Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mengemban mandat fundamental dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah otonom, berperan krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Lembaga ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta pemeliharaan stabilitas dan ketertiban umum di wilayahnya. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, aspek pelayanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta aspek program pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia, memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom. Kehadiran lembaga ini esensial dalam mewujudkan otonomi daerah, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta daya saing wilayah. Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas dan ketertiban umum di Kabupaten Pasangkayu.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mencakup tiga aspek fundamental: regulasi, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan bupati yang mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat. Aspek pelayanan berfokus pada penyediaan layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan administrasi kependudukan. Sementara itu, aspek program meliputi perancangan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Intervensi utama mencakup peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan UMKM juga menjadi fokus penting untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Kontribusi ini meliputi upaya penurunan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Kabupaten ini juga berperan dalam ketahanan pangan, penanganan stunting, dan pelestarian lingkungan melalui kebijakan tata ruang yang berkelanjutan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk berbagai keperluan administratif dan pelayanan publik. Hal ini mencakup pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta-akta sipil, serta perizinan usaha dan bangunan. Warga juga memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah, serta mengurus pendidikan dan beasiswa di tingkat lokal.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memegang peranan krusial dalam pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Dengan mandat otonomi daerah, pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk mengatur, melayani, dan melaksanakan program-program strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya terhadap isu-isu nasional juga signifikan melalui implementasi kebijakan pusat di tingkat lokal, menjadikannya pilar penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 24 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah diubah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penanggulangan HID dan AIDS yang terdiri atas: a. promosi kesehatan; b. pencegahan penularan HIV; c. pemeriksaan diagnosis HIV; d. pengobatan, perawatan, dan dukungan; dan e. rehabilitasi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Perubahan Pada Pasal 34 tentang Struktur tarif Retribusi dan Pasal 57 tentang keberlakuan Perda.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan barang milik daerah, yang ruang lingkupnya meliputi: a. pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; c. pengadaan; d. penggunaan; e. pemanfaatan; f. pengamanan dan pemeliharaan; g. penilaian; h. pemindahtanganan; i. pemusnahan; j. penghapusan; k. penatausahaan; l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; m. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah: n. Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan o. ganti rugi dan sanksi.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan daerah a. semula Rp936.988.699.174 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) b. berkurang Rp132.665.235.111,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus sebelas rupiah) jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp804.323.464.063,00 (delapan ratus empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) 2. Belanja daerah a. semula Rp956.185.642.597,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan b. berkurang Rp104.452.591.665,82 (seratus empat miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima koma delapan puluh rupiah) jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp851.733.050.931,18 (delapan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma delapan belas rupiah) 3. Pembiayaan daerah a. Penerimaan pembiayaan 1) semula Rp22.196.943.423 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) 2) Bertambah Rp28.212.643.445,18 (dua puluh delapan miliar dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima koma delapan belas rupiah) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp50.409.586.868,18 (lima puluh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma delapan belas rupiah) b. Pengeluaran pembiayaan 1) semula Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah); dan 2) bertambah/(berkurang) Rp.0 (nol) jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) jadi jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp47.409.586.868,18 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma delapan belas rupiah) sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan (SILPA) Rp0(nol).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Perubahan pada Pasal 8 tentang Struktur dan besarnya tarif.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2026
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Sampah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tugas dan Wewenang; kebijakan dan strategi; hak dan kewajiban; penyelenggaraan pengelolaan sampah; perizinan; pendanaan; peran serta masyarakat; penghargaan; pembinaan dan pengawasan; larangan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pajak; Masa Pajak dan Tahun Pajak; Retribusi; Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; Retribusi Perizinan Tertentu; Pemungutan Pajak dan Retribusi; Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Sanksi; Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi; Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Dalam APBD; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup