Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu. Paraf Koordinasi Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 4 November 2025 BUPATI PASANGKAYU, Ttd. YAUMIL AMBO DJIWA No. Jabatan Paraf
1.Sekretaris Daerah
2.Asisten Administrasi Umum
3.Kepala PD Pengusul
4.Kabag Hukum
5.Perancang Peraturan Per-UU Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, MUH. ZAIN MACHMOED BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MULYADI, S.H., M.H.
Pangkat: Pembina, IV/a Nip: 197911152008041001 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG BENTUK DAN CARA PERHITUNGAN DENDA ADMINSTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG CARA PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF Komponen Perhitungan Denda Dalam menentukan besaran denda administratif yang akan dibebankan kepada pelaggar pemanfaatan ruang, maka perlu mengetahui komponen- komponen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) yang diantaranya adalah Nilai Jual Objek Pajak, Luas lahan dan/atau luas bangunan, Indeks Kawasan dan/atau Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan. NJOP yang dimaksud berdasarkan NJOP yang telah ditetapkan. Luas lahan dan/atau luas bangunan dalam konteks komponen perhitungan denda dihitung terhadap luas lahan dan/atau bangunan yang melanggar pemanfaatan ruang. Luas lahan dihitung dengan satuan m2 berdasarkan luas lahan yang melanggar. Sedangkan luas bangunan dihitung dengan satuan m2 berdasarkan luas bangunan yang melanggar. Indeks Kawasan merupakan nilai pengali tarif PNBP yang dibedakan berdasarkan lokasi objek permohonan KKPR untuk mengakomodir variasi intensitas pemanfaatan ruang serta dampak yang ditimbulkan. Indeks Kawasan menggambarkan kinerja ekonomi dan perkembangan wilayah suatu kabupaten/kota di lokasi pelanggaran. Dampak yang ditimbulkan ini digunakan untuk menilai besar kecilnya akibat pelanggaran pemanfaatan ruang. Dampak ini diukur berdasarkan tiga subkomponen yaitu: 1) Nilai kerusakan atau kerugian harta benda maupun aset publik yang ditentukan berdasarkan selisih harga sebelum dan sesudah terdampak (rupiah); 2) Nilai kerusakan atau kerugian harta benda maupun aset publik yang ditentukan berdasarkan selisih harga sebelum dan sesudah terdampak (rupiah); dan 3) Potensi pendapatan yang hilang dihitung berdasarkan penilaian rata-rata pendapatan dikali dengan waktu dan penambahan nilai karena inflansi. Perhitungan kerugian-kerugian yang digunakan dalam komponen perhitungan denda administratif ini dapat dilakukan menggunakan appraisal. Berdasarkan komponen-komponen ini, akan dilakukan perhitungan hingga mendapatkan hasil besaran denda administratif yang akan dibebankan kepada pelanggar pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi denda administratif diberikan berdasarkan perhitungan denda administratif yang diperoleh dari rumus berikut ini: Keterangan: Dapr : Besaran Nilai Denda Administratif (Rupiah) Np : Nilai Properti Pelanggaran (Rupiah) Ik : Indeks Kawasan Dt : Nilai dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang (Ruang)
a.Nilai Properti Pelanggaran (Np) Adalah komponen perhitungan denda administratif diperoleh dari perhitungan nilai NJOP yang dikalikan dengan luas bagian yang melanggar pemanfaatan ruang. Adapun cara menghitung nilai properti pelanggaran ini menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan: NJOP Bumi : Nilai NJOP bumi yang ditetapkan pada objek pelanggaran (Rupiah/M2) NJOP Bangunan : Nilai NJOP bumi yang ditetapkan pada objek pelanggaran (Rupiah/M2) Lt : Luas tanah pelanggaran pemanfaatan ruang (M2) Lb : Luas lantai bangunan pelanggaran pemanfaatan ruang (M2)
b.Indeks Kawasan (Ik) Adalah komponen perhitungan denda administratif yang diperoleh dari perhitungan indeks yang dikalikan dengan koefisien. Koefisien yang dimaksudkan dalam hal ini dibedakan menjadi 2 (dua) kategori kegiatan yakni kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha. Perhitunagn indeks Kawasan ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan: Indeks Daerah : Nilai pengali tarif PNBP yang dibedakan berdasarkan lokasi objek permohonan KKPR untuk mengakomodir variasi Dapr = (Np x Ik) + Dt Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb Ik = Indeks Daerah x k intensitas pemanfaatan ruang serta dampak yang akan ditimbulkan diskala Kabupaten/Kota k : Koefisien kontrol untuk menilai kewajaran pemberian denda, ditetapkan sebesar 0,1 untuk kegiatan non berusaha dan 0,3 untuk kegiatan berusaha.
