DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang bentuk dan cara perhitungan denda administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Denda Administratif bertujuan untuk: a. memberikan kepastian hukum; b. memberi efek jera; c. mendapatkan ganti kerugian atas kerusakan yang ditimbukan akibat pelanggaran tata ruang; dan d. mendukung terwujudnya tertip tata ruang.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk dan Cara Perhitungan Denda Adminstratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK DAN CARA PERHITUNGAN DENDA ADMINSTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu.
6.Pelanggar adalah orang atau badan yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di Daerah yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah.
7.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.

Pasal 2

Denda Administratif bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum;
b.memberi efek jera;
c.mendapatkan ganti kerugian atas kerusakan yang ditimbukan akibat pelanggaran tata ruang; dan
d.mendukung terwujudnya tertip tata ruang.

Pasal 3

(1)Bentuk denda administratif merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(2)Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada pelanggar untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
(3)Perhitungan denda administratif dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.nilai jual objek pajak;
2. b.luas lahan dan/atau luas bangunan;
3. c.indeks Kawasan; dan/atau
4. d.besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
(4)Denda administratif tidak menghapuskan perbuatan pelanggaran pemanfaatan ruang dan dapat berbentuk denda progresif atau denda berulang yang diisyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.
(5)Denda administratif dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan sanksi administratif lainnya.
(6)Denda administratif dapat digunakan untuk biaya pemulihan fungsi ruang.

Pasal 4

(1)Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didahului dengan pemberian surat keputusan perintah pembayaran denda administratif.
(2)Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas PUPR dan disampaikan kepada pelanggar paling lama 7 hari sejak tanggal ditanda-tangani untuk dapat dibayarkan paling lama 30 hari sejak diterimanya surat keputusan.
(3)Pelanggar dapat mengajukan keberatan atau banding terhadap besaran denda administratif yang telah ditetapkan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat keputusan.
(4)Terhadap keberatan atau banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menolak, menerima Sebagian atau menerima seluruhnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta dilapangan.

Pasal 5

(1)Besaran denda administratif ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(2)Tata cara perhitungan besaran denda administratif tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Denda administratif dibayarkan secara tunai atau bertahap.
(2)Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagia berikut:
1. a.pelanggar membuat pernyataan ketidaksanggupan membayar secara tunai dan dilengkapi dengan perjanjian pembayaran yang memuat jumlah dan tahapan pembayaran yang disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah;
2. b.pelanggar mempunyai Riwayat keuangan yang baik yang ditunjukan dengan sistem layanan informasi keuangan; dan
3. c.pelanggar memiliki integritas yang baik dan tidak sedang terlibat masalah hukum lainnya yang ditunjukan dengan surat keterangn catatan kepolisian;
(3)pembayaran denda administratif disetorkan kepada rekening kas umum daerah.
(4)Apabila denda administratif tidak dibayarkan dalam waktu yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu. Paraf Koordinasi Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 4 November 2025 BUPATI PASANGKAYU, Ttd. YAUMIL AMBO DJIWA No. Jabatan Paraf

1.Sekretaris Daerah
2.Asisten Administrasi Umum
3.Kepala PD Pengusul
4.Kabag Hukum
5.Perancang Peraturan Per-UU Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, MUH. ZAIN MACHMOED BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MULYADI, S.H., M.H. Pangkat: Pembina, IV/a Nip: 197911152008041001 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG BENTUK DAN CARA PERHITUNGAN DENDA ADMINSTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG CARA PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF Komponen Perhitungan Denda Dalam menentukan besaran denda administratif yang akan dibebankan kepada pelaggar pemanfaatan ruang, maka perlu mengetahui komponen- komponen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) yang diantaranya adalah Nilai Jual Objek Pajak, Luas lahan dan/atau luas bangunan, Indeks Kawasan dan/atau Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan. NJOP yang dimaksud berdasarkan NJOP yang telah ditetapkan. Luas lahan dan/atau luas bangunan dalam konteks komponen perhitungan denda dihitung terhadap luas lahan dan/atau bangunan yang melanggar pemanfaatan ruang. Luas lahan dihitung dengan satuan m2 berdasarkan luas lahan yang melanggar. Sedangkan luas bangunan dihitung dengan satuan m2 berdasarkan luas bangunan yang melanggar. Indeks Kawasan merupakan nilai pengali tarif PNBP yang dibedakan berdasarkan lokasi objek permohonan KKPR untuk mengakomodir variasi intensitas pemanfaatan ruang serta dampak yang ditimbulkan. Indeks Kawasan menggambarkan kinerja ekonomi dan perkembangan wilayah suatu kabupaten/kota di lokasi pelanggaran. Dampak yang ditimbulkan ini digunakan untuk menilai besar kecilnya akibat pelanggaran pemanfaatan ruang. Dampak ini diukur berdasarkan tiga subkomponen yaitu: 1) Nilai kerusakan atau kerugian harta benda maupun aset publik yang ditentukan berdasarkan selisih harga sebelum dan sesudah terdampak (rupiah); 2) Nilai kerusakan atau kerugian harta benda maupun aset publik yang ditentukan berdasarkan selisih harga sebelum dan sesudah terdampak (rupiah); dan 3) Potensi pendapatan yang hilang dihitung berdasarkan penilaian rata-rata pendapatan dikali dengan waktu dan penambahan nilai karena inflansi. Perhitungan kerugian-kerugian yang digunakan dalam komponen perhitungan denda administratif ini dapat dilakukan menggunakan appraisal. Berdasarkan komponen-komponen ini, akan dilakukan perhitungan hingga mendapatkan hasil besaran denda administratif yang akan dibebankan kepada pelanggar pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi denda administratif diberikan berdasarkan perhitungan denda administratif yang diperoleh dari rumus berikut ini: Keterangan: Dapr : Besaran Nilai Denda Administratif (Rupiah) Np : Nilai Properti Pelanggaran (Rupiah) Ik : Indeks Kawasan Dt : Nilai dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang (Ruang)

