembangunan dan mengoperasiakan terminal angkuatan barang, penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, penyiapan bahan persyaratan pemberian izin trayek angkutan pedesaan dan angkuatan kota: penyusunan dan menyiapkan bahan penepatan jaringan lintas angkuatan barang pada jaringan jalan Daerah, pelayanan pemberian advis angkutan umum dan angkutan kota antar propinsi serta rekomendasi angkutan antar jemput dalam provinsi, pengawasan teknis pengoperasikan angkutan orang/barang di terminal dan angkutan barang khusus/barang berbahaya di jalan, penyiapan bahan persyaratan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Daerah, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pelaksanaan koordinasi pemungutan retribusi terminal: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. b. d. e. g h. di 1