DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat RPK adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Puskesmas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2025 2 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 Nomor 1, Tamabahan Lembaran Daerah kabupaten Pasangkayu Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
4.Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7.Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat RPK adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Puskesmas. 3
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Pasal 2

seluruh penerimaan RPK yang disetor oleh Puskesmas ke kas Daerah harus dialokasikan Kembali kepada Puskesmas melalui mekanisme APBD setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

besaran alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung sesuai dengan besaran dana yang disetor oleh Puskesmas.

Pasal 4

Anggaran dana RKP yang diterima oleh Puskesmas seluruhnya dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 5

(1)Komponen penyelenggaraan jasa pelayanan Kesehatan terdiri atas:
1. a.operasional penunjang tindakan; dan
2. b.pemberian tindakan.
(2)Pemberian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b meliputi:
1. a.dokter;
2. b.perawat; dan
3. c.bidan.

Pasal 6

Rincian besaran pembagian pemanfaatan anggaran dana RPK pada setiap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu. Paraf Koordinasi BUPATI PASANGKAYU, Ttd. No. Jabatan Paraf

1.Sekretaris Daerah
2.Asisten Pemerintahan dan Kesra
3.Kepala PD Pengusul
4.Kabag Hukum
5.Perancang Peraturan Per-UU YAUMIL AMBO DJIWA Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 29 April 2025 5 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PEMANFATAAN RETRIBUSI JASA LAYANAN UMUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RINCIAN BESARAN PEMBAGIAN PEMANFAATAN ANGGARAN DAN RKP PADA SETIAP PELAYANAN NO JENIS PELAYANAN BESARAN UNTUK OPERASIONAL PENUNJANG TINDAKAN BESARAN UNTUK JASA PEMBERI TINDAKAN
1.Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran 88 % 12 %
2.Pelayanan Kesehatan Dasar Poli Umum 20 % 80 %
3.Kegiatan Peningkatan Pelayanan Unit Gawat Darurat 8 % 92
4.Kegiatan Peningkatan Pelayanan Poli Gigi 2 % 98 %
5.Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 2 % 98 %
6.Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rawat Inap 7 % 93 %
7.Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium 5 % 95 %
8.Kegiatan Peningkatan Pelayanan Iva Sadanis 9 % 91 %
9.Kegiatan Peningkatan Pelayanan EKG 7 % 93 % 10. Kegiatan Peningkatan Rujukan 73 % 27 %
11.Kegiatan Peningkatan Pelayanan Visum Et Revertum 5 % 95 %
12.Kegiatan Peningkatan Pelayanan Surat Keterangan 10 % 90 % Paraf Koordinasi BUPATI PASANGKAYU, YAUMIL AMBO DJIWA No. Jabatan Paraf
1.Sekretaris Daerah
2.Asisten Pemerintahan dan Kesra
3.Kepala PD Pengusul
4.Kabag Hukum
5.Perancang Peraturan Per-UU

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…