a.Nilai Properti Pelanggaran (Np) Adalah komponen perhitungan denda administratif diperoleh dari perhitungan nilai NJOP yang dikalikan dengan luas bagian yang melanggar pemanfaatan ruang. Adapun cara menghitung nilai properti pelanggaran ini menggunakan rumus sebagai berikut: Keterangan: NJOP Bumi : Nilai NJOP bumi yang ditetapkan pada objek pelanggaran (Rupiah/M2) NJOP Bangunan : Nilai NJOP bumi yang ditetapkan pada objek pelanggaran (Rupiah/M2) Lt : Luas tanah pelanggaran pemanfaatan ruang (M2) Lb : Luas lantai bangunan pelanggaran pemanfaatan ruang (M2)
b.Indeks Kawasan (Ik) Adalah komponen perhitungan denda administratif yang diperoleh dari perhitungan indeks yang dikalikan dengan koefisien. Koefisien yang dimaksudkan dalam hal ini dibedakan menjadi 2 (dua) kategori kegiatan yakni kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha. Perhitunagn indeks Kawasan ini dihitung dengan rumus sebagai berikut: Keterangan: Indeks Daerah : Nilai pengali tarif PNBP yang dibedakan berdasarkan lokasi objek permohonan KKPR untuk mengakomodir variasi Dapr = (Np x Ik) + Dt Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb Ik = Indeks Daerah x k intensitas pemanfaatan ruang serta dampak yang akan ditimbulkan diskala Kabupaten/Kota k : Koefisien kontrol untuk menilai kewajaran pemberian denda, ditetapkan sebesar 0,1 untuk kegiatan non berusaha dan 0,3 untuk kegiatan berusaha.
c.Nilai dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang (Ruang) Adalah komponen perhitungan denda administratif ini diperoleh dari perhitungan rumus sebagai berikut: Keterangan: Ka : Nilai kerusakan atau kerugian harta benda maupun aset yang ditentukan berdasarkan selisih harga sebelum dan sesudah terdampak (Rupiah) Pbi : Perubahan biaya input, yaitu kerugian yang timbul akibat perubahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau melakukan aktivitas tertentu berdasarkan selisih biaya input sebelum dan sesudah terjadi pelanggaran Phl : Potensi pendapatan yang hilang dihitung berdasarkan penilaian rata-rata pendapatan dikali dengan waktu dan penambahan nilai karena inflansi SIMULASI PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRASI Untuk perhitungan denda administratif dibedakan menjadi 2 (dua) kategori kegiatan yakni kegiatan non berusaha dan kegiatan berusaha. Perbedaan perhitungan ini terletak pada keofisien kontrol, dimana pada pelanggaran dengan kegiatan Non Berusaha menggunakan kontrol 0,1 dan pada pelanggaran dengan kegiatan Berusaha menggunakan koefisien kontrol 0,3. Berikut contoh tata cara menghitung denda administratif: A. Pelanggaran Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
1. 1.Non Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan rang dilakukan oleh kegiatan Non Berusaha maka daya yang diperlukan dalam perhitungan besaran denda administratif berupa luas bidang tanah, ketentuan KDB, KDB eksisting terbangun, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, Nilai Properti dan Indeks Daerah. Berikut adalah contoh Perhitungan Pemanfaatan Ruang pada kegiatan Non Berusaha. Adapun datanya adalah sebagai berikut:  Luas bidang keseluruhan 1.000m2.  Ketentuan KDB 40% (400m2)  KDB eksisting terbangun 60% (600m2)  NJOP Bumi Rp1.000.000/m2  NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2 Dt = Ka x Pbi x Phl  Nilai property berdasarkan NJOP Rp1.600.000  Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga Indeks Daerah 1.0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dari data ketentuan KDB dengan KDB eksisting dihitung sellisihnya dan didapatkan luas tanah pelanggaran dan luas bangunan pelanggaran masing-masing sebesar 200m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentukan denda, sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 200) + (Rp1.000.000/m2 x 200) = Rp400.000.000 Indeks Daerah 1, 0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan Non Berusaha 0,1, maka Indeks Kawasan (Ik) Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,1 = 0,10673 Pada simulasi ini, diasumsikan jika nilai dampak = 0 Maka, Perhitungan Denda Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut: Maka, denda yang harus dibayarkan pada Pelanggaran Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) kegiatan Non Berusaha adalah sebesar Rp42.692.000
