DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Badan merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan pendapatan Daerah dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348):
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 3, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara ! Dipindai dengan ' sj CamScanner': , “ 3 Menetapkan : Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402),
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang tentang Pedoman Nomenkilatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan,
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor i Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1): MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH. BAB ! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Badan. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan. aka

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2 : Dipindai dengan sj CamScanner':

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan terdiri atas:
1. a.sekretariat membawahi:
  1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian
2. b.bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah membawahi: l.sub bidang pendataan dan penetapan penetapan pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan 2.sub bidang pendataan dan penetapan non pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
3. c.bidang pengelolaan pendapatan Daerah membawahi:
  1. 1.sub bidang penagihan pajak bumi dan bangunan: dan
  2. 2.sub bidang penagihan non pajak bumi dan bangunan.
4. d.bidang pengendalian dan evalasi pendapatan Daerah membawahi, dan
  1. 1.sub bidang pengendalian: dan
  2. 2.sub bidang monitoring dan evaluasi
5. e.UPTD.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan:
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagian umum dan kepegawaian.
(4)Sub bagian sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,
(6)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdiri atas dua (2) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang:
(7)Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
(8)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(9)Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 3 : Dipindai dengan sj CamScanner':

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

() Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan pendapatan Daerah dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah, yang meliputi:

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pendapatan asli Daerah,
b.melaksanakan fungsi pengelolaan pajak dan retribusi Daerah:
d.menyusun laporan realisasi pendapatan asli Daerah sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah:
e.melakukan pendaftaran, pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak Daerah dan retribusi Daerah:
f.melaksanakan penagihan pajak Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah,
g.melakukan pengembangan pendapatan Daerah meliputi penyusunan produk hukum, penyusunan standar operasional prosedur, penyusunan langkah- langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, pengembangan system informasi, pengelolaan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, pengelolaan benda berharga, pembukuan dan pelaporan serta perencanaan dan evaluasi penerimaan pendapatan Daerah yang sah secara berkala:dan
h.menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan pendapatan Daerah,
2. b.pengawasan dan monitoring pengelolaan sumber- sumber pendapatan Daerah yang dikelola oleh organisasi perangkat Daerah lainnya:
3. c.perumusan sistem dan prosedur pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah:
4. d.penyajian informasi pendapatan Daerah:
5. e.pelaksanaan pendafataran, pendataan, penetapan pajak Daerah dan retribusi Daerah
6. f.pelaksanaan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah. g- pelaksanaan pembukuan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi pajak Daerah dan retribusi Daerah serta pendapatan lain Daerah,
7. h.pelaksanaan penyelesaian administrasi keberatan dan banding yang diajukan oleh wajib pajak dan wajib retribusi Daerah:
8. i.pelaksanaan administrasi penyelesaian piutang pajak 4 : Dipindai dengan sj CamScanner': Daerah dan retribusi Daerah. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan terhadap wajib pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan lain asli Daerah yang sah, j . penyajian informasi pendapatan Daerah,k mengoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi kegiatan pengclolaaan pendapatan Daerah, pertanggungjawaban tugas Badan baik teknis Operasional maupun fungsional kepada Bupati: 1 . pemeliharaan dan mengupayakan peningkatan disiplin,m. kinerja dedikasi, loyalitas dan kejujuran pegawai dalam lingkungan Badan, . pengembangan sumberdaya yang ada dalamn pelaksanaan tugas-tugas Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, penjalinan kerjasama dengan organisasi perangkat Daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan Badan dalam kelancaran pelaksanaan tugas: . pengusulan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu di lingkungan Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.4 Bagaian Kedua Sekretariat Pasal 5
(1)Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan rencana dan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas- tugas administratif ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga Badan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. b. Cc. penyusunan petunjuk teknis program/ kegiatan pada sekretariat Badan, pengkoordinasian dan melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan dalam lingkungan Badan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan, pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan: pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan urusan keuangan, perencanaan kebutuhan barang dan rumah tangga Badan Pendapatan Daerah, perumusan kebijakan sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian keuangan dan program perencanaan pelaporan, pelaksanaan koordinasi dan menyusun produk peraturan Daerah di sekretariat Badan, pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah pada Badan: d. e. 5 h pembinaan dan pengendalian pengelolaan barangji tentang perencanaan kebutuhan barang dan pelaporan ' $ : Dipindai dengan sj CamScanner': . pada Badan, penyiapan data bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di sekretariat serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan fungsilain yang diberikan pimpinan. k Pasal 6
(1)Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, ketatausahaan, penatausahaan aset milik Badan dan melaksanakan urusan kepegawaian Badan.
(2)Sub bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menyelenggarakan fungsi: “—. 2 penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, penyusunan petunjuk teknis program/ kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian, penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan, pendistribusian, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi tugas-tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan agar berjalan lancar, pengelolaan urusan kepegawaian Badan, melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah yag menjadi kewenangan Badan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan. b. e. £ & h.

