DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA; pelaksanaan anggaran; tata cara penghapusan piutang; mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek; pengelolaan investasi BLUD; pengelolaan SiLPA BLUD;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); SALINAN PROVINSI SULAWESI BARAT PERATURAN BUPATI PASANGKAYU 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemimpin Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menangani urusan di bidang kesehatan.
5.Pengelola Keuangan BLUD adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD, dan bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan BLUD.
6.Pemimpin adalah pemimpin pengelola BLUD.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pemimpin yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola keuangan BLUD.
10.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
11.Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 3
12.Rekening Kas BLUD UPTD PKM adalah tempat penyimpanan uang BLUD UPTD PKM pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
13.Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur sipil negara lingkup BLUD UPTD PKM sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi.
14.Belanja bunga adalah pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.
15.Belanja Modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
16.Belanja lain adalah Pengeluaran Daerah untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
17.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18.Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
19.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
20.Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
21.Pola anggaran fleksibel adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional. 4
22.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23.Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja selama 1 (satu) tahun anggaran.
24.Utang/Pinjaman adalah semua transasksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25.Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
26.Penghapusan piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
27.Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD UPTD PKM yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD UPTD PKM.
28.Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
29.Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
30.Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
31.Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang, dan bertugas mengurus piutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
32.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
33.Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggug jawab langsung kepada Kantor wilayah. 5

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan BLUD UPTD PKM dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis dan produktif, serta penerapan praktik bisnis yang sehat sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan BLUD UPTD PKM; dan
b.mengoptimalkan pengelolaan keuangan BLUD UPTD PKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA;
b.pelaksanaan anggaran;
c.tata cara penghapusan piutang;
d.mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek;
e.pengelolaan investasi BLUD;
f.pengelolaan SiLPA BLUD;

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 5

(1)UPTD PKM sebagai BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
(2)Pimpinan BLUD UPTD PKM bertanggung jawab menyiapkan RBA.
(3)Pejabat keuangan membantu mengkoordinasikan penyusunan RBA.
(4)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.anggaran berbasis kinerja;
2. b.standar satuan harga; dan
3. c.kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPTD PKM lainnya. 6
(5)Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
(6)Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
(7)Dalam hal BLUD UPTD PKM belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPTD PKM menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(8)Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 6

(1)RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
1. a.ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. b.rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. c.perkiraan harga;
4. d.besaran persentase ambang batas; dan
5. e.perkiraan maju atau forward estimate.
(2)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
(3)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 7

(1)Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2)Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja dan pembiayaan.
(3)Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan. 7
(4)Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD PKM.
(5)Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

Struktur anggaran BLUD UPTD PKM, terdiri atas:

a.pendapatan;
b.belanja; dan
c.pembiayaan.

Pasal 9

Pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersumber dari:

a.jasa layanan;
b.hibah;
c.hasil kerja sama dengan pihak lain;
d.APBD; dan
e.lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 10

(1)Pendapatan BLUD UPTD PKM yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2)Pendapatan BLUD UPTD PKM yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(3)Pendapatan BLUD UPTD PKM yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPTD PKM sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
(4)Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPTD PKM. 8
(5)Pendapatan BLUD UPTD PKM yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
(6)Lain-lain pendapatan BLUD UPTD PKM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
1. a.jasa giro;
2. b.pendapatan bunga;
3. c.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
4. d.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD PKM;
5. e.investasi;
6. f.pengembangan usaha; dan
7. g.lain-lain pendapatan BLUD UPTD PKM yang sah lainnya.

Pasal 11

(1)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
(2)Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPTD PKM yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPTD PKM.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…