c.Nilai dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang (Ruang) Adalah komponen perhitungan denda administratif ini diperoleh dari perhitungan rumus sebagai berikut:
Keterangan: Ka : Nilai kerusakan atau kerugian harta benda maupun aset yang ditentukan berdasarkan selisih harga sebelum dan sesudah terdampak (Rupiah) Pbi : Perubahan biaya input, yaitu kerugian yang timbul akibat perubahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau melakukan aktivitas tertentu berdasarkan selisih biaya input sebelum dan sesudah terjadi pelanggaran Phl : Potensi pendapatan yang hilang dihitung berdasarkan penilaian rata-rata pendapatan dikali dengan waktu dan penambahan nilai karena inflansi SIMULASI PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRASI Untuk perhitungan denda administratif dibedakan menjadi 2 (dua) kategori kegiatan yakni kegiatan non berusaha dan kegiatan berusaha. Perbedaan perhitungan ini terletak pada keofisien kontrol, dimana pada pelanggaran dengan kegiatan Non Berusaha menggunakan kontrol 0,1 dan pada pelanggaran dengan kegiatan Berusaha menggunakan koefisien kontrol 0,3. Berikut contoh tata cara menghitung denda administratif: A. Pelanggaran Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
1.Non Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan rang dilakukan oleh kegiatan Non Berusaha maka daya yang diperlukan dalam perhitungan besaran denda administratif berupa luas bidang tanah, ketentuan KDB, KDB eksisting terbangun, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, Nilai Properti dan Indeks Daerah.
Berikut adalah contoh Perhitungan Pemanfaatan Ruang pada kegiatan Non Berusaha. Adapun datanya adalah sebagai berikut: Luas bidang keseluruhan 1.000m2. Ketentuan KDB 40% (400m2) KDB eksisting terbangun 60% (600m2) NJOP Bumi Rp1.000.000/m2 NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2 Dt = Ka x Pbi x Phl Nilai property berdasarkan NJOP Rp1.600.000 Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga Indeks Daerah 1.0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dari data ketentuan KDB dengan KDB eksisting dihitung sellisihnya dan didapatkan luas tanah pelanggaran dan luas bangunan pelanggaran masing-masing sebesar 200m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentukan denda, sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 200) + (Rp1.000.000/m2 x 200) = Rp400.000.000 Indeks Daerah 1, 0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan Non Berusaha 0,1, maka Indeks Kawasan (Ik) Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,1 = 0,10673 Pada simulasi ini, diasumsikan jika nilai dampak = 0 Maka, Perhitungan Denda Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut: Maka, denda yang harus dibayarkan pada Pelanggaran Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) kegiatan Non Berusaha adalah sebesar Rp42.692.000
2.Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan berusaha, maka data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administratif berupa luas bidang keseluruhan, ketentuan KDB, KDB eksisting terbagun, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, nilai property berdasarkan NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran.
Berikut adalah contoh Perhitungan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada kegiatan Non Berusaha. Adapun datanya adalah sebagai berikut: Luas bidang keseluruhan 1.000 m2 Ketentuan KDB 40% (400 m2) KDB eksisting terbangun 60% (600 m2) NJOP Bumi Rp1.000.000/m2 NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2 Nilai Properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000 Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga Indeks Daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dapr = (Np x Ik) + Dt Dari data ketentuan KDB dengan KDB eksisting dihitung selisihnya dan didapatkan luas tanah pelanggaran dan luas bangunan pelanggaran masing-masing sebesar 200 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentuk denda, sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 200) + (Rp1.000.000/m2 x 200) = Rp400.000.000 Indeks Daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan Beusaha 0,3 maka Indeks Kawasan (Ik) Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,3 = 0,32019 Pada simulasi ini, diasumsikan jika nilai dampak 0. Maka, perhitungan Denda Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut: Dapr = (Rp400.000.000 x 0,32019) + Rp0 = Rp128.076.000 Maka, denda yang harus dibayarkan pada Pelanggaran Pelampauan Koefisien Daerah Bangunan (KDB) kegiatan Berusaha adalah sebesar Rp128.078.000 B. Pelanggaran Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
1.Non Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan Non Berusaha, maka data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administratif berupa luas bidang keseluruhan, ketentuan KLB maksimal, KLB eksisting, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, nilai property berdasarkan NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran.
