DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Staf Ahli, Asisten, perangkat Daerah dan instansi vertikal serta pelayanan administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli:

1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348),
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ! Dipindai dengan ' sj CamScanner': Menetapkan : Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 20194. Tentang tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 20185. tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, . Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 216. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1): MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pasaman Barat. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. 1 : Dipindai dengan sj CamScanner': 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2 /

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
1. a.asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat,
2. b.asisten perekonomian dan pembangunan, dan
3. c.asisten administrasi umum.
(2)asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.bagian tata pemerintahan,
2. b.bagian hukum, dan
3. c.bagian kesejahteraan rakyat.
(3)asisten perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.bagian perekonomian,
2. b.bagian administrasi pembangunan,
3. c.bagian pengadaan barang/jasa, dan
4. d.bagian sumber daya alam.
(4)asisten administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.bagian protokol dan komunikasi pimpinan,
  1. 1.sub bagian protokol.
2. b.bagian organisasi, Cc. bagian umum, dan
3. d.bagian perencanaan dan keuangan.
(5)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(6)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
(7)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
(8)Pada bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3)dan ayat (4), terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
(9)Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 3 : Dipindai dengan sj CamScanner':

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Staf Ahli, Asisten, perangkat Daerah dan instansi vertikal serta pelayanan administratif.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah:
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah:
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Derah:
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah,
5. e.pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bagian di lingkungan Sekretariat Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengawasan,
6. f.pelaksanaan koordinasi instansi vertikal, dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(l) Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama dan pengordinasian kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, dan kerja sama,
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat: C. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, dan kerja sama,
3. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, dan kerjasama,
4. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 4 : Dipindai dengan sj CamScanner':
(1)
(2)
(1)dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat: dan
1. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian tata pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah serta kerja sama:
b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah serta kerja sama: Cc. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah serta kerja sama,
d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah serta kerja sama,
e.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah serta kerja sama, dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 7

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian hukum menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi:
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang- undangan, bantuan hukum serta jaringan dokumentasi dan informasi:
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang- undangan, bantuan hukum serta jaringan dokumentasi dan informasi,
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta jaringan dokumentasi dan informasi: dan
5. e.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

(l) Bagian kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan pengoordinasiannperumusan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat:
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosiad dan kesejahteraan masyarakat: Cc. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, dan
3. d.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 6 : Dipindai dengan sj CamScanner':
(1)
(2)yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten perekonomian dan pembangunan menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam,
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam, Cc. penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa,
3. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa:
4. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam: dan
5. f.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

(1)Bagian perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan badan usaha milik Daerah dan badan layanan umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 7 : Dipindai dengan sj CamScanner': dimaksud pada ayat (1) Bagian perekonomian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan badan usaha milik Daerah dan badan layanan umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil:
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pembinaan badan usaha milik Daerah dan badan layanan umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil:
3. c.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik Daerah dan badan layanan umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil: dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 11

(l) Bagian administrasi pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian administrasi pembangunan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan:
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan,
3. c.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan 8 : Dipindai dengan sj CamScanner': /
(1)
(2)
(1)evaluasi dan pelaporan: dan
1. d.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan danadvokasi pengadaan barang dan jasa,
b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa: C. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa,
d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa, dan
e.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…