DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Staf Ahli;
d.Inspektorat;
e.Satuan Polisi Pamong Praja;
f.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
g.Dinas Kesehatan;
h.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
i.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
j.Dinas Sosial;
k.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
l.Dinas Ketahanaan Pangan;
m.Dinas Lingkungan Hidup;
n.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
o.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
p.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
q.Dinas Perhubungan;
r.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
s.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
t.Dinas Penananaman Modal/PTSP;
u.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
v.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
w.Dinas Kelautan dan Perikanan;
x.Dinas Pertanian;
y.Dinas Perkebunan dan Peternakan;
z.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; aa. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; bb. Badan Pendapatan Daerah; cc. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; ff. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; gg. Kecamatan Tipe A; dan hh. Kecamatan Tipe B.
1. 2.Ketentuan Pasal 197 diubah sehungga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

(1)Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan komsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM.
(2)Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrologian.
2. b.Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrologian.
3. c.Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
4. d.Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrologian.
5. e.Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrologian.
6. f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Kemertologian.
  1. 3.Ketentuan Pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 277

(1)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

4.Ketentuan Pasal 278 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 278

(1)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bertugas untuk pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, riset dan inovasi, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, riset dan inovasi, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2. b.Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, riset dan inovasi, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, riset dan inovasi, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
  1. 5.Ketentuan Pasal 279 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 279

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:
1. a.kepala badan;
2. b.sekretariat;
3. c.bidang sosial, ekonomi dan budaya;
4. d.bidang fisik dan infrastruktur wilayah;
5. e.bidang riset dan inovasi; dan
6. f.bidang perencaan makro, monitoring dan evaluasi.
(2)Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam lampiran nomor 26 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6.Ketentuan Pasal 280 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 280

(1)Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf a, bertugas untuk merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, riset dan inovasi, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, riset dan inovasi, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
2. b.pengoordinasisian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum kesekreatariatan, perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, riset dan inovasi, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, riset dan inovasi, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional, UPTD; dan
4. d.monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, riset dan inovasi, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  1. 7.Ketentuan Pasal 285 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 285

(1)Bidang Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf e, memiliki tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi mempunyai fungsi:
1. a.penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang;
2. b.penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
3. c.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
4. d.penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
5. e.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
6. f.fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
7. g.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
8. h.pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
9. i.koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
10. j.koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
11. k.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3)Bidang Riset dan Inovasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

8.Ketentuan Lampiran angka 26 Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu. Paraf Koordinasi Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 29 Desember 2025 BUPATI PASANGKAYU, Ttd. YAUMIL AMBO DJIWA No. Jabatan Paraf
1.Sekretaris Daerah
2.Asisten Administrasi Umum
3.Kepala PD Pengusul
4.Kabag Hukum
5.Perancang Peraturan Per-UU Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 29 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, Ttd. MUH. ZAIN MACHMOED BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025 NOMOR 24

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…