2. 2.Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan berusaha, maka data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administratif berupa luas bidang keseluruhan, ketentuan KDB, KDB eksisting terbagun, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, nilai property berdasarkan NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran. Berikut adalah contoh Perhitungan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada kegiatan Non Berusaha. Adapun datanya adalah sebagai berikut:  Luas bidang keseluruhan 1.000 m2  Ketentuan KDB 40% (400 m2)  KDB eksisting terbangun 60% (600 m2)  NJOP Bumi Rp1.000.000/m2  NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2  Nilai Properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000  Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga Indeks Daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dapr = (Np x Ik) + Dt Dari data ketentuan KDB dengan KDB eksisting dihitung selisihnya dan didapatkan luas tanah pelanggaran dan luas bangunan pelanggaran masing-masing sebesar 200 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentuk denda, sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 200) + (Rp1.000.000/m2 x 200) = Rp400.000.000 Indeks Daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan Beusaha 0,3 maka Indeks Kawasan (Ik) Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,3 = 0,32019 Pada simulasi ini, diasumsikan jika nilai dampak 0. Maka, perhitungan Denda Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut: Dapr = (Rp400.000.000 x 0,32019) + Rp0 = Rp128.076.000 Maka, denda yang harus dibayarkan pada Pelanggaran Pelampauan Koefisien Daerah Bangunan (KDB) kegiatan Berusaha adalah sebesar Rp128.078.000 B. Pelanggaran Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
3. 1.Non Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan Non Berusaha, maka data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administratif berupa luas bidang keseluruhan, ketentuan KLB maksimal, KLB eksisting, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, nilai property berdasarkan NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran. Apabila diperoleh data sebagai berikut:  Luas bidang keseluruhan 1.000 m2  Ketentuan KLB maksimal 2 lantai (400 m2)  KLB eksisting 3 lantai (600 m2)  NJOP Bumi Rp1.000.000/m2  NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2  Nilai properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000  Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga Indek Daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah) Dapr = (Np x Ik) + Dt Dari data ketentuan KLB maksimal dengan KLB eksisting dihitung selisihnya dan ditetapkan luas tanah pelanggaran sebesar 0 m2 dan luas bangunan pelanggaran sebesar 200 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentukan denda seperti Np, Ik dan Dt sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 0 m2) + (Rp1.000.000/m2 x 200m2) = Rp200.000.000 Indeks daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan non berusaha 0,1. Maka perhitungan Indeks Kawasan sebagai berikut: Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,1 Pada simulasi ini, diasumsikan nilai dampak kerugian Rp0. Maka, Perhitungan Denda Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagai berikut: Dapr = (Rp200.000.000 x 0,010673) + Rp0 = Rp21.346.000 Maka, denda yang harus dibayarkan pada Pelanggaran Pelampauan Keefisien Lantai Bangunan (KLB) kegiatan Non Berusaha adalah sebesar Rp21.346.000
4. 2.Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan berusaha, maka data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administratif berupa luas bidang keseluruhan, ketentuan KLB maksimal, KLB eksiting, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, nilai properti berdasarka NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran. Apabila diperoleh data sebagai berikut:  Luas bidang keseluruhan 1.000 m2  Ketentuan KLB maksimal 2 lantai (400 m2)  KLB sksisting 3 lantai (600 m2)  NJOP Bumi Rp1.000.000/m2  NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2  Nilai properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000  Lokasi pelanggaran di Kota Medan sehingga Indeks Daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dari data ketentuan KLB maksimal dengan KLB eksisting dihitung selisihnya dan didapatkan luas tanah pelanggaran sebesar 0 m2 dan luas bangunan pelanggaran sebesar 200 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentukan denda seperti Np, Ik dan Dt sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb Dapr = (Np x Ik) + Dt = (Rp1.000.000/m2 x 0 m2) + (Rp1.000.000/m2 x 200 m2) = Rp200.000.000 Indeks daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan berusaha 0,3. Maka perhitungan Indeks Kawasan sebagai berikut: Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,3 = 0,32019 Pada simulasi ini, diasumsikan nilai dampak kerugian Rp0 Maka, perhitungan denda administrative pelanggaran pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: Dapr = (Rp200.000.000 x 0,32019) + Rp0 = Rp64.038.000 Maka, denda yang harus dibayarkan pada pelanggaran pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB) kegiatan berusaha adalah sebesar Rp64.038.000 C. