DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kriteria Pemberian TPP, Penetapan Basic TPP, Penilaian Pemberian TPP, Pemberian dan Pengurangan TPP, Pembayaran TPP, Pelaksanaan, Monotoring, dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasangkayu.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
7.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
12.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
13.Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
14.Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria- kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
15.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
17.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core Bussiness) yang diemban.
18.Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
19.Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
20.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
21.Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 1 (satu) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
22.Terlambat Datang adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja.
23.Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Pasal 2

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip:

a.kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
b.akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
d.efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
f.kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
g.optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:

a.beban kerja;
b.prestasi kerja;
c.tempat bertugas;
d.kondisi kerja;
e.kelangkaan profesi; dan/atau
f.pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

Pasal 5

Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 14,9% (empat belas koma sembilan perseratus) dari besaran Basic TPP.

Pasal 6

TPP diberikan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi yang diakui oleh pimpinan diatasnya secara berjenjang.

Pasal 7

Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada:

a.Inspektorat Daerah sebesar 64.91% (enam sembilan koma sembilan satu perseratus) pada kelas jabatan dari besaran Basic TPP; dan
b.PD lainnya sebesar 10.9% (sepuluh koma sembilan perseratus) setiap kelas jabatan dari besaran Basic TPP.

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
(2)Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. a.pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
3. c.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
4. d.pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
5. e.pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
6. f.pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.

Pasal 9

Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah paling rendah sebesar 71,08% (tujuh puluh satu koma nol delapan perseratus) dari besaran Basic TPP.

Pasal 10

Besaran TPP yang diterima oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1)Pemerintah daerah memberikan TPP berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Ketentuan kriteria pemberian TPP sebagimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kriteria tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…