DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kebijakan tarif; kegiatan yang dikenakan tarif; komponen tarif; pola perhitungan tarif; dan besaran tarif layanan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: SALINAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 3 TAHUN 2026 2 Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana tekhnis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7.Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD atas pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas BLUD.
9.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, catatan medik dan atau pelayanan lalinnya.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan tarif layanan non kesehatan yang diselenggarakan oleh BLUD pada fasilitas kesehatan.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 3
1. a.meningkatkan akses layanan non Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas; dan
2. b.meningkatkan mutu layanan non Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni:

a.kebijakan tarif;
b.kegiatan yang dikenakan tarif;
c.komponen tarif;
d.pola perhitungan tarif; dan
e.besaran tarif layanan.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 4

(1)Semua kegiatan layanan non kesehatan pada UPTD Puskesmas dikenakan Tarif layanan.
(2)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada penerima layanan non kesehatan yang disediakan oleh UPTD Puskesmas.
(3)Tarif layanan sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkanasas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan mencari keuntungan.
(4)Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni kegiatan layanan non medis.

Pasal 5

(1)Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa kegiatan non pelayanan medis yang dikenakan tarif sebagai berikut:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penelitian; dan
3. c.administrasi keterangan kesehatan.
(2)Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.magang;
2. b.studi banding atau studi tiru;
3. c.praktek lapangan; dan
4. d.pelatihan kerja.
(3)Kegiatan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penelitian kesehatan; dan
2. b.penelitian non kesehatan. 4

BAB III

KOMPONEN TARIF

Pasal 6

(1)Layanan non kesehatan yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2)Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh fasilitas kesehatan atas pemakaian:
1. a.akomodasi;
2. b.bahan non medis;
3. c.obat-obatan; dan
4. d.bahan/alat kesehatan habis pakai, yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan non medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
(3)Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan.

BAB IV

POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 7

(1)Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan non kesehatan.
(2)Besaran Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan.

BAB V

BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

(1)Besaran tarif layanan non kesehatan BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(2)Besaran tarif layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANFAATAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

(1)Pemanfaatan dari penerimaan Tarif layanan non kesehatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan 5 langsung dengan penyelenggaraan pelayanan non kesehatan sesuai rencana bisnis dan anggaran.
(2)Pemanfaatan atas penerimaan tarif layanan non kesehatan digunakan untuk:
1. a.jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu. Paraf Koordinasi Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 2 Februari 2026 BUPATI PASANGKAYU, Ttd. YAUMIL AMBO DJIWA No. Jabatan Paraf

1.Sekretaris Daerah
2.Asisten Pemerintahan dan Kesra
3.Kepala PD Pengusul
4.Kabag Hukum
5.Perancang Peraturan PerUU Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 2 Februari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, Ttd. MUH. ZAIN MACHMOED BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026 NOMOR 3 6 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Magang NO. Pelayanan Total Tarif (Rp.)
1.ID Card 30.000
2.Tenaga Medis 200.000/org/minggu
3.Tenaga Keperawatan/Kebidanan 150.000/org/minggu
4.Tenaga Kesehatan Lain 100.000/org/minggu
5.Tenaga Non Kesehatan 100.000/org/minggu
2.Studi Banding NO. Pelayanan Total Tarif (Rp.)
1.Pemerintah/Swasta 150.000/orang/hari
3.Praktek Lapangan NO. Pelayanan Total Tarif (Rp.)
1.ID Card 30.000
2.Siswa SMA/SMK 30.000/org/minggu
3.Diploma III 50.000/org/minggu
4.Diploma IV/S1 75.000/org/minggu
5.S2 100.000/org/minggu
6.Residen Keperawatan/Kebidanan 100.000/org/minggu
7.Residen Dokter Spesialis 200.000/org/minggu
8.Lembaga/Institusi 100.000/org/hari
4.Pelatihan Kerja: Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)/Orang/Hari. B. PENELITIAN
1.Penelitian Kesehatan

a.Pengambilan Data Awal: Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/orang
b.Penelitian Mahasiswa NO. Pelayanan Total Tarif (Rp.)
1. 1.Diploma III 200.000/org
2. 2.Diploma IV/S1 250.000/org
3. 3.S2 350.000/org
4. 4.S3 500.000/org
5. 5.Dosen/Pegawai/Karyawan 500.000/judul 7
c.Penelitian Instansi NO. Pelayanan Total Tarif (Rp.)
1. 1.Pemerintah/Swasta 1.000.000/orang/penelitian/ 2 minggu
2. 2.Penelitian Non Kesehatan
a.Penelitian Mahasiswa NO. Pelayanan Total Tarif (Rp.)
1. 1.Diploma III 200.000/org
2. 2.Diploma IV/S1 250.000/org
3. 3.S2 350.000/org
4. 4.S3 500.000/org
b.Penelitian Instansi NO. Pelayanan Total Tarif (Rp.)
1. 1.Pemerintah/Swasta 1.000.000/orang/penelitian/ 2 minggu C. ADMINISTRASI KETERANGAN KESEHATAN NO. Pelayanan Total Tarif (Rp.)
2. 1.Surat Keterangan Disabilitas 15.000
3. 2.Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani 15.000
4. 3.Surat Keterangan Berbadan Sehat Rohani 15.000
5. 4.Surat Keterangan Bebas Buta Warna 15.000
6. 5.Surat Keterangan Kelahiran 15.000
7. 6.Surat Keterangan Kematian 15.000
8. 7.Surat Keterangan Tidak Bertato 15.000
9. 8.Surat Keterangan Istirahat 15.000
10. 9.Surat Keterangan Opname 15.000
11. 10.Surat Keterangan Bebas Narkoba 15.000 11 Surat Keterangan Laik Terbang 15.000
12. 12.Pengesahan 2.000 Paraf Koordinasi BUPATI PASANGKAYU, Ttd. YAUMIL AMBO DJIWA No. Jabatan Paraf
13. 1.Sekretaris Daerah
14. 2.Asisten Pemerintahan dan Kesra
15. 3.Kepala PD Pengusul
16. 4.Kabag Hukum
17. 5.Perancang Peraturan Per-UU

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…