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Tanpa Dampak
5. 1.Non Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan oleh kegiatan Non Berusaha berupa rumah dan penginapan di Kawasan pertanian (tidak sesuai PRT). Maka, data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administratif berupa luas bidang keseluruhan, luas bangunan, luas bangunan dasar, NJOP Bumi, BJOP Bangunan, nilai properti berdasarkan NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran. Apabila diperoleh data sebagai berikut:  Luas bidang keseluruhan 1.000 m2  Luas bangunan 600 m2  Luas bangunan dasar 200 m2  NJOP Bumi Rp1.000.000/m2  NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2  Nilai properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000  Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga indeks daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dari data diatas diketahui luas tanah pelanggaran seluas 200 m2 dan luas bangunan pelanggaran seluas 600 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentuk denda seperti Np, Ik dan Dt sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 2000 m2) + (Rp1.000.000/m2 x 600 m2) = Rp800.000.000 Indeks daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan Non Berusaha 0,1. Maka perhitungan Indeks Kawasan sebagai berikut: Dapr = (Np x Ik) + Dt Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,1 = 0,10673 Pada simulasi ini, diasumsikan nilai dampak kerugian Rp0 Maka, perhitungan denda administratif pelanggaran pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: Maka, denda yang harus dibayarkan pada pelanggaran pemanfaatan ruang tanpa dampak kegiatan Non Berusaha adalah sebesar Rp85.384.000.
6. 2.Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan Non Berusaha berupa industri di Kawasan pertanian (tidak sesuai RTR). Maka, data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administratif berupa luas bidang keseluruhan, luas bangunan, luas bangunan dasar, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, nilai properti berdasarkan NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran. Apabila diperoleh data sebagai berikut:  Luas bidang keseluruhan 1.000 m2  Luas bangunan 600 m2  Luas bangunan dasar 200 m2  NJOP Bumi Rp1.000.000/m2  NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2  Nilai properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000  Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga indeks daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dari data diatas diketahui luas tanah pelanggaran seluas 200 m2 dan luas bangunan pelanggaran seluas 600 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentukan denda seperti Np, Ik dan Dt sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 200 m2) + (Rp1.000.000/m2 x 600 m2) = Rp800.000.000 Indeks daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan berusaha 0,3. Maka perhitungan indeks Kawasan sebagai berikut: Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,3 = 0,32019 Pada simulasi ini, diasumsikan nilai dampak kerugian Rp0. Dapr = (Np x Ik) + Dt Maka perhitungan denda administratif pelanggaran pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: Dapr = (Rp800.000.000 x 0,32019) + Rp0 = Rp256.152.000 Maka denda yang harus dibayarkan pada pelanggaran pemanfaatan ruang tanpa dampak kegiatan Non Berusaha adalah sebesar Rp256.152.000 D. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dengan Dampak