Pasal 7

(l) Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendapatan yang meliputi penyusunan produk hukum pendapatan Daerah, penyusunan standar operasional prosedur, penyusunan target pendapatan Daerah, pelayanan administrasi pendapatan Daerah, pendaftaran, pendataan, penetapan pajak Daerah/retribusi Daerah:

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan dan penyusunan program kerja bidang perencanan dan pengembangan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Badan, . perumusan dan penetapan target penerimaanb. pendapatan Daerah: penyusunan produk hukum dan standar operasional prosedur pendapatan Daerah, c. . pengolahan data informasi untuk penyusunan kebijakan teknis tentang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah serta retribusi Daerah yang 6 : Dipindai dengan sj CamScanner': menjadi kewenangan Badan: . pelaksanaan pengkajun perumusan sistem dan« prosedur perilataan, pendaftaran, dan penetapan pajak Daerah serta retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Padan: pelaksanaan administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Hadan, pelaksanaan konrdinasi dan unit kerja dalam tangka pelaksanaan tugas, pengkoordinasian tugas-tugas pendataan, pendaftaran. penghitungan dan penctapan pajak Daerah serta retribusi Dacrah yang menjadi kewenangan Padan. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak Daerah dan retribusi Dacrah, penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas pendataan dan penagihan, dan £ h 4. . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.k Pasal 8
(1)Sub bidang pendataan dan penetapan penetapan pujak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tentang pendataan dan penetapan pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub-bidang pendataan dan penetapan penetapan pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan dan penyusunan program kerja sub-bidang pendataan dan penetapan penetapan pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, . mengumpulkan dan mengolah data informasi,b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta mencari solusi penyelesaian permasalahan berkaitan dengan bidang tugas pendataan dan penetapan penetapan pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penyusunan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis berkaitan dengan Pendataan dan Penetapan pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, c. . penyiapan bahan dan melakukan penyusunan nilai julad. objek pajak pajak bumi dan bangunan, . pemeriksaan data wajib pajak,e. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan perhitungan pajak terutang dan penetapannya, £ . melakukan pencetakan surat pemberitahuan pajakh. terhutang dan daftar himpunan ketetapan pajak, pemeriksaan lapangan jika diperlukan atas objek pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan L 7 : Dipindai dengan sj CamScanner': k. l bangunan yang disampaikan oleh wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penyampaian hasil penelitian/pemeriksaan lapangan atas permohonan pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan disertai pertimbangan harga pasaran setempat yang diperoleh saat pemeriksaan lapangan, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. ji Pasal 9 (J) Sub bidang pendataan dan penetapan non pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi pendataan dan penetapan untuk jenis pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang pendataan dan penetapan non pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan dan penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Non Pajak Bumi dan Bangunan/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Badan: . mengumpulkan dan mengolah data informasi,b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta mencari solusi penyelesaian permasalahan berkaitan dengan bidang tugas pendataan dan penetapan non pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pendataan dan penetapan retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Badan: penyusunan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis berkaitan dengan sub bidang pendataan dan penetapan non pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pendataan dan penetapan retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Badan, c. . pemeriksaan data wajib pajak,d. pemeriksaan lapangan berdasarkan surat pemberitahuan pajak Daerah/ surat pemberitahuan retribusi Daerah yang telah diisi wajib pajak Daerah/ wajib retribusi Daerah: pencatatan ke dalam daftar himpunan wajib pajak/wajib retribusi data pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sebagai dasar membuat ketetapan pajak Daerah/retribusi Daerah, pengisian kartu data per wajib pajak Daerah/wajib retribusi Daerah sebagai dasar membuat ketetapan pajak Daerah/ retribusi Daerah, melakukan pendataan lapangan wajib pajak Daerah/wajib retribusi Daerah, perhitungan dan penetapan pajak Daerah/retribusi Daerah dan menuangkannya dalam organisasi e. £ & h. 1 8 : Dipindai dengan sj CamScanner': perangkat Daerah/surat ketetapan retribusi Daerah.
2. j.penyiapan surat keputusan tentang nomor pokok wajib pajak Daerah/ retribusi Daerah,
3. k.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan, dan I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

