DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348),
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), Menetapkan : sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402): . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, . Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BAB ! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris pada Sekretariat DPRD. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub bagian pada Sekretariat DPRD. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 2

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2)Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri atas:
1. a.bagian umum dan keuangan membawahi,
  1. 1.sub bagian tata usaha dan kepegawaian
2. b.bagian persidangan dan perundang-undangan,dan Cc. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
(3)Bagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi Sub bagian tata usaha dan kepegawaian. .
(4)Sub bagian tata usaha dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. b

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

(2)Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 1

Pasal 5

(1)Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, urusan rumah tangga, ketatausahaan, tatalaksana, keuangan dan barang inventaris.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagiin umum dan keuangan ) a. b. c. 3 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: op . penyelenggaraan penatausahaan keuangan . pengoordinasian pengelolaan anggaran penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD, pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD: pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD: penyediaan fasilitasi fraksi DPRD: | penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD: . penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD: penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD, penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD: evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD, verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD, kretariat DPRD:i i reta , . verifikasi kebutuhan perlengkapan se taat DPRD, . pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD, , verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD: evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD, pengoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD: evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD, . penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD: dan . pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub bagian tata usaha dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, pengadaan dan perjalanan dinas Sekretariat DPRD serta melaksanakan tugas ketatalaksanaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian tata usaha dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. b. c d. pelaksanaan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD, pelaksanaan kearsipan, . penyusunan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan administrasi kepegawaian, e. £ h. 1 1 m. n 0. r s. t v. e. 4 pelaksanaan analisis kebutuhan dan perencanaan penyediaan tenaga ahii: penyiapan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai. 8£ &
1. h.pengaturan dan pemeliharaan kebersihan kantor
(1)
(2)
1. m.pendistrib 9g. pengaturan penggunaan kendaraan komplek Sekretariat DPRD: , pengaturan dan pemeliharaan halaman dan taman di komplek Sekretariat DPRD, pengaturan dan pengelolaan Sekretariat DPRD) t dan keamanan komplek
2. k.fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapa pertemuan, , pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD: usian dan pengendalian bahan perlengkapan, perlengkapan,
3. n.perencanaan pemeliharaan alat-alat per Oo. penyediaan, pengurusan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD, « . pengaturan pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD, dinas dan para p pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD: prasarana dan Tr. pelaksanaan pemeliharaan sarana, gedung: dan diberikan oleh atasan
4. s.pelaksanaan tugas lain yang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian persidangan dan perundang- undangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.penyelenggaraan kajian perundang-undangan,
b.fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan Daerah,
c.fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif:
d.verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan: pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif: fasilitasi penyelengaraan persidangan: penyusunan risalah rapat: pengoordinasian pembahasan rancangan peraturan Daerah: verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah: e. £
j.verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah i 5 2 - Be el rapat, penyelenggaraan hubungan masyarakat: penyelenggaraan publikasi: . penyelenggaraan keprotokolan, dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD.

Pasal 8

(1)Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan fasilitasi dan pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. n. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubagan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan, . fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian Pembahasan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah / Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan: fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, . fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, . fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah, fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, . fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat, . fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD, fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran, fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunanpokok-pokok pikiran DPRD, .fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah, dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. b. d. e. £ g h. k 1 m. 6

BAB IV

TATA KERJA Dalam melak k Fasal 9 Sa sana an tugas pimpinan unit organisasi Se retariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah.

Pasal 10

(l) Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

(2)Pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mangambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 11

(1)Pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Nan
(2)Laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD dari bawahannya, diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(3)Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini seseuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…