7. 1.Non Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan Non Berusaha berupa rumah dan penginapan di Kawasan pertanian (tidak sesuai RTR), maka data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administrasi berupa luas bidang keseluruhan, luas bangunan, luas bangunan dasar, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, nilai properti berdasarkan NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran. Berikut adalah contoh perhitungan pelanggaran pemanfaatan ruang pada kegiatan Non Berusaha. Adapun datanya sebagai berikut:  Luas bidang keseluruhan 1.000 m2  Luas bangunan 600 m2  Luas bangunan dasar 200 m2  NJOP Bumi Rp1.000.000/m2  NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2  Nilai properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000  Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga indeks daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dari data diatas diketahui luas tanah pelanggaran seluas 200 m2 dan luas bangunan pelanggaran seluas 600 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentuk denda adalah sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 200 m2) + (Rp1.000.000/m2 x 600 m2) = Rp800.000.000 Indeks daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan Non Berusaha 0,1. Maka perhitungan Indeks Kawasan sebagai berikut: Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,1 = 0,10673 Pada simulasi ini, diasumsikan terdapat dampak kerugian*, Adapun perhitungan dinai dampak kerugian sebagai berikut: Dapr = (Np x Ik) + Dt Kerusakan irigasi 20 m = Rp80.000.000 Kerugian akibat terhambat irigasi: Penambahan biaya akibat harus melakukan pemompaan untuk penyediaan supply air di sawah di bawahnya : Rp2.000.000/bulan x 10 bulan = Rp20.000.000. Potensi pendapatan panen yang hilang, berkurang dengan kerusakan irigasi : 1.000 kg padi x Rp10.000/kg harga jual padi x pertambahan nilai pajak yang masuk ke negara 11% x 2 kali masa panen = Rp2.200.000. Nilai total dampak = Rp102.200.000 Sebagai catatan, kerugian petani harus melalui perdata karena yang dihitung kerugian public. *dapat disesuaikan dengan dampak kerugian yang timbul akibat pelanggaran Maka, perhitunagn denda administratif pelanggaran pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: Dapr = (Rp800.000.000 x 0,010673) + 102.200.000 = Rp187.584.000 Maka, denda yang harus dibayarkan pada pelanggaran pemanfaatan ruang dengan dampak adalah sebesar Rp187.584.000
8. 2.Berusaha Apabila pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kegiatan berusaha berupa industri di Kawasan pertanian (tidak sesuai RTR), maka data yang diperlukan dalam perhitungan besaran nilai denda administratif berupa luas bidang keseluruhan, luas bangunan, luas bangunan dasar, NJOP Bumi, NJOP Bangunan, nilai properti berdasarkan NJOP dan indeks daerah lokasi pelanggaran. Apabila diperoleh data sebagai berikut:  Luas bidang keseluruhan 1.000 m2  Luas bangunan 600 m2  Luas bangunan dasar 200 m2  NJOP Bumi Rp1.000.000/m2  NJOP Bangunan Rp1.000.000/m2  Nilai properti berdasarkan NJOP Rp1.600.000.000  Lokasi pelanggaran di Kota Medan, sehingga indeks daerah 1,0673 (disesuaikan dengan indeks di masing-masing daerah). Dapr = (Np x Ik) + Dt Dari data diatas diketahui luas tanah pelanggaran seluas 200 m2 dan luas bangunan pelanggaran seluas 600 m2. Selanjutnya dihitung komponen-komponen pembentukan denda seperti Np, Ik dan Dt sebagai berikut: Np = NJOP Bumi x Lt + NJOP Bangunan x Lb = (Rp1.000.000/m2 x 2000 m2) + (Rp1.000.000/m2 x 600 m2) = Rp800.000.000 Indeks Daerah 1,0673 dan koefisien kontrol untuk kegiatan berusaha 0,3. Maka perhitungan Indesk Kawasan sebagai berikut: Ik = Indeks Daerah x k = 1,0673 x 0,3 = 0,32019 Pada simulasi ini, diasumsikan terdapat dampak kerugian*, Adapun perhitungan nilai dampak kerugian sebagai berikut: Kerusakan Irigasi 20 m = Rp80.000.000 Kerugian akibat terhambat irigasi: Penambahan biaya akibat harus melakukan pemompaan untuk penyedian supply air di sawah di bawahnya : Rp2.000.000/bulan x 10 bulan = Rp20.000.000. Potensi pendapatan panen yang hilang, berkurang dengan kerusakan irigasi : 1.000 kg padi x Rp10.000/kg harga jual padi x pertambahan nilai pajak yang masuk ke negara 11% x 2 kali masa panen = Rp2.200.000. Nilai total dampak = Rp102.200.000 Sebagai catatan, kerugian petani harus melali perdata karena yang dihitung kerugian public. *dapat disesuaikan dengan dampak kerugian yang timbul akibat pelanggaran. Maka, perhitungan denda administratif pelanggaran pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: Dapr = (Rp800.000.000 x 0,32019) + 102.200.000 = Rp385.352.000 Dapr = (Np x Ik) + Dt Maka, denda yang harus dibayarkan pada pelanggaran pemanfaatan ruang dengan dampak adalah sebesar Rp385.352.000 BUPATI PASANGKAYU, Ttd. YAUMIL AMBO DJIWA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…