(1)Bidang pengelolaan pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan administrasi penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Badan serta pengelolaan pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pengelolaan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan dan penyusunan program kerja bidang pengelolaan pendapatan Daerah,
2. b.penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan pengelolaan penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah kewenangan Badan:
3. c.pemeriksaan terhadap organisasi perangkat Daerah /surat ketetapan retribusi Daerah, surat pemberitahuan pajak terhutang, daftar himpunan ketetapan pajak yang diterima dari bidang perencanaan dan pengembangan,
4. d.penagihan atas organisasi perangkat Daerah, surat ketetapan restribusi Pajak dan surat pemberitahuan pajak terutang.
5. e.penyetoran hasil penagihan kepada bendahara penerima atau bank yang ditunjuk,
6. f.penyusunan langkah-langkah optimalisasi penagihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
7. g.pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan pendapatan Daerah:
8. h.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas:
9. i.penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pendapatan Daerah, dan j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 11

(l) Sub bidang penagihan pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi penagihan dan keberatan pajak bumi dan bangunan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang penagihan pajak bumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusaan dan penyusunan program kerja Sub bidang penagihan pajak bumi dan bangunan,
2. b.pengumpulan dan pengolahan data informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta mencari solusi penyelesaian permasalahan yang 9 : Dipindai dengan sj CamScanner': berkaitan dengan bidang tugas penagihan pajak bumi dan bangunan, C. penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan pajak terhutang dan daftar himpunan ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan,
3. d.menyiapkan administrasi dan melaksanakan penyerahan SPPT dan daftar himpunan ketetapan pajak kepada pengelola pajak bumi dan bangunan secara berjenjang kecamatan, nagari dan jorong,
4. e.melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan,
5. f.menyetorkan hasil penagihan pajak bumi dan bangunan ke bank yang ditunjuk:
6. g.melakukan penelitian dan telaahan atas permohonan keberatan pajak bumi dan bangunan yang disampaikan wajib pajak,
7. h.menyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan: dan
8. i.melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 12

(1)Sub bidang penagihan non pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi penagihan Non Pajak Bumi dan Bangunan,
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penagihan Non Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja seksi sesuai dengan program kerja sub bidang penagihan non pajak bumi dan bangunan,
2. b.mengumpulkan, mengolah data dan imformasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan solusi dari pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugas sub bidang penagihan non pajak bumi dan bangunan, C. penyusunan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penagihan non pajak bumi dan bangunan:
3. d.penerimaan dan penelitian organisasi perangkat Daerah dan satuan ketetapan retribusi Daerah:
4. e.melakukan penagihan atas satuan kerja perangkat Daerah dan satuan ketetapan retribusi Daerah:
5. f.menyetorkan hasil penagihan kepada bendahara penerima,
6. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan, dan
7. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 13

(1)Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan admininstrasi di 10 : Dipindai dengan sj CamScanner': bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan, penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan kegiatan pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah: a . perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasib. pendapatan Daerah, . pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajakc. Daerah dan retribusi Daerah: . pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan Daerah berkaitan dengan pendapatan Daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat: pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah, pengembangan sistem informasi pendapatan Daerah: K3 ft . perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi informasi: perumusan kebijakan teknis pengelolaan system informasi pajak Daerah: pelaksanaan monitoring dan singkronisasi regulasi terkait denga pendapatan Daerah: 1 . pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutank pajak Daerah dan retribusi Daerah, pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain dalam pengelolaan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah: dan 1
1. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1)Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi dan pengelolaan kegiatan pengendalian penerimaan pendapatan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi: a. b.
1. c.pengendalian penerimaan pendapatan Daerah, d. penyusunan rencana kegiatan dan perumusan kebijakan teknis di sub bidang pengendalian, pelaksanaan administrasi sub bidang pengendalian, pengelolaan administrasi terhadap permohonan pengurangan, keberatan dan banding yang diajukan oleh wajib pajak, pengelolaan administrasi piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah dan penghapusannya, pelaksanaan administrasi pemberian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada desa/nagari, perumusan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah, . penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas, pemberian saran serta pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. 11 e. & h j : Dipindai dengan sj CamScanner':

Pasal 15

(1)Sub bidang monitoring dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi dan pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang monitoring dan evaluasi menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan dan perumusan kebijakan teknis di sub bidang monitoring dan evaluasi:
2. b.pelaksanaan administrasi sub bidang monitoring dan evaluasi,
3. c.pelaksanaan monitoring dan evaluasi,
4. d.pelaksanaan administrasi pemberian insentif pajak Daerah dan retribusi Daerah:
5. e.pelaksanaan administrasi pengelolaan benda-benda berharga penerimaan Daerah lainnya, .f. pelaksanaan administrasi dan pelaporan atas pemenuhan program monitoring,dan
6. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…