DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis Materi Muatan; Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; Peraturan Kepala Desa; Pembatalan; Pembinaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA. PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 6 TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4.Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan di Kabupaten Pasangkayu.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Desa adalah Desa di Kabupaten Pasangkayu.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16.Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
17.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
19.Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

a.Peraturan Desa;
b.Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
c.Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi Kerjasama Desa.
(3)Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERATURAN DESA

Pasal 4

(1)Kepala Desa dan BPD mengusulkan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(2)Usulan penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam daftar program penyusuan Peraturan Desa.
(3)Daftar program penyusuan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat judul dan materi pokok yang diatur berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
(4)Daftar program penyusuan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 5

(1)Penetapan daftar program penyusuan Peraturan Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusuan Peraturan Desa.
(2)Penetapan skala prioritas penyusuan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Peraturan Desa yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan Desa; dan/atau
3. c.aspirasi masyarakat Desa.
(3)Penetapan daftar program penyusuan Peraturan Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 6

(1)Kepala Desa dan BPD melakukan penyusunan Peraturan Desa.
(2)Penyusunan Peraturan Desa dilakukan berdasarkan Penetapan daftar program penyusuan Peraturan Desa dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 7

(1)Kepala Desa dan BPD mempersiapkan rancangan Peraturan Desa disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(2)Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
(3)Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 8

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Kepala Desa.
(2)Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa harus membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, dengan keanggotan tim diantaranya:
1. a.Kepala Desa;
2. b.sekretaris Desa;
3. c.perangkat Desa;
4. d.tokoh masyarakat adat; dan
5. e.perancang perturan perundang-undangan.
(3)Kepala Desa dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi hukum, instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
(5)Rancangan peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(6)Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(7)Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 9

(1)Perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan perancang peraturan perundang-undangan pada Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
(2)Dalam hal tidak terdapat perancang peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi hukum.

Pasal 10

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

(1)Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
(2)Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(3)Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan tim penyusun untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
(4)Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…