Apabila diperoleh data sebagai berikut: Luas bidang keseluruhan 1.000 m2 Ketentuan KLB maksimal 2 lantai (400 m2) KLB eksisting 3 lantai (600 m2) NJOP Bumi Rp1.000.000/m2 NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2 Nilai properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000 Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga Indek Daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah) Dapr = (Np x Ik) + Dt Dari data ketentuan KLB maksimal dengan KLB eksisting dihitung selisihnya dan ditetapkan luas tanah pelanggaran sebesar 0 m2 dan luas bangunan pelanggaran sebesar 200 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentukan denda seperti Np, Ik dan Dt sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 0 m2) + (Rp1.000.000/m2 x 200m2) = Rp200.000.000 Indeks daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan non berusaha 0,1. Maka perhitungan Indeks Kawasan sebagai berikut: Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,1 Pada simulasi ini, diasumsikan nilai dampak kerugian Rp0. Maka, Perhitungan Denda Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagai berikut: Dapr = (Rp200.000.000 x 0,010673) + Rp0 = Rp21.346.000 Maka, denda yang harus dibayarkan pada Pelanggaran Pelampauan Keefisien Lantai Bangunan (KLB) kegiatan Non Berusaha adalah sebesar Rp21.346.000
2.Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan berusaha, maka data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administratif berupa luas bidang keseluruhan, ketentuan KLB maksimal, KLB eksiting, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, nilai properti berdasarka NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran.
Apabila diperoleh data sebagai berikut: Luas bidang keseluruhan 1.000 m2 Ketentuan KLB maksimal 2 lantai (400 m2) KLB sksisting 3 lantai (600 m2) NJOP Bumi Rp1.000.000/m2 NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2 Nilai properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000 Lokasi pelanggaran di Kota Medan sehingga Indeks Daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dari data ketentuan KLB maksimal dengan KLB eksisting dihitung selisihnya dan didapatkan luas tanah pelanggaran sebesar 0 m2 dan luas bangunan pelanggaran sebesar 200 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentukan denda seperti Np, Ik dan Dt sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb Dapr = (Np x Ik) + Dt = (Rp1.000.000/m2 x 0 m2) + (Rp1.000.000/m2 x 200 m2) = Rp200.000.000 Indeks daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan berusaha 0,3. Maka perhitungan Indeks Kawasan sebagai berikut: Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,3 = 0,32019 Pada simulasi ini, diasumsikan nilai dampak kerugian Rp0 Maka, perhitungan denda administrative pelanggaran pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: Dapr = (Rp200.000.000 x 0,32019) + Rp0 = Rp64.038.000 Maka, denda yang harus dibayarkan pada pelanggaran pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB) kegiatan berusaha adalah sebesar Rp64.038.000 C. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Tanpa Dampak
1.Non Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan oleh kegiatan Non Berusaha berupa rumah dan penginapan di Kawasan pertanian (tidak sesuai PRT).
Maka, data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administratif berupa luas bidang keseluruhan, luas bangunan, luas bangunan dasar, NJOP Bumi, BJOP Bangunan, nilai properti berdasarkan NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran. Apabila diperoleh data sebagai berikut: Luas bidang keseluruhan 1.000 m2 Luas bangunan 600 m2 Luas bangunan dasar 200 m2 NJOP Bumi Rp1.000.000/m2 NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2 Nilai properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000 Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga indeks daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dari data diatas diketahui luas tanah pelanggaran seluas 200 m2 dan luas bangunan pelanggaran seluas 600 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentuk denda seperti Np, Ik dan Dt sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 2000 m2) + (Rp1.000.000/m2 x 600 m2) = Rp800.000.000 Indeks daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan Non Berusaha 0,1. Maka perhitungan Indeks Kawasan sebagai berikut: Dapr = (Np x Ik) + Dt Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,1 = 0,10673 Pada simulasi ini, diasumsikan nilai dampak kerugian Rp0 Maka, perhitungan denda administratif pelanggaran pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: Maka, denda yang harus dibayarkan pada pelanggaran pemanfaatan ruang tanpa dampak kegiatan Non Berusaha adalah sebesar Rp85.384.000.
2.Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan Non Berusaha berupa industri di Kawasan pertanian (tidak sesuai RTR).
Maka, data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administratif berupa luas bidang keseluruhan, luas bangunan, luas bangunan dasar, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, nilai properti berdasarkan NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran. Apabila diperoleh data sebagai berikut: Luas bidang keseluruhan 1.000 m2 Luas bangunan 600 m2 Luas bangunan dasar 200 m2 NJOP Bumi Rp1.000.000/m2 NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2 Nilai properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000 Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga indeks daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dari data diatas diketahui luas tanah pelanggaran seluas 200 m2 dan luas bangunan pelanggaran seluas 600 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentukan denda seperti Np, Ik dan Dt sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 200 m2) + (Rp1.000.000/m2 x 600 m2) = Rp800.000.000 Indeks daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan berusaha 0,3. Maka perhitungan indeks Kawasan sebagai berikut: Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,3 = 0,32019 Pada simulasi ini, diasumsikan nilai dampak kerugian Rp0. Dapr = (Np x Ik) + Dt Maka perhitungan denda administratif pelanggaran pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: Dapr = (Rp800.000.000 x 0,32019) + Rp0 = Rp256.152.000 Maka denda yang harus dibayarkan pada pelanggaran pemanfaatan ruang tanpa dampak kegiatan Non Berusaha adalah sebesar Rp256.152.000 D. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dengan Dampak
1.Non Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan Non Berusaha berupa rumah dan penginapan di Kawasan pertanian (tidak sesuai RTR), maka data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administrasi berupa luas bidang keseluruhan, luas bangunan, luas bangunan dasar, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, nilai properti berdasarkan NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran.
