DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Badan merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah. Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik,

1.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348),
2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
4.Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194),
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan terdiri atas:
1. a.sekretariat membawahi,
  1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian. 2 2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)2)
1. b.bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama,
2. c.bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, dan
3. d.bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagian umum dan kepegawaian. Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator. Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan 3 nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, | pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, | pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan di daerah, pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan, dan pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan pimpinan. d.

Pasal 5

(1)Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi:
(1)a. b. Cc. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan, pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan, pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan, pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian. e. £ & e. £ 4

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian, b.pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan kearsipan,
2. c.pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta penyelenggaraan rapat-rapat,
3. d.pelaksanaan pengelolaan, penyimpanan, pendistribusian dan penginventarisasian perlengkapan, rumah tangga dan aset,
4. e.penyusunan dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Badan,
5. f.pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian,
6. g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan, dan
7. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

(I) Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama menyelenggarakan fungsi: a.penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, b.perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan,
1. c.pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah 5
(1)9) kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, “pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasand kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, , pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di e. bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, dan , pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik di daerah serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik, pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing,
b.penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik, pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan 6 organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing, Cc. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik, pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing: d.pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik, pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing, | . pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik, pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing: dan Tn
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
(2)mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah:
2. b.penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, e, 7 pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah: Cc. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah,
3. d.pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di di Daerah, |
4. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar fasilitasi kelembagaan bidang negara, : kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah: dan
5. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

TATA KERJA Pasal 10 Na Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah.

Pasal 11

(1)Pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
(2)Pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan.

Pasal 12

(1)Pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan mengikuti dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(2)Laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan dari bawahannya, diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 8 “ laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(8)Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…