Berikut adalah contoh perhitungan pelanggaran pemanfaatan ruang pada kegiatan Non Berusaha. Adapun datanya sebagai berikut: Luas bidang keseluruhan 1.000 m2 Luas bangunan 600 m2 Luas bangunan dasar 200 m2 NJOP Bumi Rp1.000.000/m2 NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2 Nilai properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000 Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga indeks daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dari data diatas diketahui luas tanah pelanggaran seluas 200 m2 dan luas bangunan pelanggaran seluas 600 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentuk denda adalah sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 200 m2) + (Rp1.000.000/m2 x 600 m2) = Rp800.000.000 Indeks daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan Non Berusaha 0,1. Maka perhitungan Indeks Kawasan sebagai berikut: Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,1 = 0,10673 Pada simulasi ini, diasumsikan terdapat dampak kerugian*, Adapun perhitungan dinai dampak kerugian sebagai berikut: Dapr = (Np x Ik) + Dt Kerusakan irigasi 20 m = Rp80.000.000 Kerugian akibat terhambat irigasi: Penambahan biaya akibat harus melakukan pemompaan untuk penyediaan supply air di sawah di bawahnya : Rp2.000.000/bulan x 10 bulan = Rp20.000.000. Potensi pendapatan panen yang hilang, berkurang dengan kerusakan irigasi : 1.000 kg padi x Rp10.000/kg harga jual padi x pertambahan nilai pajak yang masuk ke negara 11% x 2 kali masa panen = Rp2.200.000. Nilai total dampak = Rp102.200.000 Sebagai catatan, kerugian petani harus melalui perdata karena yang dihitung kerugian public. *dapat disesuaikan dengan dampak kerugian yang timbul akibat pelanggaran Maka, perhitunagn denda administratif pelanggaran pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: Dapr = (Rp800.000.000 x 0,010673) + 102.200.000 = Rp187.584.000 Maka, denda yang harus dibayarkan pada pelanggaran pemanfaatan ruang dengan dampak adalah sebesar Rp187.584.000
2.Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan berusaha berupa industri di Kawasan pertanian (tidak sesuai RTR), maka data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administratif berupa luas bidang keseluruhan, luas bangunan, luas bangunan dasar, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, nilai properti berdasarkan NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran.
Apabila diperoleh data sebagai berikut: Luas bidang keseluruhan 1.000 m2 Luas bangunan 600 m2 Luas bangunan dasar 200 m2 NJOP Bumi Rp1.000.000/m2 NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2 Nilai properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000 Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga indeks daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dapr = (Np x Ik) + Dt Dari data diatas diketahui luas tanah pelanggaran seluas 200 m2 dan luas bangunan pelanggaran seluas 600 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentukan denda seperti Np, Ik dan Dt sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 2000 m2) + (Rp1.000.000/m2 x 600 m2) = Rp800.000.000 Indeks Daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan berusaha 0,3. Maka perhitungan Indesk Kawasan sebagai berikut: Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,3 = 0,32019 Pada simulasi ini, diasumsikan terdapat dampak kerugian*, Adapun perhitungan nilai dampak kerugian sebagai berikut: Kerusakan Irigasi 20 m = Rp80.000.000 Kerugian akibat terhambat irigasi: Penambahan biaya akibat harus melakukan pemompaan untuk penyedian supply air di sawah di bawahnya : Rp2.000.000/bulan x 10 bulan = Rp20.000.000. Potensi pendapatan panen yang hilang, berkurang dengan kerusakan irigasi : 1.000 kg padi x Rp10.000/kg harga jual padi x pertambahan nilai pajak yang masuk ke negara 11% x 2 kali masa panen = Rp2.200.000. Nilai total dampak = Rp102.200.000 Sebagai catatan, kerugian petani harus melali perdata karena yang dihitung kerugian public. *dapat disesuaikan dengan dampak kerugian yang timbul akibat pelanggaran. Maka, perhitungan denda administratif pelanggaran pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: Dapr = (Rp800.000.000 x 0,32019) + 102.200.000 = Rp385.352.000 Dapr = (Np x Ik) + Dt Maka, denda yang harus dibayarkan pada pelanggaran pemanfaatan ruang dengan dampak adalah sebesar Rp385.352.000 BUPATI PASANGKAYU, Ttd. YAUMIL AMBO DJIWA